Gara-gara typo BIN, Mensesneg dikecam perburuk citra Jokowi

Merdeka.com - Pelantikan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso yang berlangsung Rabu (8/7) diwarnai salah tulis di surat undangan yang dibagikan Kemensesneg. Kepanjangan BIN di undangan ditulis Badan Intelijen Nasional yang seharusnya Badan Intelijen Negara.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Gerindra, Rachel Maryam Sayidina mengaku heran atas dua undangan yang dia terima. "Ada yang bisa jelaskan kenapa undangan yang dikirim ke ruangan saya ada 2 versi? Bagaimana ini manajemen di dalam istana?" kicau dia melalui akun twitternya.

"Mensesneg salah mencantumkan Badan Intelijen Negara dengan Badan Intelijen Nasional dalam undangan resmi Istana. Prihatin," imbuhnya lagi.

Typo, atau kesalahan tulis pihak Istana ini menjadi perbincangan panas di media sosial. Dalam undangan yang berkop surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia itu dituliskan agenda acara adalah pelantikan Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) dan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) oleh Presiden Republik Indonesia.

Persoalannya ada di kepanjangan BIN yang sebenarnya Badan Intelijen Negara tapi ditulis Badan Intelijen Nasional. Belum diketahui apakah surat undangan tersebut asli atau hoax.

Kecaman dan komentar pedas pun datang dari kalangan politikus di Senayan. Bahkan, anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sukamta memilih tidak hadir dalam acara pelantikan Kepala BIN dan Panglima TNI di Istana Negara.

"Ini kan lembaga negara tertinggi. Masak sih (istana) buat undangan keliru. Mau jadi republik keliru. Jadi maaf saya tidak hadir," kata Sukamta saat dihubungi, Rabu (8/7).

Meskipun persoalan ini sederhana, namun menurut Sukamta bisa berdampak fatal. Sebab kesalahan dilakukan oleh lembaga negara yang harusnya memiliki ketelitian dan berhati-hati. "Sebetulnya mau dianggap persoalan sederhana ya sederhana juga. Kan salah teken sudah dua kali. Setneg negara kok gini. Mestinya kan zero tolerance untuk salah begini. Lembaga tinggi negara, secara politik tidak boleh," tuturnya.

Senada dengan Sukamta, Wakil Ketua MPR Mahyudin menyayangkan ketidaktelitian Setneg yang telah terjadi berulangkali. "Saya kira Setneg harus lebih cermat dan teliti agar kesalahan-kesalahan yang mungkin tidak terlalu bermasalah, tetapi kalau tidak teliti negara bisa rusak," kata Mahyudin di Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (8/7).

Mahyudin menegaskan bahwa sudah seringkali kesalahan yang dibuat Setneg menimbulkan permasalahan bagi publik. Salah satunya soal salah sebut tempat lahir Bung Karno di Blitar saat Presiden Jokowi berpidato pada peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni lalu.

"Misalnya, pidato Pak Jokowi di Blitar yang mengatakan Bung Karno lahir di Blitar. Padahal melihat di internet saja, Bung Karno lahir di Surabaya. Hal-hal seperti itu kan dapat menimbulkan kegaduhan bagi masyarakat," tuturnya.

DPR minta mensesneg ditegur keras. (mdk/bal)