Gebrakan-gebrakan menteri Jokowi di tengah isu reshuffle

Merdeka.com - Belum genap setahun Kabinet Kerja bentukan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kinerja para menteri menjadi sorotan. Dari hasil lembaga survei dan penilaian berbagai pihak mendesak agar Presiden Jokowi mengganti menteri yang kinerjanya kurang maksimal.

Kinerja tim ekonomi Jokowi-Jusuf Kalla dalam Kabinet Kerja pada semester pertama dinilai lemah. Lemahnya Dolar hingga kenaikan harga elpiji membuat masyarakat makin gerah dengan kondisi ini, Presiden Jokowi pun diminta merombak para menterinya.

Namun, Presiden Jokowi menanggapi santai isu reshuffle tersebut. Jokowi memberi isyarat dalam 6 bulan awal pemerintahannya tak ada menteri yang dievaluasi, meski sejumlah hasil lembaga survei memberi nilai merah terhadap kinerja beberapa anak buahnya.

"Ya nanti, nanti dilihat," kata Jokowi saat ditanya apa yang akan dia lakukan soal menteri-menteri ini, Jakarta, Rabu (13/5).

Di tengah kencangnya isu reshuffle, para menteri mulai menunjukkan tajinya. Menteri-menteri itu seolah berlomba-lomba membuktikan diri layak mendapat jabatan yang sudah diamanatkan kepadanya dengan tampil di publik.

Berikut para menteri Jokowi yang kian getol kerjanya di tengah isu reshuffle dirangkum merdeka.com, Selasa (26/5):

Menteri ESDM Sudirman Said

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said tengah menjadi sorotan setelah keputusan pemerintah membubarkan anak usaha Pertamina (Persero), PT Pertamina Energy Trading Limited (Petral). Selama ini Petral disebut-sebut menjadi sarang mafia yang menggerogoti sektor migas nasional. Terlebih, pernyataan mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri dan Sudirman Said terkait perjalanan panjang pembubaran Petral sejak era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Mereka menyebut upaya ini gagal dilakukan di era pemerintahan SBY karena ada kekuatan besar. SBY meradang karena merasa dituding melindungi mafia migas. SBY membela diri dengan menyinggung soal keberadaan satgas mafia hukum sebagai cara pemerintahannya memberantas kejahatan dan penyimpangan apapun. Tidak hanya SBY yang meradang. Kuping politisi Partai Demokrat ikutan panas dengan pernyataan Sudirman Said. Bahkan mereka menuntut Sudirman Said minta maaf. Bahkan, akibat ocehannya Sudirman direncakan dipanggil DPR.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa

Pemerintah melalui Kementerian Sosial menyalurkan bantuan lebih dari Rp 2,3 miliar untuk penanganan pengungsi Rohingya. Bantuan tersebut disebar ke empat titik penampungan pengungsi di Provinsi Aceh. "Kemensos pada posisi komplementaritas yang sudah disiapkan masyarakat dan IOM (International Organization for Migration). Total empat titik, Rp 2,3 miliar," tutur Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa di Istana Wapres, Jl. Medan Merdeka Selatan, Senin (25/5). Khofifah mengatakan, bantuan yang diberikan lebih kepada kebutuhan sandang, selimut, perlengkapan anak dan tenda. "Karena anak-anak 231, kebutuhan famili kids, matras, dan tenda. Untuk Aceh Utara, Aceh Timur, dan Langsa," imbuh Khofifah. Anggarannya, lanjut Khofifah, diambil dari dana bencana sosial yang dipusatkan di Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial, Kementerian Sosial.

Menteri Riset dan dan teknologi tinggi Muhammad Nasir

Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) Mohamad Nasir mengancam akan menindak tegas pihak kampus yang melakukan jual beli ijazah bodong. Nasir mengancam akan segera menutup sejumlah perguruan tinggi yang diduga melakukan transaksi jual beli ijazah serta mengeluarkan ijazah palsu. "Saya segera mencabut izin dan menutup perguruan tinggi (PT) yang melakukan transaksi jual-beli ijazah dan mengeluarkan ijazah palsu," kata Menristek Dikti Mohamad Nasir kepada wartawan di Jakarta, Minggu (17/5). Menurut dia, praktik jual-beli ijazah sarjana telah berlangsung sejak lama dan dilakukan secara sistematis oleh oknum-oknum perguruan tinggi dan menggunakan nama sejumlah pejabat di Kementerian Pendidikan kala itu. Dia berjanji bakal mengusut tuntas kasus tersebut. "Jangankan gelar doktor yang tidak sah, bila ada guru besar yang melakukan plagiasi, maka gelar guru besarnya langsung saya cabut," kata Nasir. Seperti diketahui, isu jual beli ijazah bodong kembali mencuat. Isu tersebut berawal dari laporan masyarakat yang masuk ke Menteri Riset Teknologi (Kemenristek) dan Dikti terkait adanya 18 perguruan tinggi yang melakukan praktik transaksi jual beli ijazah dan mengeluarkan ijazah palsu. Dari laporannya, ke-18 perguruan tinggi tersebut terdapat di wilayah Jabodetabek dan di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Salah satu perguruan tinggi yang melakukan praktik jual-beli ijazah adalah sebuah perguruan tinggi di Bekasi. Selain perguruan tinggi tersebut, berdasarkan pengaduan, ada beberapa perguruan tinggi di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok dan Bekasi (Jabodetabek) yang mengeluarkan ijazah palsu untuk lulusan sarjana S1. Perguruan Tinggi tersebut diketahui memberikan ijazah sarjana satu (S1) kepada lulusannya tanpa mengikuti proses perkuliahan yang lazim dilakukan oleh sebuah perguruan tinggi. Bahkan, dari laporannya mahasiswa kampus tersebut hanya mengikuti kuliah setahun dua tahun sudah bisa memperoleh ijazah sarjana S1 dengan membayar sejumlah uang.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memuji Presiden Joko Widodo lantaran komitmennya dalam pembangunan desa. Bahkan, kata dia, Presiden meminta pembangunan ekonomi nasional didorong dari sektor pedesaan. "Kita beruntung memiliki Presiden Jokowi. Karena beliau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Sehingga, beliau tahu bagaimana membangun desa," ujar dia dalam diskusi di Cikini, Jakarta, Minggu (24/5). Bambang menegaskan Presiden Jokowi sendiri meminta pengalokasian anggaran untuk desa atau transfer desa dalam APBN 2015. Pemerintah mengalokasikan dana untuk daerah hampir sebesar Rp 600 triliun atau sepertiga dari APBN 2015. "Selain itu, kita juga bangun infrastruktur-infrastruktur di daerah. Maka, kami hitung hampir sekitar 60 persen beredar di daerah atau Rp 1.200 triliun," kata dia. Hal tersebut terbukti dengan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah luar Jawa seperti Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Bambang menjelaskan jalan tol trans Sumatera saat ini tengah dibangun, tol laut di Timur Indonesia pun sedang dalam pembangunan. (mdk/rnd)