Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Gebrakan bersih-bersih DPR dinilai untuk hemat anggaran negara

Gebrakan bersih-bersih DPR dinilai untuk hemat anggaran negara Ray Rangkuti. ©2012 Merdeka.com

Merdeka.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ingin membuat gebrakan-gebrakan baru jika berhasil duduk di Parlemen pada Pemilu 2019. Partai besutan Grace Natalie tersebut bakal meminimalisir anggaran DPR yang terlalu boros untuk keperluan maupun fasilitas anggota dewan.

Pengamat politik Lingkar Madani Ray Rangkuti menyambut positif terobosan yang dilakukan PSI. Menurutnya, bangsa ingin punya wakil rakyat yang tidak boros dalam menggunakan anggaran.

"Ide itu bagus bagi PSI, tapi bagi bangsa ini juga bagus dan anggaran negara jangan banyak terlalu diboroskan untuk keperluan anggota DPR," katanya saat dihubungi, Sabtu (27/10).

Orang lain juga bertanya?

Dia menuturkan, para parpol lama yang duduk di DPR saat ini tak perlu 'risih' dengan gebrakan PSI tersebut. Sebab, di satu sisi, gebrakan itu menjelaskan kepada rakyat bahwa partai partai lama ini sudah kehilangan ide. Yakni ide perubahan, ide perbaikan dan ide ide yang bisa menjadi harapan publik.

"Itu kan sebetulnya sekaligus kritik bagi PSI kepada partai yang sekarang dan karena itu enggak perlu diledekin oleh anggota DPR. Itu hanya bisa oleh argumen argumen yang rasional, tapi Bagaimana pun ide ini cerdik ya PSI-nya, tema ini," ujarnya.

Ray menilai wajar jika gebrakan PSI itu untuk menarik rasa simpatik masyarakat guna menaikkan elektabilitas. Apalagi PSI adalah partai pendatang baru yang lolos syarat ke Parlemen serta minim dari perhatian publik yang masih condong ke 5-6 partai lama.

Meski demikian, kata Ray, cara rekrutmen caleg PSI sejak awal memang ketat. Sehingga, terobosan 'bersih-bersih' DPR ala PSI merupakan kelanjutan dari seleksi caleg PSI yang transparan.

"Bahkan bagus dong karena memang tingkat kejenuhan publik kepada anggota DPR yang sekarang ini kan relatif cukup tinggi, jadi kalo kalo mereka (PSI) begitu mereka melihat peluang dan mengkampanyekan diri supaya masyarakat memilih mereka," ucapnya.

Para partai lama, kata Ray, akan sulit menerima gebrakan yang diinginkan PSI tersebut. Pasalnya, jika menyetujui, keuntungan elektabilitas bakal diraih PSI. Serta para partai politik lama saat ini masih mengandalkan biaya dari negara yang disebabkan masyarakat ogah menyumbang dana parpol.

"Karena baik individu dan partainya kan sekarang hidup dari situ, hidup dari anggaran negara ini. Oleh karena itu kan mereka gak mau anggaran negara nya diturunkan lagi. Memang hidupnya dari situ. Individu dan Partai ini hidup dari anggaran negara ini. Kalau biaya negara ini makin kecil, mereka akan dapat dana makin kecil," paparnya.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berhasil lolos untuk mengikuti Pemilu 2019 mendatang. PSI yang termasuk partai baru ini, memiliki kader dan calon legislatif (caleg) yang juga berasal dari generasi muda.

Tak tanggung-tanggung, PSI pun ingin bisa memenangkan Pemilu 2019 dan duduk di kursi DPR RI. Partai pimpinan Grace Natalie ini ingin membuat gebrakan-gebrakan baru jika berhasil duduk di Parlemen.

Fasilitas-fasilitas yang berlebihan, dijelaskan Dedek adalah berkaitan dengan kunjungan kerja, reses, studi banding, dan lain-lain. Para anggota DPR ini, kata dia, selain mendapatkan fasilitas, juga mendapatkan uang yang dirancangnya sendiri.

"Fasilitas-fasilitas waktu yang diberikan oleh mereka itu juga diiringi oleh fasilitas uang, nah fasilitas uang ini sifatnya langsat sehingga begitu menggoda untuk tidak diambil. Itu (uang) halal karena itu mereka sendiri yang merancang aturan-aturan tersebut," jelasnya.

Tetapi faktanya, menurut Dedek, ketika dirinya ke blusukan ke daerah pemilihannya (dapil), masyarakat sekitar mengaku tidak pernah ada anggota dewan yang datang ke daerah tersebut.

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Gerindra: 70 Persen Anggota DPR Sudah Move On dari Hak Angket
Gerindra: 70 Persen Anggota DPR Sudah Move On dari Hak Angket

"Sebagian besar mungkin ada 70 persen sudah move on," kata Habiburokhman.

Baca Selengkapnya
PDIP Tidak Baper Ditinggal Golkar-PAN: Semakin Ramping dan Efisien
PDIP Tidak Baper Ditinggal Golkar-PAN: Semakin Ramping dan Efisien

PDIP menilai masyarakat akan menguji gagasan bukan seberapa banyak partai gabung koalisi

Baca Selengkapnya
Ternyata, PKB jadi Partai Pertama yang Usulkan Pemilihan Gubernur Lewat DPRD
Ternyata, PKB jadi Partai Pertama yang Usulkan Pemilihan Gubernur Lewat DPRD

Anggota Komisi II Fraksi PKB DPR RI Indrajaya mengatakan partainya yang pertama kali mengusulkan pemilihan Gubernur melalui DPRD.

Baca Selengkapnya
IMM Tolak Usulan Polri di Bawah Kemendagri, Sebut PDIP Reaktif Imbas Pilkada
IMM Tolak Usulan Polri di Bawah Kemendagri, Sebut PDIP Reaktif Imbas Pilkada

IMM menyebut wacana tersebut tak berdasar dan bahkan kontraproduktif dengan agenda reformasi.

Baca Selengkapnya
Untung Rugi Kepala Daerah Dipilih DPRD
Untung Rugi Kepala Daerah Dipilih DPRD

Wacana mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kembali mencuat. Isu ini bukan hal baru dalam politik Indonesia.

Baca Selengkapnya
Kritisi Usulan PDIP Soal Polri di Bawah Kemendagri, PSI Beberkan Data
Kritisi Usulan PDIP Soal Polri di Bawah Kemendagri, PSI Beberkan Data

Juru Bicara PSI Agus Herlambang menilai usulan tersebut merupakan ide kosong.

Baca Selengkapnya
Ketua DPP PKS: Sudah Saatnya Pilkada Langsung Dievaluasi!
Ketua DPP PKS: Sudah Saatnya Pilkada Langsung Dievaluasi!

PKS menilai dana besar negara untuk perhelatan beberapa Pilkada langsung bisa dialokasikan untuk berbagai program kesejahteraan rakyat.

Baca Selengkapnya
DPR Kebut RUU Pilkada Usai MK Ubah Aturan Main, Begini Pesan Mendalam Anies Baswedan
DPR Kebut RUU Pilkada Usai MK Ubah Aturan Main, Begini Pesan Mendalam Anies Baswedan

Hari ini, DPR menggelar rapat untuk mengebut Revisi UU Pilkada untuk mengesahkan aturan baru Pilkada.

Baca Selengkapnya
Masinton PDIP Protes RUU Pilkada: Kita Bisa Akali Aturan dengan Buat Aturan, tapi Kebenaran Tak Bisa Dibutakan!
Masinton PDIP Protes RUU Pilkada: Kita Bisa Akali Aturan dengan Buat Aturan, tapi Kebenaran Tak Bisa Dibutakan!

PDIP menilai, pembahasan RUU Pilkada mengabaikan suara masyarakat.

Baca Selengkapnya
DPR Usul Rumah Dinas Ditiadakan dan Penggantian dengan Uang, Menteri PUPR Respons Begini
DPR Usul Rumah Dinas Ditiadakan dan Penggantian dengan Uang, Menteri PUPR Respons Begini

Anggota DPR akan mendapatkan tunjangan perumahan yang mulai berlaku sejak mereka dilantik sebagai anggota dewan terpilih pada 1 Oktober lalu.

Baca Selengkapnya
INFOGRAFIS: 8 Parpol Lolos DPR
INFOGRAFIS: 8 Parpol Lolos DPR

Jumlah parpol di DPR berkurang satu dari hasil pemilu sebelumnya

Baca Selengkapnya
Hasil Rakernas V PDIP Minta Megawati Jadi Ketum Lagi hingga Desak Penurunan UKT, Berikut Isi Lengkapnya
Hasil Rakernas V PDIP Minta Megawati Jadi Ketum Lagi hingga Desak Penurunan UKT, Berikut Isi Lengkapnya

17 poin rekomendasi eksternal Rakernas V PDIP yang dibacakan langsung Puan Maharani

Baca Selengkapnya