Gerindra dan Demokrat Bergabung di Kabinet Jokowi, Ini Kata Akbar Tandjung
Merdeka.com - Politisi Senior Partai Golkar, Akbar Tanjung memiliki pandangan terkait manuver Partai Gerindra dan Partai Demokrat yang ingin menduduki posisi menteri di Kabinet Kerja Jilid II.
Padahal, semula Partai Gerindra dan Partai Demokrat bukan menjadi pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang terpilih pada Pemilu serentak 2019.
"Wajar saja kalau seandainya yang duduk dalam kabinet adalah mereka-mereka yang bukan pendukung Pak Jokowi," ujar Akbar dalam diskusi di Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta, Sabtu (19/10).
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Siapa yang memimpin Golkar? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendampingi Presiden Joko Widodo yang memimpin jalannya KTT di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Rabu (6/9).
-
Siapa yang akan menjadi pemimpin Golkar di masa depan? Selanjutnya Menko Airlangga mengatakan bahwa calon ASN yang direkrut tentu bisa mengisi posisi kunci sebagai future leaders dan memegang jabatan kritikal yang akan menjalankan birokrasi berkelas dunia dalam Visi Indonesia Maju 2045.
-
Apa yang Golkar dukung? Terakhir, pertemuan juga kembali menggarisbawahi dukungan terhadap kerangka kerja ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP) sebagai landasan sekaligus panduan bagi ASEAN dalam menavigasikan konstelasi politik kawasan yang dinamis.
Kewajaran itu karena dalam Pemilihan Umum 2019, persaingan dua kubu lebih tepat dikatakan sebagai suatu kontestasi daripada hubungan koalisi-oposisi.
"Saya kira dalam khasanah berpolitik kita, barangkali kurang begitu tepat jika kita menggunakan istilah oposisi," ujar Akbar.
Akbar melihat partai-partai politik secara bersama-sama bertransformasi menguatkan kelembagaan dan kekuatan politiknya untuk meningkatkan mekanisme 'checks and balances'.
Penguatan itu mengingat di dalam berpolitik sangat erat kaitannya dengan kekuasaan. Kata Akbar, 'checks and balances' diperlukan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.
"Kekuasaan itu tentu harus diimbangi, selalu diawasi, itu yang dinamakan mekanisme 'checks and balances'. Partai-partai memposisikan kekuatan membangun sistem politik berbasis kepada sistem 'checks and balances'," ujar Akbar.
Mekanisme 'checks and balances' merupakan tatanan penyelenggaraan negara yang memberi kewenangan antarlembaga kekuasaan negara (legislatif, eksekutif, yudikatif) untuk saling mengontrol dan menyeimbangkan pelaksanaan kekuasaannya masing-masing.
Oleh sebab itu, Akbar mengatakan sah-sah saja bila setiap partai politik yang berkontestasi dan tidak mendukung Presiden terpilih, Joko Widodo, menduduki posisi menteri di kabinet dalam rangka memperkuat mekanisme 'checks and balances' tadi.
"Demi kemajuan bangsa kita, komitmen kebangsaan kita, komitmen nasional kita, demi semangat membangun sumber daya manusia unggul menuju Indonesia maju," ujar Akbar.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Demokrat tidak menutup peluang bergabung ke Koalisi Indonesia Maju mendukung Prabowo.
Baca SelengkapnyaDedi menilai, pecah kongsi Golkar dan KIM utamanya karena memang tidak ada kepentingan Jokowi.
Baca SelengkapnyaKetua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bicara potensi koalisi dengan Partai Gerindra di Pilgub DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaKetua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco menyebut, wacana PKS bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran sedang dibahas di internal Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Baca SelengkapnyaRidwan Kamil menyinggung mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam menata kota.
Baca SelengkapnyaIdrus menilai Airlangga melakukan akrobatik politik dengan PDIP dan Gerindra.
Baca SelengkapnyaPeluang koalisi Partai Golkar dengan PDIP di Pilkada Banten semakin terbuka lebar.
Baca SelengkapnyaPKB mendukung partai manapun yang berkeinginan untuk bekerja sama di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPartai Gerindra melangsungkan apel pada Sabtu (31/8). Acara tersebut dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Baca SelengkapnyaMenurut Aburizal Bakrie ada jalan lain bagi Jokowi dan Gibran untuk menjadi Ketua Umum di Partai Golkar
Baca SelengkapnyaKetum Golkar Airlangga Hartarto menyinggung Koalisi Indonesia Maju (KIM) 'Plus' untuk Pilkada Jakarta 2024.
Baca Selengkapnya