Gara-gara Ahok, internal PDIP saling sikut
Merdeka.com - PDI Perjuangan sebagai satu-satunya partai yang dapat mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam Pilgub DKI Jakarta 2017, hingga saat ini belum memutuskan sikap politiknya. Akibatnya, kader-kader internal PDIP tidak satu suara dan terkesan pecah.
Mereka saling sikut walaupun dalam bentuk pernyataan di media. Ada kader yang menghendaki dan mendukung calon petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Tetapi, tak sedikit pula yang terang-terangan dan tegas menolak Ahok sebagai calon gubernur DKI periode selanjutnya.
Ahok bermanuver menyambangi markas PDIP untuk bertemu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Tak sendirian, Ahok ditemani Ketua DPP PDIP Bidang Keanggotaan dan Organisasi yang juga Wakil Gubernur DKI Jakarta, Saiful Hidayat.
-
Bagaimana Pilkada DKI 2017 dijalankan? Pilkada DKI Jakarta 2017 merupakan salah satu pemilihan kepala daerah yang paling menonjol dalam sejarah Indonesia karena berbagai dinamika politik dan sosial yang terjadi.
-
Bagaimana cara Pilkada DKI 2017? Pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017 (disingkat Pilgub DKI 2017) dilaksanakan pada dua tahap, yaitu tahap pertama di tanggal 15 Februari 2017 dan tahap kedua tanggal 19 April 2017 dengan tujuan untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022.
-
Dimana pemilih memberikan suara? Pemilihan ini akan dilaksanakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di masing-masing wilayah.
-
Bagaimana proses Pilkada dilakukan? Pilkada artinya adalah suatu proses pemilihan umum yang dilakukan untuk memilih kepala daerah, seperti gubernur, bupati, atau wali kota di Indonesia. Proses ini merupakan bagian dari sistem demokrasi yang bertujuan untuk melibatkan masyarakat dalam memilih pemimpin yang akan memimpin daerah mereka. Pilkada dilaksanakan secara berkala dan melibatkan pemilih terdaftar yang memenuhi syarat untuk memberikan suara.
-
Bagaimana Pilkada dilakukan? Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat provinsi, kabupaten atau kota dan juga diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) sesuai dengan tingkatannya.
Kepada PDIP, Ahok ingin meminang Djarot sebagai pasangan duetnya untuk maju di Pilgub DKI Jakarta 2017. Ahok merasa paling cocok dengan Djarot .
"Jadi kalau saya mau ngajak Pak Djarot, saya mesti sowan sama pemiliknya. Pemiliknya itu bukan Bu Mega secara pribadi tapi, Bu Mega sebagai ketua umum partai," kata Ahok saat itu.
Ahok juga menawarkan PDIP bergabung dengan tiga partai lain yang sudah mendukungnya yakni Partai Hanura, Partai NasDem, dan Partai Golkar. Dalam pertemuan itu, Ahok juga mengklaim bila Megawati menyetujui dirinya maju bersama Djarot di Pilgub DKI 2017.
Pertemuan tersebut seolah-olah PDIP telah memberikan tiket kepada Ahok. Bahkan, diembuskan kabar bila deklarasi pasangan Ahok-Djarot bakal dilakukan dalam waktu dekat.
Namun, faktanya PDIP masih belum memutuskan. Di tingkat bawah PDIP sendiri masih terjadi perbedaan pendapat dan belum satu suara. Gara-gara Ahok, mereka kader PDIP saling sikut.
Sebut saja politikus PDIP Masinton Pasaribu yang meminta Ahok tidak mencampuri internal partainya terkait dukungan di Pilkada DKI 2017. Ahok berulang kali mengklaim dirinya didukung Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
"Kami minta (Ahok) supaya jangan ikut-ikut mecah belah. Jangan ikut menyebarkan berita hoax. Urus aja jangan nyolot," tegas Masinton, Jakarta, Minggu (21/8).
Menurut dia, apapun keputusan nanti adalah hak dan domain PDIP. Ahok atau siapapun juga tidak berhak untuk menginformasikan ke publik akan suatu hal yang belum pasti.
Masinton mengatakan belum ada pembicaraan internal terkait dukungan partainya. Malah, kata dia setiap informasi yang beredar jika PDIP akan dukung Ahok sangat tidak jelas.
"Informasi PDIP dukung si A itu hoax semua," tegas Masinton.
Selanjutnya Wakil Sekjen PDIP Achmad Basarah menjawab isu dirinya akan mendeklarasikan pasangan Ahok-Djarot di Pilgub DKI. Menurutnya, kabar itu sengaja diembuskan oleh pihak tak bertanggung jawab.
"Berita bohong yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," katanya, Minggu (21/8).
Keputusan mengenai pasangan calon gubernur, lanjutnya, merupakan otoritas Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sebagai pemegang mandat hak prerogatif partai sesuai AD/ART.
Basarah menegaskan, Mega sangat memperhatikan harapan masyarakat Jakarta untuk mendapatkan pemimpin yang dapat membawa kesejahteraan. Terlebih sebagai ibu kota, kata Basarah, DKI harus menjadi etalase republik di mata dunia internasional.
"Diperlukan pemimpin yang berjiwa gotong royong dan mengayomi semua lapisan masyarakat, terutama kaum marhaen yang nasibnya harus diselamatkan dan disejahterakan," jelasnya. (mdk/sho)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PDIP menyerap suara arus bawah mengenai sikap yang harus diambil oleh partai.
Baca SelengkapnyaMenurut Hasto, tatanan sistem pemerintahan yang baik harus dibangun melalui pengawasan yang kuat.
Baca SelengkapnyaKetua DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyatakan siap maju Pilkada
Baca SelengkapnyaSandiaga mengaku mendapatkan intimidasi dan tekanan politik saat 2017 dan 2019.
Baca SelengkapnyaMekeng tidak menyebut apa alasan akhirnya Golkar tidak melanjutkan rencana kerja sama dengan PDIP
Baca SelengkapnyaPartai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menanggapi isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal jadi dewan pembina Partai Golkar.
Baca Selengkapnya