Gerindra & Anies tidak seirama soal kontrak politik tak maju Pilpres
Merdeka.com - Anies Baswedan dan Sandiaga Uno secara resmi ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih untuk periode 2017-2022. Jauh sebelum ditetapkan sebagai pemimpin ibu kota, Anies dan Sandi berulang kali menegaskan janjinya untuk tidak menjadikan jabatan ini sebagai batu loncatan untuk pertarungan pemilihan presiden 2019. Mereka secara tegas menyatakan tidak berniat mengikuti jejak Joko Widodo yang menjadi Presiden ketika belum menyelesaikan masa jabatan lima tahun sebagai Gubernur DKI.
Sebagai partai pengusung Anies-Sandi di Pilkada DKI 2017, Gerindra yakin kedua jagoannya akan menyelesaikan masa jabatannya hingga 5 tahun. Sebab, Gerindra dan PKS telah membuat kesepakatan tertulis dengan Anies-Sandiaga. Isinya komitmen menyelesaikan masa jabatannya hingga 2022.
"Dari awal pembicaraan semacam ada kesepakatan pakai tulisan tangan saya sesuai salah satu butir Pak Anies-Pak Sandi menyelesaikan masa jabatannya 2017-2022, itu bagian dari kesepakatan yang kita tanda tangan bersama dengan Gerindra dan PKS," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/5).
-
Apa yang disepakati PDIP dan Anies? Meski akhirnya PDIP tidak mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta, menurut Basarah, Anies mengakui gagasan dan rencana baik untuk menjadi jembatan silaturahmi antara kelompok Islam dan kalangan Nasionalis Soekarnois akan terus dijalankan karena hal itu menjadi kebutuhan dan kepentingan bangsa Indonesia.
-
Mengapa Demokrat tidak mau rujuk dengan Anies? Demokrat mengaku sudah dibohongi oleh Anies Baswedan. Ketua BPOPKK DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan tidak mungkin partainya memutuskan untuk rujuk kembali dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai capres-cawapres di Pilpres 2024.
-
Apa yang dibahas Anies dan Sandiaga? Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Sandiaga Uno mengakui pernah membahas rencana mendirikan partai politik (parpol) bersama Anies Baswedan.
-
Kenapa Anies tidak jadi diusung di Jabar? Ketua DPD PDIP Jabar, Ono Surono mengatakan, Anies Baswedan memenuhi semua unsur kriteria untuk memimpin Jawa Barat. Kapasitas dan pengalaman memimpin wilayah DKI Jakarta, bisa diterapkan di wilayah Jabar.Komunikasi di antara kedua belah pihak sudah intens sejak Rabu (28/8). Hingga Kamis (29/8) sore, pembahasan pengurus partai di tingkat pusat sudah positif.Pengurus PDIP di Jabar sudah diminta untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan keperluan pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar.Namun, semua tiba-tiba berubah pada malam hari. Ia menegaskan, semua upaya yang sudah dilakukan diganggu oleh pihak luar.'Kita menghadapi sebuah tantangan yang sangat besar, tangan-tangan yang tidak menyetujui Pak Anies diusung oleh PDIP Perjuangan, kekuatan-kekuatan yang sangat besar itu pada akhirnya membuat pak Anies tidak jadi diusung oleh PDI Perjuangan,' kata Ono di Kantor KPU Jabar, Jumat (30/8) dini hari.
-
Kapan PDIP dan PKB sepakat mendukung Anies? Pada tanggal 8 Juni 2024 itu, saya ditugaskan oleh DPP PDIP untuk menjalin komunikasi dengan PKB. Saya lalu bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. PDIP dan PKB lalu bersepakat menjalin kerja sama di Pilkada Jakarta. PKB akan mendukung Anies Baswedan sebagai calon gubernur, kami meminta posisi wakil gubernur,' kata Basarah dalam keterangannya diterima di Jakarta, Minggu (17/11).
-
Siapa yang dituduh menghalangi Anies di Pilgub? Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara karena dianggap mempengaruhi batalnya pencalonan Anies Baswedan dalam Pilgub 2024. Jokowi bicara dirinya yang sering dituding hingga menjegal.'Saya kan ditudang-tuding, kan banyak banget, tidak hanya itu saja, dituding menjegal, dituding menghambat, dituding,' ujar Jokowi di RS Persahabatan, Jakarta, Jumat (30/8).
Kesepakatan tertulis itu dibuat pada 23 September 2016. Kesepakatan itu dibuat bertepatan dengan pengumuman sikap politik Gerindra dan PKS mengusung Anies-Sandi. Dalam kontrak politik itu, Anies-Sandi berjanji menjalankan tugas selama satu periode alias lima tahun.
"Karena kita melihat ketika seseorang mendapatkan amanah itu kan satu paket lengkap dengan durasinya sehingga bisa sesuai masa jabatannya," tegasnya.
"Ketika seseorang diberi amanah 5 tahun berarti dia merencanakan dan bisa melaksanakan apa yang menjadi cita-citanya. Kalau hanya loncat loncat untuk apa jabatan kalau tak bisa melaksanakan," ucapnya.
Janji untuk menjalankan tugas selama lima tahun kembali ditegaskan Anies Baswedan usai KPU DKI Jakarta mengumumkan pasangan Anies-Sandi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih. Anies menegaskan komitmennya untuk tuntaskan program kerjanya bersama Sandiaga Uno sebagai pemimpin DKI Jakarta.
"Kami komitmen untuk menuntaskan kerja di Jakarta. Itu pertanyaan di debat kandidat kemarin yang kami jawab dengan lantang," kata Anies di kantor KPU DKI, Jakarta Pusat, Jumat (5/5).
Namun pernyataan Gerindra terkait kontrak politik tak seirama dengan yang disampaikan Anies. Bahkan dia membantah membuat kesepakatan politik dengan Prabowo Subianto. Terutama untuk tak mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres pada Pilpres 2019.
"Pertama tidak ada tanda tangan yang menyatakan kontrak politik seperti itu. Jadi enggak ada itu," kata Anies.
Dia meyakinkan semua pihak bahwa tidak pernah membuat kontrak politik semacam itu. "Kami berdua menyatakan, tidak akan pernah ada. Ngecek saja di laci manapun enggak akan pernah ketemu," tegas Anies. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anies Baswedan mengaku, tak ada tawaran dari Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto-Gibran
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan sempat menerima 10 buku usai bertemu para pimpinan PDIP di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat.
Baca SelengkapnyaAnies mengaku bukan sebagai anggota partai politik (parpol) yang harus mengikuti aturan partai
Baca SelengkapnyaAnies mengaku sudah tidak kaget jika tidak mendapat dukungan dari Golkar.
Baca SelengkapnyaKetua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengakui bahwa partainya tidak akan melabuhkan dukungan ke Anies Baswedan di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaKoalisi Perubahan menyambut baik usulan PDIP duet Ganjar-Anies di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaAnies mengklaim pada tahun 2018 pernah ditawarkan menjadi calon wakil presiden oleh Prabowo. Tetapi Anies menolak karena komit menjadi gubernur.
Baca SelengkapnyaPKS menilai apabila menduetkan Anies sebagai cawapres Ganjar aneh dan tidak sesuai keputusan Majelis Syuro.
Baca SelengkapnyaPKB sudah menerima tawaran koalisi dengan NasDem untuk mengusung Anies Baswedan dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
Baca SelengkapnyaDemokrat saat ini masih berkomitmen bersama Koalisi Perubahan. Tetapi, diakui dinamika politik terkait poros baru itu sedang berkembang.
Baca SelengkapnyaMaman mengatakan, Golkar dan PAN saja masuk tanpa pamit. Tiba-tiba datang dan malah mengumumkan Koalisi Indonesia Maju.
Baca SelengkapnyaMuzani mengatakan, belum mendapatkan permintaan dari pihak Anies bertemu Prabowo.
Baca Selengkapnya