Gagasan Penegakan Hukum Jokowi Lebih Komprehensif, Prabowo Berorientasi Uang
Merdeka.com - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily menyoroti gagasan Prabowo Subianto terkait penegakan hukum dalam debat Pilpres perdana berlangsung semalam. Ace menilai gagasan Prabowo dalam penegakan hukum itu lebih berorientasi kepada uang.
"Masalah hukum, HAM, korupsi dan terorisme disebutnya akar masalahnya pada persoalan penghasilan aparat hukum, mulai dari hakim, jaksa dan polisi," kata Ace saat dikonfirmasi, Jumat (18/1).
Politisi Partai Golkar ini mengatakan, sebagai pemimpin negara gagasan Jokowi terkait penegakan hukum sudah tepat. Yaitu membuat arah kebijakan hukum sesuai permasalahan.
-
Siapa yang memimpin Golkar? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendampingi Presiden Joko Widodo yang memimpin jalannya KTT di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Rabu (6/9).
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Apa yang dilakukan Golkar di Pilpres 2024? 'Kesempatan bagi saya untuk menyampaikan terima kasih saya atas kerja keras Partai Golkar dalam pemilihan umum yang tentu saja kita rasakan bersama tahun 2024 ini, peran Partai Golkar sangat besar,' kata Prabowo.
-
Apa tanggapan PDIP soal Jokowi di Golkar? 'Dari manuver-manuver ini kan terbaca bahwa series cawe-cawe yang berlangsung selama ini dan kemungkinan ke depan, tidak lebih tidak kurang dari cara bagaimana agar bisa tetap berkuasa baik itu secara langsung maupun tidak langsung,' imbuh dia.
"Pak Jokowi memberi jawaban yang lebih komprehensif dengan mengangkat Badan Legislasi Nasional untuk menjawab persoalan tumpah tindih, menekankan pembangunan sistem untuk menutup peluang korupsi," tukasnya.
Seperti diketahui, debat pertama pasangan capres dan cawapres berakhir. Kedua calon presiden menyampaikan kata penutup dalam tema debat hukum, HAM, korupsi, dan terorisme. Jokowi menegaskan tidak punya potongan diktator, sedangkan Prabowo kembali menegaskan akan memperkuat aparat penegak hukum.
"Kami tidak ingin banyak bicara, kami sudah paham persoalan bangsa ini, dan tahu apa yang harus kami lakukan," kata Jokowi di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1).
"Kami tidak punya potongan diktator, tidak punya potongan otoriter, kami tidak punya rekam jejak melanggar HAM, kami tidak punya rekam jejak melanggar hukum dan kami tidak punya rekam jejak korupsi. Jokowi-Amin akan pertaruhkan jabatan dan reputasi. Kami akan gunakan semua kemampuan yang kami miliki untuk perbaikan bangsa ini," tutup Jokowi.
Capres Prabowo Subianto kemudian menyampaikan pesan penutup. Prabowo mengatakan, prasyarat sebuah negara berhasil salah satunya dilihat dari penegakan hukum. Menurut dia, jika terpilih menjadi presiden akan memperkuat aparat penegak hukum dengan menaikkan gajinya.
"Kami bertekad menaikkan tax ratio, kami yakin negara kita sangat kaya tapi ada kebocoran, kekayaan mengalir ke luar negeri, ini kesalahan kita, kita perbaiki, kita lipatgandakan gaji hakim polisi, dan berharap akan ada lembaga hakim dan jaksa yang tidak korupsi, incorruptible, supaya mereka jadi pilar, tidak bisa korupsi," tutup Prabowo.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Prabowo memuji gagasan Jokowi yang menjadi perbincangan dunia.
Baca SelengkapnyaTKN Prabowo-Gibran mengungkapkan, pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Gibran bisa memperjuangkan penegakan hukum di Indonesia.
Baca SelengkapnyaGanjar menyebut jeblok dan memberikan rapor lima kepada Jokowi soal penegakan hukum dan HAM.
Baca SelengkapnyaPrabowo menyebut kekayaan Indonesia juga sudah pernah diperas selama masa penjajahan.
Baca Selengkapnya"Setelah 79 tahun merdeka, akhirnya kita memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru sebagai upaya memodernisasi hukum Indonesia," kata Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaSaat mencapai titik Gubernur Jateng, Ganjar mengatakan tagline atau jslogannya adalah bertanya kepada masyarakat.
Baca SelengkapnyaPrabowo menegaskan APBN merupakan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan
Baca SelengkapnyaJokowi meyakini hal ini dapat memberikan efek jera untuk para koruptor dan mengembalikan kerugian negara.
Baca SelengkapnyaKemenkum terus mendorong peran, terutama dalam mewujudkan poin ketujuh Astacita.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, saat ini korupsi semakin canggih dan kompleks, serta menggunakan teknologi mutakhir.
Baca Selengkapnya"Saya memperoleh laporan di tahun 2023 Mahkamah Agung berhasil memutus hingga 99,47 persen perkara."
Baca SelengkapnyaPresiden Prabowo Subianto memastikan bakal menegakkan hukum jika terjadi pelanggaran. Prabowo bakal menindak kepala daerah yang korupsi.
Baca Selengkapnya