Gebrakan bersih-bersih DPR dinilai untuk hemat anggaran negara
Merdeka.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ingin membuat gebrakan-gebrakan baru jika berhasil duduk di Parlemen pada Pemilu 2019. Partai besutan Grace Natalie tersebut bakal meminimalisir anggaran DPR yang terlalu boros untuk keperluan maupun fasilitas anggota dewan.
Pengamat politik Lingkar Madani Ray Rangkuti menyambut positif terobosan yang dilakukan PSI. Menurutnya, bangsa ingin punya wakil rakyat yang tidak boros dalam menggunakan anggaran.
"Ide itu bagus bagi PSI, tapi bagi bangsa ini juga bagus dan anggaran negara jangan banyak terlalu diboroskan untuk keperluan anggota DPR," katanya saat dihubungi, Sabtu (27/10).
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Apa yang didukung DPR? Mengomentari hal kebijakan itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai, permasalahan PMI di luar negeri begitu beragam dan membutuhkan pendampingan dari pihak Polri.
-
Kenapa DPR mengapresiasi Polri? 'Pilkada serentak ini pastinya tidak kalah ‘panas’ dari Pemilu kemarin. Dan salah satu ruang pertarungan ide itu adanya di ruang digital, media sosial. Nah peran Polri di sini yaitu memastikan agar tidak adanya hoaks yang dapat memecah belah masyarakat. Konten-konten ujaran kebencian dan fitnah juga harus dipantau. Jangan sampai ada pihak yang sengaja menggiring dan menyesatkan masyarakat. Saya yakin polisi bisa 100% menjaga kondusifitas keamanan sepanjang Pilkada,' ujar Sahroni dalam keterangan (11/9).
-
Bagaimana DPR berharap Polri bekerja? 'Pilkada serentak ini pastinya tidak kalah ‘panas’ dari Pemilu kemarin. Dan salah satu ruang pertarungan ide itu adanya di ruang digital, media sosial. Nah peran Polri di sini yaitu memastikan agar tidak adanya hoaks yang dapat memecah belah masyarakat. Konten-konten ujaran kebencian dan fitnah juga harus dipantau. Jangan sampai ada pihak yang sengaja menggiring dan menyesatkan masyarakat. Saya yakin polisi bisa 100% menjaga kondusifitas keamanan sepanjang Pilkada,' ujar Sahroni dalam keterangan (11/9).
-
Mengapa PDIP siap menjadi oposisi? Sebab, dia menyebut PDIP sudah terbiasa bertahan dalam berbagai iklim dan dinamika politik Tanah Air.
-
Kenapa PDIP melobi PKB untuk Pilkada Jakarta? 'Atas dasar fakta itu, kami berniat menjalin kerja sama politik dengan PKB. Waktu itu kan PDIP belum bisa mengajukan calon sendiri sebab Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 yang membolehkan kami mengajukan calon sendiri belum ada,' tambah dia.
Dia menuturkan, para parpol lama yang duduk di DPR saat ini tak perlu 'risih' dengan gebrakan PSI tersebut. Sebab, di satu sisi, gebrakan itu menjelaskan kepada rakyat bahwa partai partai lama ini sudah kehilangan ide. Yakni ide perubahan, ide perbaikan dan ide ide yang bisa menjadi harapan publik.
"Itu kan sebetulnya sekaligus kritik bagi PSI kepada partai yang sekarang dan karena itu enggak perlu diledekin oleh anggota DPR. Itu hanya bisa oleh argumen argumen yang rasional, tapi Bagaimana pun ide ini cerdik ya PSI-nya, tema ini," ujarnya.
Ray menilai wajar jika gebrakan PSI itu untuk menarik rasa simpatik masyarakat guna menaikkan elektabilitas. Apalagi PSI adalah partai pendatang baru yang lolos syarat ke Parlemen serta minim dari perhatian publik yang masih condong ke 5-6 partai lama.
Meski demikian, kata Ray, cara rekrutmen caleg PSI sejak awal memang ketat. Sehingga, terobosan 'bersih-bersih' DPR ala PSI merupakan kelanjutan dari seleksi caleg PSI yang transparan.
"Bahkan bagus dong karena memang tingkat kejenuhan publik kepada anggota DPR yang sekarang ini kan relatif cukup tinggi, jadi kalo kalo mereka (PSI) begitu mereka melihat peluang dan mengkampanyekan diri supaya masyarakat memilih mereka," ucapnya.
Para partai lama, kata Ray, akan sulit menerima gebrakan yang diinginkan PSI tersebut. Pasalnya, jika menyetujui, keuntungan elektabilitas bakal diraih PSI. Serta para partai politik lama saat ini masih mengandalkan biaya dari negara yang disebabkan masyarakat ogah menyumbang dana parpol.
"Karena baik individu dan partainya kan sekarang hidup dari situ, hidup dari anggaran negara ini. Oleh karena itu kan mereka gak mau anggaran negara nya diturunkan lagi. Memang hidupnya dari situ. Individu dan Partai ini hidup dari anggaran negara ini. Kalau biaya negara ini makin kecil, mereka akan dapat dana makin kecil," paparnya.
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berhasil lolos untuk mengikuti Pemilu 2019 mendatang. PSI yang termasuk partai baru ini, memiliki kader dan calon legislatif (caleg) yang juga berasal dari generasi muda.
Tak tanggung-tanggung, PSI pun ingin bisa memenangkan Pemilu 2019 dan duduk di kursi DPR RI. Partai pimpinan Grace Natalie ini ingin membuat gebrakan-gebrakan baru jika berhasil duduk di Parlemen.
Fasilitas-fasilitas yang berlebihan, dijelaskan Dedek adalah berkaitan dengan kunjungan kerja, reses, studi banding, dan lain-lain. Para anggota DPR ini, kata dia, selain mendapatkan fasilitas, juga mendapatkan uang yang dirancangnya sendiri.
"Fasilitas-fasilitas waktu yang diberikan oleh mereka itu juga diiringi oleh fasilitas uang, nah fasilitas uang ini sifatnya langsat sehingga begitu menggoda untuk tidak diambil. Itu (uang) halal karena itu mereka sendiri yang merancang aturan-aturan tersebut," jelasnya.
Tetapi faktanya, menurut Dedek, ketika dirinya ke blusukan ke daerah pemilihannya (dapil), masyarakat sekitar mengaku tidak pernah ada anggota dewan yang datang ke daerah tersebut.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
"Sebagian besar mungkin ada 70 persen sudah move on," kata Habiburokhman.
Baca SelengkapnyaPDIP menilai masyarakat akan menguji gagasan bukan seberapa banyak partai gabung koalisi
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi II Fraksi PKB DPR RI Indrajaya mengatakan partainya yang pertama kali mengusulkan pemilihan Gubernur melalui DPRD.
Baca SelengkapnyaIMM menyebut wacana tersebut tak berdasar dan bahkan kontraproduktif dengan agenda reformasi.
Baca SelengkapnyaWacana mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kembali mencuat. Isu ini bukan hal baru dalam politik Indonesia.
Baca SelengkapnyaJuru Bicara PSI Agus Herlambang menilai usulan tersebut merupakan ide kosong.
Baca SelengkapnyaPKS menilai dana besar negara untuk perhelatan beberapa Pilkada langsung bisa dialokasikan untuk berbagai program kesejahteraan rakyat.
Baca SelengkapnyaHari ini, DPR menggelar rapat untuk mengebut Revisi UU Pilkada untuk mengesahkan aturan baru Pilkada.
Baca SelengkapnyaPDIP menilai, pembahasan RUU Pilkada mengabaikan suara masyarakat.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR akan mendapatkan tunjangan perumahan yang mulai berlaku sejak mereka dilantik sebagai anggota dewan terpilih pada 1 Oktober lalu.
Baca SelengkapnyaJumlah parpol di DPR berkurang satu dari hasil pemilu sebelumnya
Baca Selengkapnya17 poin rekomendasi eksternal Rakernas V PDIP yang dibacakan langsung Puan Maharani
Baca Selengkapnya