Gerindra bantah minta mahar Rp 2,5 M ke bakal calon kepala daerah

Merdeka.com - Partai Gerindra tegas membantah telah meminta mahar politik kepada bakal calon Pilkada Toba Samosir Asmadi Lubis dan Jisman Hutapea. Gerindra berdalih, kalaupun ada yang meminta mahar itu merupakan oknum bukan sikap resmi Partai Gerindra.

Ketua DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menantang bukti atas tudingan yang dilontarkan oleh Jisman kepada Gerindra. Menurut dia, DPP Gerindra sama sekali tidak meminta uang untuk calon kepala daerah yang ingin maju di pilkada.

"Setahu saya Asmadi Lubis adalah Ketua DPC Gerindra Toba Samosir. Kalau ada yang meminta mahar perlu dibuktikan utusaan parpol atau bukan. Kemudian apakah ada saksi.‎ Kalau dia ada permintaan gitukan bisa konfirmasi kepada pengurus DPP," kata Dasco saat dihubungi, Senin (3/8).

Dasco mengakui bisa saja ada orang yang mengatasnamakan Gerindra dalam pilkada. Sebab, pagelaran pilkada melibatkan banyak orang di dalamnya.

"Yang kita tahu pilkada ketua desk pilkada banyak orang dari berbagai macam pertimbangan. Ini tidak pernah konfirmasi," tegas dia.

Dasco pun menegaskan, tidak mungkin seorang Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Djojohadikusumo langsung meminta mahar itu. Sebab, Gerindra memang tidak pernah meminta mahar dalam pilkada.

"Enggak mungkin Pak Hashim minta. Kalau enggak ada buktinya itu bisa pencemaran nama baik. Karena Pak Hashim selama ini justru support kaos, baliho. Justru ngasih uang," tegas dia.

Sebelumnya, Bakal calon kepala daerah Asmadi Lubis dan Jisman Hutapea harus mengubur mimpinya dalam-dalam untuk bisa maju di pilkada serentak Desember nanti. Pasangan ini mengaku gagal diusung oleh Partai Gerindra dan PKPI di pilkada Toba Samosir karena tak bisa bayar mahar politik yang diminta oleh partai.

Jisman Hutapea menjelaskan, saat itu dirinya mengaku sudah mendapat rekomendasi dari DPC dan DPD Partai Gerindra dan PKPI untuk maju di pilkada serentak. Namun rekomendasi itu tak kunjung datang sampai detik-detik penutupan pendaftaran pilkada serentak hari ini.

"Kita tunggu rekomendasi dari DPC dan DPD tapi tidak turun juga, akhirnya ada selentingan bahwa yang diberi rekomendasi namanya Poltak Sitorus, katanya karena dia yang menggelar kongres PKPI di Medan beberapa waktu lalu, itu alasannya," kata Jisman saat berbincang dengan merdeka.com, Senin (3/8).

Kemudian, Jisman pun berupaya mempertanyakan kenapa tiba-tiba Poltak yang diberikan rekomendasi oleh Gerinda dan PKPI. Kemudian, PKPI pun memberikan solusi agar bisa memberikan rekomendasi, Asmadi Lubis dan Jisman Hutapea harus mengembalikan biaya kongres PKPI yang dibiayai Poltak sebesar Rp 1,6 miliar.

"Info begitu disampaikan bahwa rekomendasi masih bisa diberikan sampai batas 25 Mei. Jadi apabila dia tidak bisa dapat koalisi maka kita dikasih kesempatan dengan catatan kembalikan uang Rp 1,6 miliar," lanjut dia.

Jisman tak hilang akal untuk mewujudkan mimpi menjadi kepala daerah di Toba Samosir, Sumatera Utara. Akhirnya Politikus PKPI ini mencoba peruntungan di Gerindra. Namun lagi-lagi, Gerindra juga meminta uang mahar yang angkanya bahkan lebih besar dari PKPI yakni Rp 2,5 miliar.

"Oleh DPD tingkat provinsi Sumatera Utara menyatakan Asmadi pasangan saya, dia bilang ini sudah masuk angin, DPC sudah menerima uang Rp 2,5 miliar, waktu itu kita disuruh kembalikan uang oleh namanya BK, yang ngomong Arif Puyono waktu itu setelah itu kita lapor ketemu Pak Hashim Djojohadikusumo di kantor Gerindra pusat," jelas dia.

"Pak Hashim akhirnya panggil si BK dan Arif itu. Kemudian kami dipanggil lagi, Pak Hashim bilang oke sudah beres DPP beri rekomendasi Asmadi dan Jisman, mengenai uang Rp 2,5 miliar itu biar mereka yang urus. Itu ucapan Pak Hashim," kata Jisman yang menjelaskan bahwa pertemuan itu terjadi tak jauh sebelum pendaftaran KPU dibuka pada 26 Juli.

Jisman menjelaskan, Hashim menjanjikan pasnagan Asmadi dan Jisman karena mengutamakan kader di dalam pilkada serentak tahun ini. Sebab, Asmadi sendiri merupakan politikus Gerindra yang disebut sudah membesarkan partai di Toba Samosir. Namun rekomendasi tak kunjung datang, dia curiga hal ini terjadi karena pihaknya tak mampu bayar mahar seperti yang diminta PKPI dan Gerindra itu.

"Kita tunggu sampai habis batas waktu kita, tapi kita tidak beri uang, faktanya kita tidak mendapatkan rekomendasi, berarti korelasi pengembalian uang dengan rekomendasi itu ada," curiga dia.

Pada akhirnya, Gerindra bersama PKPI dan sejumlah partai lainnya mendukung Poltak Sitorus dan Robinson Tampubolon dalam pilkada serentak 9 Desember nanti. Nama Asmadi dan Jisman pun gagal diusung jadi calon kepala daerah.

"DPP Gerindra langsung menunjuk daftarkan Poltak dengan dikawal polisi dan tentara, karena kan DPC sendiri tidak terima rekomendasi itu," terang dia.

Akibat kasus ini, Jisman pun telah menggugat pencalonan Poltak ke PTUN dan Panwaslu setempat. Dia yakin, pencalonan Poltak tidak sesuai prosedur karena rekomendasi DPC dan DPD itu milik pasangan Asmadi dan Jisman.

"Saat ini sudah kita daftarkan ke PTUN Sumut tentang keabsahan beliau, walau secara UU yang berhak mendapatkan unsur DPC dengan membawa rekomendasi dari pusat," pungkasnya.