Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Gerindra cium aroma jegal capres tertentu di balik revisi UU Pemilu

Gerindra cium aroma jegal capres tertentu di balik revisi UU Pemilu Ahmad Muzani. ©dpr.go.id

Merdeka.com - Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, sikap pemerintah soal ambang batas pencalonan presiden 20 persen bertujuan untuk menjegal calon presiden tertentu. Untuk itu, Gerindra tetap konsisten agar ambang batas pencalonan presiden dihapuskan.

"Sepertinya begitu, untuk mencegah calon tertentu, memundurkan calon yang lain dan seterusnya. Ada suasana itu. Dan menurut saya sih ini kan perhelatan demokrasi sudahlah kita buka apa adanya saja," kata Muzani di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/7).

Partai Gerindra, kata Muzani, telah berkomunikasi dengan fraksi-fraksi lain agar usulan tersebut disepakati. Dia juga berharap, pengambilan keputusan 5 paket isu krusial diputuskan tanpa voting.

Orang lain juga bertanya?

"Kami sudah berkomunikasi dengan banyak partai. Kami sudah berhalo-halo dengan banyak fraksi, mudah-mudahan tak ada voting itu lebih bagus," terangnya.

Pemerintah melempar opsi kembali ke UU Pemilu lama jika pembahasan RUU mengalami jalan buntu. Muzani menyayangkan, usulan tersebut karena pembahasan RUU Pemilu sudah mencapai tahap akhir.

"Sekali lagi menurut saya enggak patut. Ini kan pembahasannya sudah tingkat akhir. Kalau enggak ada kata sepakat ya sudah voting," pungkasnya.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPR Usul Kriteria Tambahan Capres usai Presidential Threshold Dihapus: Nyalon Hansip Saja Ada Syaratnya
DPR Usul Kriteria Tambahan Capres usai Presidential Threshold Dihapus: Nyalon Hansip Saja Ada Syaratnya

Anggota DPR mengingatkan perlu ada kriteria dan syarat khusus bagi tokoh-tokoh yang diusung sebagai Capres tersebut setelah presidential threshold dihapus.

Baca Selengkapnya
Sidang di MK, Sederet Tudingan Kubu Anies-Cak Imin kepada Jokowi di Pilpres untuk Langgengkan Kekuasaan
Sidang di MK, Sederet Tudingan Kubu Anies-Cak Imin kepada Jokowi di Pilpres untuk Langgengkan Kekuasaan

Selain itu, terjadi manipulasi pilihan pemilih yang bertujuan untuk mengarahkan untuk mengubah pilihan.

Baca Selengkapnya
Putusan MK, Gerindra Buka Kesempatan Partai di KIM Calonkan Kadernya Dalam Pilkada
Putusan MK, Gerindra Buka Kesempatan Partai di KIM Calonkan Kadernya Dalam Pilkada

Muzani tetap berharap internal KIM tetap solid dalam Pilkada 2024 demi meraih kemenangan yang maksimal.

Baca Selengkapnya
Timnas AMIN Tuding Ada Skenario Besar di Balik Pemilihan Gubernur Jakarta oleh Presiden dalam RUU DKJ
Timnas AMIN Tuding Ada Skenario Besar di Balik Pemilihan Gubernur Jakarta oleh Presiden dalam RUU DKJ

Pasal pemilihan gubernur oleh presiden berbahaya akan mematikan demokrasi.

Baca Selengkapnya
PDIP Duga Ada yang Jebak Jokowi dengan Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres
PDIP Duga Ada yang Jebak Jokowi dengan Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres

Terlebih MK dalam hal ini selayaknya garda terdepan untuk menentukan hal tersebut.

Baca Selengkapnya
Sekjen Gerindra Beberkan Syarat Khusus yang Bakal Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran
Sekjen Gerindra Beberkan Syarat Khusus yang Bakal Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Muzani tidak menyebut secara jelas terkait komposisi jumlah kursi menteri.

Baca Selengkapnya
Sekjen Gerindra Ungkap Komunikasi dengan Gibran: Putusan MK Membuat Terang Benderang
Sekjen Gerindra Ungkap Komunikasi dengan Gibran: Putusan MK Membuat Terang Benderang

Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengungkapkan, pihaknya telah berkomunikasi dengan Gibran usai putusan MK.

Baca Selengkapnya
Respons Gerindra soal Revisi UU Wantimpres Dipersiapkan untuk Jokowi
Respons Gerindra soal Revisi UU Wantimpres Dipersiapkan untuk Jokowi

Dasco mengaku belum bisa menjawab karena beleid itu masih berproses di DPR.

Baca Selengkapnya
Sejarah Presidential Threshold 20 Persen Hingga Akhirnya Dihapus MK
Sejarah Presidential Threshold 20 Persen Hingga Akhirnya Dihapus MK

Aturan presidential threshold sering kali diuji di Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Selengkapnya
MK Hapus Presidential Threshold 20%, Semua Partai Peserta Pemilu Berhak Usung Paslon Capres-Cawapres
MK Hapus Presidential Threshold 20%, Semua Partai Peserta Pemilu Berhak Usung Paslon Capres-Cawapres

MK memutuskan semua partai politik peserta pemilu memiliki hak untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Baca Selengkapnya
Sekjen Gerindra Soal Bursa Pilgub Jakarta: Anies Siapa?
Sekjen Gerindra Soal Bursa Pilgub Jakarta: Anies Siapa?

Gerindra sedang dibicarakan untuk diusung dalam kontestasi Pilgub DKI Jakarta 2024.

Baca Selengkapnya
Gerindra Respons Amin Rais Dukung Presiden Kembali Dipilih MPR: Tidak Gampang
Gerindra Respons Amin Rais Dukung Presiden Kembali Dipilih MPR: Tidak Gampang

Gerindra mengatakan, pembahasan amandemen UUD 1945 masih jauh dan tak mudah mengembalikan kewenangan MPR seperti zaman dulu.

Baca Selengkapnya