Gara-gara Buni Yani, Prabowo bisa dianggap intervensi hukum

Merdeka.com - Mantan terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang ITE Buni Yani resmi bergabung dalam tim sukses pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno. Buni masuk tim Prabowo-Sandi untuk melawan rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan tak ingin lagi masuk ke dalam bui.

Menanggapi itu, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily meminta Buni Yani berhati-hati dalam bicara. Kata dia, apa yang dikatakan Buni bisa memicu anggapan Prabowo akan bisa mengintervensi hukum jika nantinya terpilih menjadi Presiden.

"Ya soal pernyataannya Buni Yani bahwa kalau Pak Prabowo tidak terpilih kembali, itu kan artinya bahwa Pak Prabowo bisa mengintervensi proses hukum, seolah-olah kan begitu, negara kita kalau seperti itu berarti bukan negara hukum," kata Ace di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/9).

"Oleh karena itu menurut saya kita hati-hati dalam bicara soal hukum, karena itu domain dari penegak hukum dan kita harus hormati gitu," sambungnya.

Juru bicara pasangan Jokowi-Ma'ruf ini juga menegaskan, proses hukum tak bisa di intervensi. Karena itu, ia meminta Buni untuk menghormati setiap proses hukum yang ada.

"Itulah yang saya bilang apa namanya berarti eksekutif bisa mencampuri dominan yudikatif, kalau memang proses hukum itu bisa berjaalan sendiri-sendiri ya saya kira harus hormati proses hukum itu," ucapnya.

Diketahui, Buni Yani resmi bergabung dalam timses Prabowo-Sandi. Dia menduduki posisi tim media.

"Sudah, sudah bergabung. Tapi salah satu langkah saya untuk melawan Jokowi terpaksa saya harus bergabung ke Pak Prabowo. Karena saya dikriminalisasi," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan,Jakarta, Senin (24/9).

"Ya tentu. Pak Prabowo harus menang, kalau nggak nanti saya masuk penjara 1,5 tahun. Justru itu yang saya lawan. Jadi ini harus dilawan ini rezim kalau dia zalim kepada masyarakat nya sendiri. Begitu," kata Buni.

Buni Yani divonis 1,5 tahun penjara usai mengunggah video Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Kepulauan Seribu. Video itu yang memicu Ahok dijerat pidana dua tahun karena dianggap telah menistakan agama.