Ganjar sebut Kongres PDIP hanya bahas program kawal Jokowi

Merdeka.com - Politisi PDI Perjuangan Ganjar Pranowo memastikan, Megawati Soekarnoputri akan kembali menjabat Ketua Umum PDIP untuk periode 2015-2020. Kongres PDIP yang akan digelar di Bali pada 8-12 April mendatang hanya akan membahas sejumlah program untuk mengawal pemerintahan Jokowi-JK.

"Maka kita kalau bicara pengurus partai adalah kerangka. Maka untuk kongres mendatang kita bicara soal dagingnya. Maka sebenarnya PDI P hijrah dari oposisi mendukung pemerintah," ungkap Ganjar Pranowo kepada merdeka.com usai acara Muskerbangwil Ayo Rembug! Musyawarah Mbangun Jawa Tengah Rabu (1/4) pagi di Purbalingga, Jawa tengah.

Ganjar menjelaskan selain mendukung program Jokowi-JK, forum kongres juga harus meluruskan dan mengevaluasi kembali apakah program-program pemerintah sudah sesuai dengan roh dan tujuan pendiri atau 'founding father' berupa pemikiran dasar Nawa Cita dan Tri Sakti Bung Karno.

"Tri Sakti itu apa? Nawa Cita itu apa? Sebenarnya itu saja sebisa mungkin itu harus diterjemahkan," ungkapnya.

Ajang kongres nanti juga menunjukkan kepada masyarakat bagaimana langkah PDIP mengawal pemerintahan Jokowi-JK dengan berbagai program.

"Maka kalau kita bisa terjemahkan, maka di kongres nanti bisa dilemparin kepada publik bahwa kita sebagai partai akan seperti ini. Nah seperti inilah agar masyarakat segera tahu. Bahwa oh ternyata PDI P sekarang berkuasa dia mendukung pemerintahan ini, maka dia akan melakukan A,B, C, D," jelasnya.

Program pengawalan Nawa Cita dan Tri Sakti Bung Karno ini bisa disusun dari konsep di tingkat pusat atau DPP PDI P hingga ke grass root.

"Apa itu terjemahan Nawa Cita, bagaimana cara mengawalnya. Bagaimana kita turunkan sampai tingkat grass root. Sehingga publik bisa mengerti. Kalau begitu, publik tahu apa yang dikerjakan. Maka orang akan mengawal. Oh maka orang tahu apakah terjadi perubahan atau tidak," tuturnya.

Memang, sebagai pertai pemenang Ganjar menyatakan mendukung pemerintahan Jokowi-JK. Namun, bentuk dukungan tidak hanya mengikuti aturan dan kebijakan Jokowi. Melainkan mengawal, mengkritisi apakah sudah sesuai Nawa Cita dan Tri Sakti Bung Karno atau belum.

"Ya harus mendukung, tapi kalau mungkin pemerintah rodo mleset-mleset sithik kalau perlu di koreksi harus kita koreksi. Kita punya alat untuk mengoreksi, siapa itu? Ada dewan," paparnya.

Ganjar menambahkan, bentuk pengawalan ini bisa dilakukan oleh anggota DPRD mulai dari tingkat pusat hingga di daerah atau kabupaten/kota.

"Jadi nggak apa-apa mendukung itu tidak selalu mantuk-mantuk. Tidak harus selalu manggut-manggut. Tetapi juga harus bisa melakukan tindakan kritis," pungkasnya.

Ketua Ketua Bidang Politik & Hubungan Antar Lembaga Puan Maharani saat dikonfirmasi soal persiapan kongres enggan berkomentar. Puan yang santer dibicarakan akan menduduki Wakil Ketua Umum PDIP hanya tertawa saat dikonfirmasi soal dirinya kuat menduduki orang nomor dua di DPP PDI P tersebut.

"Kalau soal kongres tanya saja ke PDI Perjuangan. Sekarang ini khan acaranya soal jamu. Tanya saja ke PDI Perjuangan," ungkap Puan sambil ketawa yang kini menjadi Menko PMK kepada merdeka.com Selasa (31/3) lalu di Karanganyar, Jawa Tengah.