Ganjar sebut kasus e-KTP tidak berkaitan dengan rekomendasi PDIP
Merdeka.com - Ketidakhadiran Ganjar Pranowo, sebagai saksi kasus proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak terkait pengunduran pengumuman sebagai bakal calon Gubernur Jawa Tengah. Ganjar menegaskan dirinya tetap kooperatif dengan KPK menyangkut kasus e-KTP.
"Saya teleponan baik sama mereka, boleh izin gak, "oh silakan silakan". Saya minta kalau bisa Minggu depan. Sudah beres kalau soal itu," kata Ganjar, Jumat (5/1).
"Enggak ada hubungannya sama rekom. Kalau mau pemeriksaan sekarang di sini juga boleh kok. Buat saya enggak ada soal," tegas Ganjar.
-
Apa tugas Ganjar di PDIP? 'Kalau saya diminta atau tidak diminta, kalau kader ya harus siap,' tegasnya Ganjar saat diwawancara di gedung BCIS.'Dulu dari dulu juga saya sering keliling ikut kampanye di banyak Pilkada gitu ya. Itu sudah melekat dalam diri, kalau kader ya harus begitu,' tambahnya.
-
Bagaimana Ganjar menanggapi putusan DKPP? 'Saya sudah membaca tadi agak terkejut juga, kita melihat DKPP keputusan yang menyampaikan bahwa dia (KPU) melanggar etika,' kata Ganjar saat ditemui di Bekasi, Jawa Barat, Senin (5/2/2024).
-
Siapa yang melaporkan Ganjar ke KPK? Laporan yang dilayangkan Indonesia Police Watch (IPW) atas dugaan gratifikasi Rp100 miliar dengan terlapor mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo harus dipisahkan dari politik.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas proses pendaftaran calon gubernur di PDIP Jateng? Ketua DPD PDIP Jawa Tengah, Bambang Wuryanto menekankan tahapan pengambilan formulir pendaftaran dilakukan hari ini sampai 28 Mei nanti.
-
Bagaimana cara PDIP memastikan kemenangan Ganjar-Mahfud? 'Dukungan terhadap Bapak Ganjar dan Prof Mahfud Md sebagai pemimpin yang sangat lengkap. Memiliki komitmen bagi daya unggul Indonesia anti korupsi, ini benar-benar dipahami oleh masyarakat Bali. Sehingga konsolidasi ini dilakukan untuk memastikan kemenangan yang semakin besar untuk Ganjar dan Mahfud Md,' kata Hasto.
-
Kenapa IPW melaporkan Ganjar ke KPK? 'Jumlahnya besar loh, kalau dijumlahkan semua mungkin lebih dari 100 miliar untuk yang 5,5 persen itu. Karena itu tidak dilaporkan ini bisa diduga tindak pidana,' tambahnya.
Ganjar mengatakan, mundurnya pengumuman calon yang diusung PDIP hanya soal teknis. "Itu cuma teknis kok. Mungkin kemarin tintanya habis," ujarnya sembari tersenyum.
Dia menegaskan siap tunduk dan patuh menjalankan apapun keputusan partai berlambang banteng moncong putih tersebut. "Besok ditugaskan lagi siap. Enggak ditugaskan lagi, saya selalu siap. Kan kader selalu begitu. Wong namanya penugasan kok," jelas Ganjar.
Ganjar mengaku di PDIP dirinya merupakan petugas partai. Sebagai petugas partai, PDIP berhak membuat keputusan apapun dalam Pilkada Jateng 2018. Terpenting, komunikasi dengan DPP PDIP tetap jalan terus. Sebab, saat ini ada 19 tokoh yang juga membidik rekomendasi PDI-Perjuangan sebagai calon Gubernur atau Wakil Gubernur.
"Saya itu petugas partai. Yang sering kali ngomong anda punya rakyat atau partai, maka hari ini berebut partai semua kan? Karena yang bisa memberi rekom itu. Ini sistem kepartaian. Enteng-enteng saja, yang penting dibereskan," ujar Ganjar.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Soal hak angket, Ganjar menyerahkan masalah itu ke partai politik dan anggota DPR RI.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo menegaskan komitmennya untuk tidak bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran periode 2024-2029.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, bisa saja saat berada di luar pemerintahan PDIP akan memberikan masukan yang bagus untuk penguasa.
Baca SelengkapnyaPDI Perjuangan menayangkan iklan terbarunya di berbagai media sosial tanpa sosok Ganjar.
Baca SelengkapnyaPDIP melihat ikut membangun bangsa tak harus gabung pemerintahan
Baca SelengkapnyaSementara, Ganjar memastikan PDIP akan mengajukan hak angket terkait kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi Makan Bersama Prabowo, Sekjen PDIP: Ganjar Berpihak Rakyat, Bukan Oligarki
Baca SelengkapnyaHak angket ini bertujuan untuk mengungkap dugaan kecurangan di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaMenurut Hasto, sebagai kader punya tanggung jawab dalam menjaga kemurnian suara rakyat.
Baca SelengkapnyaKPU akan hanya memeriksa hal-hal yang dipersyaratkan saja sebagai seorang calon presiden atau wakil presiden.
Baca SelengkapnyaGanjar menegaskan, pihaknya tidak akan menggunakan cara-cara kotor seperti isu untuk dapat memenangkan Pilpres 2024 nanti.
Baca SelengkapnyaApa yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi.
Baca Selengkapnya