Gara-gara diduga catut Jokowi, Setnov bakal lengser dari Ketua DPR?

Merdeka.com - Isu pencatutan nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) belakangan ramai menjadi pemberitaan. Isu tersebut muncul setelah Menteri ESDM Sudirman Said melapor ke Majelis Kehormatan Dewan DPR soal adanya politikus DPR yang meminta jatah saham pada PT Freeport.

Belakangan Sudirman Said mengakui politikus tersebut adalah Ketua DPR Setya Novanto. Bendahara Umum Partai Golkar hasil Munas Riau 2009 itu sudah mengakui pertemuannya dengan bos Freeport. Namun, Setnov membantah mencatut nama Jokowi dan JK.

"Jadi menurut pendapat saya, kita juga tidak akan membawa nama-nama yang bersangkutan dan beliau-beliau tentu saya sangat berhati-hati dan harus menyampaikan secara jelas apa yang disampaikan Presiden kepada saya yang intinya bahwa beliau apa yang menjadi perhatian untuk rakyat, perhatian untuk kepentingan masalah yang besar yang untuk kepentingan kesejahteraan rakyat, tentu ini menjadi hal yang harus saya sampaikan itu. Khususnya yang berkaitan dengan yang berkaitan bagi hasil yang berkaitan dengan CSR, yang khusus kepentingan untuk rakyat dan juga khususnya untuk rakyat semua," kata Setnov di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11).

Tanggapan pun muncul dari berbagai kalangan. Di DPR, desakan agar Setnov mundur dari posisi Ketua DPR pun mulai muncul. Salah satunya dari politikus Partai Gerindra Desmond Junaidi Mahesa.

"Kapasitasnya atas nama DPR lakukan lobi-lobi ini kita adili. Harus mundur dari pimpinan DPR (Setya Novanto)," kata Desmond kepada merdeka.com, Selasa (17/11).

Meski Setya Novanto berasal Partai Golkar yang masuk Koalisi Merah Putih (KMP), Desmond menegaskan, KMP merasa tidak terlibat dan terpengaruh kabar perihal pencatutan nama Jokowi tersebut.

"Ini itu menjual nama DPR. Enggak ada pengaruh koalisi menyangkut ini karena ini atas nama DPR," kata Wakil Ketua Komisi III DPR ini.