Gelar Rapat Golkar di Kantor Kemenko Perekonomian, Airlangga Dinilai Lukai Rakyat

Merdeka.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menggelar rapat partai Golkar di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (29/10). Ketua Umum Golkar itu rapat bersama anggota Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Golkar. Padahal, baru satu pekan Airlangga dilantik sebagai Menko Perekonomian Kabinet Indonesia Maju.

Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai, apa yang dilakukan Airlangga sebagai menteri tidak etis dan melukai rakyat. Sebab, Airlangga dinilai telah mencampurkan urusan partai dan pribadi dengan urusan kenegaraan.

"Tak etis. Melukai rakyat. Urusan kenegaraan jangan dicampuradukan dengan urusan partai dan pribadi," kata Ujang melalui pesan singkat, Selasa (29/10).

Dia mengatakan, seharusnya para elite, termasuk menteri, memberikan teladan untuk rakyat. Seharusnya Airlangga tidak menggunakan kementerian di luar urusan negara.

"Para elite hendaknya memberi suri tauladan dan contoh yang baik ke rakyatnya. Janganlah kementerian digunakan untuk rapat diluar tugas negara. Nah saat ini. Kita miskin tokoh yang bisa dijadikan panutan dan teladan. Akhirnya rusak sendi-sendi kehidupan," kata Ujang.

Ujang menilai, perilaku Airlangga merupakan imbas tidak konsisten Presiden Joko Widodo untuk melarang menteri rangkap jabatan dengan posisi ketua umum. Sehingga, kata Ujang, terjadi konflik kepentingan.

Ujang pesimis Jokowi bakal melarang menterinya rangkap jabatan seperti awal kepemimpinannya. Dia mengatakan, Jokowi harus menegur Airlangga karena memakai kantor Kementerian untuk urusan partai.

"Harus ditegur. Agar tak terulang kembali. Dan harusnya menteri tahu diri harus bisa membedakan mana urusan negara, pribadi, dan partai," ucapnya.

Senada, pengamat politik Ray Rangkuti menilai apa yang dilakukan Airlangga tidak pantas karena kantor Kementerian merupakan milik seluruh rakyat Indonesia. Pembicaraan di luar urusan negara dan rakyat, termasuk urusan partai, kata Ray harusnya dilakukan di luar.

Dia menyarankan Presiden Jokowi harus tegas supaya kantor Kementerian tidak dipakai untuk urusan partai politik. Apalagi, saat ini ada tiga ketua umum partai yang menjabat sebagai menteri. Selain Airlangga, ada Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Plt Ketum PPP Suharso Monoarfa.

"Saya kira hal seperti ini harus dipertegas kembali oleh presiden. Beliau harus mengingatkan bahwa kantor kementerian adalah kantor negara dan karena itu tidak boleh dipakai sekian untuk kepentingan negara dan rakyat. Mengingat setidaknya ada tiga ketua partai dalam kabinet Jokowi, ingatkan ini jadi penting. Agar tidak ada campur menyampur antara urusan negara dengan urusan partai," kata Ray.