Gerakan Muda Golkar tak ingin ada rekayasa politik di Munaslub

Merdeka.com - Inisiator Gerakan Muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia berharap penyelenggaraan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) bisa dimanfaatkan secara positif. Hal ini agar partai Golkar tidak tenggelam dari sejarah.

Menurutnya, belakangan ini Partai Golkar hampir berada dalam zona 'black hole' akibat dari rentetan konflik di internal partai berlambang pohon beringin tersebut.

"Munaslub harus dijadikan momentum penting untuk perubahan. Karena hampir terjadi Golkar hilang ke dalam Black Hole," ujar pria yang akrab disapa Bang Doli itu di Jakarta, Minggu (8/5).

Bersamaan dengan peluncuran bukunya yang berjudul 'Mengembalikan Golkar ke Hati Rakyat' Doli juga menyampaikan Golkar dinilai sedang jauh dengan masyarakat. Alasannya, menurut Doli tidak lain seluruh Kader Golkar sibuk dengan anggaran politik, bagi-bagi jatah jabatan dan lainnya.

Hal inilah yang membuat Golkar seakan-akan acuh terhadap kewajibannya sebagai perwakilan masyarakat terhadap pemerintah baik legislatif ataupun eksekutif.

"Ada kesadaran di kita bahwa Golkar pada hari ini dikesankan jauh dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Tidak heran jika masyarakat ditanya soal Parpol (partai politik) jawabannya negatif," jelasnya.

Selain itu, menjelang Munaslub nanti diharapkan tidak ada rekayasa politik. Dia memprediksi jika hal itu terulang bukan tidak mungkin konflik di internal partai akan kembali pecah.

"Saya ragu cara-cara yang dilakukan diulang lagi (rekayasa politik) maka rekonsiliasi itu terulang," tukasnya.

Seperti diketahui, tanggal 15 Mei mendatang Golkar akan mengadakan munaslub di Bali sekaligus memilih ketua umum baru. Ada delapan calon ketua umum yang sudah terdaftar dalam pemilihan ketua umum baru Golkar, kedelapan orang tersebut adalah Ade Komaruddin, Setya Novanto, Airlangga Hartanto, Mahyudin, Priyo Budi Santoso, Azis Syamsuddin, Indra Bambang Utoyo, dan Syahrul Yasin Limpo.

Sebelumnya, pada acara munaslub nanti para calon ketua umum diharuskan membayar Rp 2 miliar. Namun hal tersebut menuai banyak pro dan kontra, hingga akhirnya 'uang mahar' diturunkan menjadi Rp 1 miliar. Dari delapan calon ketua umum, dua diantaranya enggan membayar mahar dengan alasan hal tersebut tidak sesuai dengan ruh demokrasi politik.

Dua caketum tersebut adalah Indra Bambang Utoyo dan Syahrul Yasin Limpo. Meski keduanya tidak membayar mahar Golkar tetap meloloskan keduanya.