Follow
Generasi Muda Golkar: SK Munas Riau diperpanjang, semua kembali nol
Merdeka.com - Melalui surat keputusan Kemenkum HAM Nomor M.HH-02.AH.11.01.2016, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengesahkan dan memperpanjang masa kepengurusan Golkar hasil munas Riau dengan masa bhakti 6 bulan. Langkah ini diambil untuk legalitas kepengurusan yang akan menyelenggarakan musyawarah luar biasa (Munaslub) untuk menyelesaikan dualisme kepemimpinan.
Generasi Muda Partai Golkar mengapresiasi keputusan Menteri Yasonna Laoly sebagai solusi penyelesaian permasalahan internal Golkar. "Yang juga menyenangkan, dihidupkannya kembali Munas Riau 2012. Semua dikembalikan ke nol, dimana potensi yang berkonflik duduk bersama (untuk rekonsiliasi)," ujar anggota Ahmad Doli Tandjung di Kantor DPP Golkar Jl. Nelly Anggrek Jakarta, Jumat (29/1).
Dengan disahkannya kembali pengurus Golkar hasil munas Riau 2009, maka saat ini tidak ada lagi pengurus Golkar hasil munas Ancol ataupun Bali. Pengurus Golkar yang dilegalkan pemerintah akan menyusun penyelenggaraan musyawarah luar biasa.
-
Kapan Golkar akan mengadakan Munas? Posisi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto ramai menjadi perbincangan, terlebih soal rencana musyawarah nasional (Munas) partai tersebut akhir tahun ini.
-
Apa yang dibahas dalam pertemuan Golkar? “Yang intinya, menginginkan Hasta Karya ini solid, kami sampaikan bahwa sampai saat ini seluruh organisasi Hasta Karya “Hasilnya adalah memberikan kewenangan penuh pada Ketua Umum Golkar Bapak Airlangga Hartarto untuk menentukan arah kebijakan, langkah-langkah yang akan diambil terkait dengan pilpres, pileg, dan pilkada,“ tegas Ketum MKGR.
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Dimana Partai Golkar berkontribusi di pemerintahan? Per hari ini Partai Golkar melalui Ketua Umumnya Airlangga Hartarto terus berkontribusi penting di pemerintahan sebagai Menko Perekonomian untuk terus menguatkan ekonomi dan iklim investasi di Indonesia.
-
Siapa yang memimpin Golkar? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendampingi Presiden Joko Widodo yang memimpin jalannya KTT di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Rabu (6/9).
"Saya setuju penetapan panitia penyelenggara. Melalui rapat-rapat resmi. Saya kira suasana demokratis, terbuka dan akuntabel dikedepankan akan mengurangi tensi politik. Cari (panitia) yang terbaik yang bisa menyelenggarakan serta dianggap netral sejuk, objektif," ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly resmi mengesahkan kembali susunan kepengurusan Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) Riau tahun 2009 lalu. Keputusan ini berlaku sejak hari ini, Kamis (28/1).
"Setelah saya melakukan rapat dengan staf dan pihak yang terkait maka terhitung hari ini kepengurusan Partai Golkar hasil munas Riau akan kembali disahkan," kata Yasonna saat melakukan konferensi pers di gedung keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM, Kamis (28/1).
Dalam surat keputusan Kemenkum HAM dengan Nomor M.HH-02.AH.11.01.2016 tertulis Kemenkum HAM mengesahkan kepengurusan Golkar munas Riau dengan masa bhakti 6 bulan. Berdasarkan SK itu juga kepengurusan yang kembali disahkan oleh Menkum HAM berwenang untuk membentuk panitia yang akan menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Nasional (Munaslub).
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
"Ya kan sudah jelas bahwa Golkar akan Munas pada Desember ya, bahwa ada calon, selama calon memenuhi syarat, dia kader Golkar," kata JK
Baca Selengkapnya
Seluruh kader Partai Golkar diminta untuk taat kepada AD/ART.
Baca Selengkapnya
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F Paulus menegaskan, tidak ada dorongan Munaslub oleh Dewan Pakar Golkar.
Baca Selengkapnya
Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan Musyawarah Nasional (Munas) XI Partai Golkar 2024, digelar di Jakarta Convention Center.
Baca Selengkapnya
Airlangga mengatakan penyelenggaraan Munas sudah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar.
Baca Selengkapnya
Seperti diketahui, MK baru saja mengeluarkan putusan mengubah syarat Pilkada.
Baca Selengkapnya
Format organisasi akan ditentukan dalam musyawarah nasional (Munas) yang akan digelar pada 20 Agustus 2024.
Baca Selengkapnya
Putusan MA itu membuat seseorang ingin mendaftar calon gubernur dan wakil gubernur tidak harus berusia 30 tahun.
Baca Selengkapnya
Menurut Doli, keputusan MK tersebut sangat mendadak dan mengagetkan karena terjadi mendekati deadline Pilkada.
Baca Selengkapnya
Golkar yakin tidak akan ada Munaslub di tengah kepemimpinan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.
Baca Selengkapnya
Firman menjelaskan, bahwa UU MD3 itu awalnya dimasukkan dalam Prolegnas prioritas karena mempertimbangkan UU IKN.
Baca Selengkapnya
Anggota Baleg menyatakan keputusan MK sangat mendadak sehingga mereka harus bergerak cepat.
Baca Selengkapnya