Gerakan muda Golkar sarankan uang mahar Rp 1 miliar dikembalikan

Merdeka.com - Inisiator Gerakan Muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengkhawatirkan, adanya uang mahar dalam pemilihan Ketua Umum Golkar nanti akan membudayakan kapitalisme. Apalagi, jika pihak yang terpilih menjadi ketua umum adalah orang dengan setoran paling banyak.

"Kalau sudah dibuka orang yang jadi ketum harus bayar, ini akan menguatkan budaya kapitalisme," ujar Doli saat peluncuran buku 'Mengembalikan ke Hati Rakyat' di Jakarta, Minggu (8/5).

Menurutnya, jika memang penyelenggaraan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) harus menggelontorkan dana besar baiknya dikerjakan bersama-sama tidak hanya dikhususkan oleh para caketum. Tambahnya lagi, apapun alasannya penyetoran uang dalam munaslub hanya memperburuk citra pemimpin itu sendiri.

"Politik kan panggilan, orang disuruh mengabdi di Parpol. Masa orang mau mengabdi harus bayar. Bahwa kemudian Munaslub butuh uang yang besar tentu butuh partisipasi kita semua," jelasnya.

Terkait adanya para caketum yang membayar dan tidak membayar uang mahar, dia meminta agar uang tersebut sebaiknya dikembalikan saja. Menurutnya tidak adil jika ada sebagian caketum membayar uang mahar sebagian yang lain tidak.

Dia kembali menegaskan hal ini dikhawatirkan akan mempengaruhi perolehan suara dalam pemilihan ketua umum nanti.

"Kalau mau adil dikembalikan lagi yang Rp 1 miliar semua lalu diumumkan bagi kader yang mau menyumbang termasuk kader itu (caketum) berapa besarnya ya diterima," terangnya.

Dalam kesempatan itu, Ia juga menyayangkan adanya isu salah satu caketum Golkar mendapat dukungan dari pihak istana. Menurutnya tidak elok pejabat di Istana ikut campur dalam hal ini.

Bahkan Doli mengatakan jika hal itu benar adanya sama saja mengebiri demokrasi dalam berpolitik.

"Saya kira itu mengebiri hak demokrasi seluruh kader dan pimpinan yang akan bermunas, uang akan menentukan (ketum) adalah forum munas," pungkasnya.