Gerindra: Demo Ahok undangan dari Jokowi karena tak menegakkan hukum
Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra, Raden Muhammad Syafi'i mengatakan, demonstrasi yang akan dilaksanakan 4 November dilakukan karena undangan resmi dari pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pemerintah dinilai tak mampu menegakkan hukum yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Demonstrasi yang dilakukan oleh umat Islam sebenarnya adalah undangan resmi dari pemerintah Jokowi sendiri karena tidak menegakkan hukum meski Ahok jelas telah melanggar pasal 156a KUHP tentang penistaan agama. Jokowi tidak menjalankan konstitusi bahwa semua warga negara sama kedudukannya di dalam pemerintahan dan hukum," ujar Syafi’i ketika dihubungi, Rabu (2/11).
Pemerintah, lanjut Pria yang kerap disapa Romo tersebut, tidak melakukan tugasnya sehingga rakyat dengan santun mengimbau pemerintah untuk menegakkan hukum. Dia melihat, rakyat merasa suaranya tak didengar saat ini oleh pemerintahan Jokowi.
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Siapa yang menggugat Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Kenapa Jokowi akan memberikan sambutan di Apel Kader Gerindra? 'Bapak Presiden diundang acara Apel Kader Partai Gerindra pada hari Sabtu, 31 Agustus 2024 Pukul 19.00 WIB. Rencana Bapak Presiden akan hadir dan memberi Sambutan,' kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Yusuf Permana kepada wartawan, Sabtu (31/8).
-
Kenapa Jokowi hadir di acara? Acara serah terima dihadiri langsung oleh Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo Subianto.
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Permintaan rakyat itu kan sederhana, bahwa siapa yang melanggar hukum harus dihukum. Karena merasa tidak pernah didengarkan oleh pemerintahan Jokowi, maka rakyat kini menggunakan hak konstitusionalnya yang dilindungi UUD untuk menyampaikan pendapat lewat demonstrasi," tambahnya.
Dia mengingatkan bahwa Jokowi sudah semestinya melindungi rakyat dari segala bentu ancaman. Dia mengkritik, statement Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Iriawan yang ingin tembak ditempat bagi para pendemo yang berbuat rusuh.
"Jokowi harus melindungi rakyat dari ancaman siapapun yang akan mencelakakan rakyat, menembak rakyat yang akan berdemonstrasi. Mereka yang mengancam apalagi akan menembak itulah teroris yang sesungguhnya. Dan kalau hal itu terjadi maka rakyat akan menangkap teroris tersebut dan mengadilinya," kata dia.
Syafi'i pun tak habis pikir dengan tuduhan pemerintah yang menyatakan bahwa ada pihak tertentu yang membayar aksi demonstrasi nanti. Syafi'i sendiri mengaku akan hadir dalam aksi unjuk rasa tersebut.
"Malah mereka menawarkan untuk membiayai saya agar ikut berangkat dan berdemonstrasi. Saya sendiri berjanji, Insya Allah akan hadir, karena saya bagian dari rakyat dan karena saya gagal membuat pemerintah mendengar suara rakyat dari DPD. Maka saya akan bersama rakyat esok," tegasnya. (mdk/rnd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi memastikan pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan kepala daerah pada Pilkada serentak 2024.
Baca SelengkapnyaSetelah sempat demo di DPR, Joko Anwar juga ikut berunjuk rasa di depan Gedung MK.
Baca SelengkapnyaAktivis, mahasiswa, hingga publik figure melakukan aksi unjuk rasa menolak pengesahan Revisi UU Pilkada di Gedung DPR-MPR Jakarta, Kamis (22/8).
Baca SelengkapnyaAksi bertajuk "Jogja Memanggil" ini membawa sejumlah tuntutan di antaranya penolakan pada revisi RUU Pilkada.
Baca SelengkapnyaAliansi Mahasiswa Bekasi-Karawang menggelar demonstrasi di Jalan Cut Meutia, Kota Bekasi, Selasa (6/2). Mereka membakar foto Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca SelengkapnyaNana keluar dari pintu Istana Negara pukul 09.20 WIB, usai bertemu Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi menuturkan, setiap masyarakat Indonesia bebas berpendapat.
Baca SelengkapnyaTerkait aksi ini memang tidak dihadiri Rektor Undip Prof Dr Yos Johan Utama, namun aksi tetap berjalan.
Baca SelengkapnyaDalam aksinya, demonstran menggantung boneka yang mengenakan topeng mirip Jokowi.
Baca SelengkapnyaPerintah Jokowi mendapat apresiasi banyak pihak, tak terkecuali aktivis.
Baca SelengkapnyaPara demonstran menyoroti putusan MK, upaya revisi UU Pilkada, Bawaslu, hingga statement Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadiala terkait raja Jawa.
Baca SelengkapnyaAda sekitar ratusan orang yang ditangkap Polda Metro Jaya, namun sebagian sudah dibebaskan.
Baca Selengkapnya