GBHN Mau Dihidupkan, Ketua DPR Ingatkan Kondisi Ekonomi & Politik Saat Ini

Merdeka.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta agar rencana menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tak dilakukan terburu-buru. Menurut dia, perlu pengkajian lebih mendalam untuk kembali menerapkan GBHN dengan melakukan amandemen UUD 1945.

"Saya berpandangan GBHN ini perlu dikaji lebih dalam lagi karena kalau dinamika ekonomi politik sekarang ini, global sangat luar biasa, berbeda dengan zaman 20-50 tahun yang lalu. Jadi apakah GBHN diperlukan atau tidak," kata Bamsoet di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (13/8).

Bamsoet meminta agar kajian menghidupkan kembali GBHN dengan Amandemen UUD 1945 turut melibatkan seluruh rakyat dan stakeholder. Sebab, kata dia, begitu GBHN diputuskan maka akan mengikat dalam jangka waktu yang panjang. Sementara, saat ini dinamika politik, sosial, ekonomi, dan global berubah-ubah.

"Apakah ini masih tepat kita menggunakan platform GBHN karena (dinamika) dunia," ucapnya.

Kendati begitu, DPR sebagai wakil rakyat tentu akan mendengarkan aspirasi soal GBHN. Jika rakyat menolak, tentu DPR akan menghendaki kehendak rakyat.

"Sebaiknya pendalaman dan kajian soal GBHN. Meskipun suara-suara makin nyaring sekarang ini, bahwa dunia ini berubah," jelas Bamsoet.

Seperti diketahui, wacana menghidupkan kembali muncul dengan melakukan amendemen terbatas UUD 1945. GBHN dinilai penting agar arah pembangunan nasional lebih terarah dan penggunaan anggaran negara lebih terukur.

PDI Perjuangan juga mendukung dilakukannya amendemen terbatas UUD 1945. PDI Perjuangan menilai amandemen terbatas itu diperlukan untuk menetapkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyebut, partai politik di DPR telah sepakat untuk menghidupkan kembali GBHN dengan amandemen UUD 1945. Dia menyebut, penghidupan kembali GBHN sudah lama dibahas bersama oleh badan pengkajian di MPR dan partai politik.

"Sebelumnya partai-partai pada umumnya sudah sepakat GBHN dalam konsep amandemen terbatas. Ini harus perlu dikoreksi tidak ada keinginan macam-macam soal itu," ujar Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/8).

Ketua DPP PDIP Bidang Hukum itu tak ingin isu GBHN menjadi liar. Yasonna menjelaskan, rencana penghidupan GBHN yang digulirkan partainya itu agar pembangunan di Indonesia menjadi lebih terarah.

Reporter: Lizsa Egeham

Sumber: Liputan6.com