Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Gerindra desak Menkeu revisi SK soal kenaikan tunjangan DPR

Gerindra desak Menkeu revisi SK soal kenaikan tunjangan DPR Ahmad Muzani. ©dpr.go.id

Merdeka.com - Fraksi Partai Gerindra mendesak SK Menteri Keuangan yang telah menyetujui kenaikan tunjangan bagi tiap Anggota DPR untuk direvisi. Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani menyatakan sesungguhnya kenaikan tunjangan tersebut untuk menunjang kinerja para anggota dewan.

Meski demikian, kata dia, ada baiknya pula Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR mengkaji ulang kenaikan tunjangan tersebut.

"Kalau bisa ya SK-nya direvisi lagi," kata Muzani saat dihubungi, Jumat (18/9).

Adapun, anggota Komisi I DPR ini juga berharap agar fraksi lain turut menolak kenaikan tunjangan tersebut. Sehingga, tunjangan DPR kembali ke nominal awal.

"Revisi kalau dicabut ya kembali ke nominal awal. Ini kan kalau dinaikkan berakibat ke pos-pos lain. Nanti yang lain ikutan naik," ujarnya.

Sebelumnya, Kenaikan tunjangan bagi tiap Anggota DPR menuai penolakan dari berbagai pihak. Tak terkecuali penolakan juga datang dari Anggota DPR sendiri.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mendesak para Anggota DPR tidak berkoar-koar di hadapan media massa. Melainkan, seharusnya menyampaikan penolakan tersebut di Badan Anggaran (Banggar) DPR.

"Silakan anggota tolak di Banggar DPR, jangan ngoceh di luar," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (17/9).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pun meminta kepada anggota dewan yang menolak kenaikan tunjangan itu untuk bersikap konsisten. Dia menilai banyak anggota DPR yang setuju saat rapat di Banggar, tetapi menyatakan menolak saat di hadapan media.

"Jadi jangan ngomong tolak di luar, tapi terima di Banggar," ujarnya.

(mdk/gil)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Gerindra Minta Pembahasan Revisi UU Penyiaran Ditunda
Gerindra Minta Pembahasan Revisi UU Penyiaran Ditunda

Revisi UU Penyiaran tidak boleh mengganggu kemerdekaan pers.

Baca Selengkapnya
Gerindra Tidak Tertarik Revisi UU MD3, Tak Masalah PDIP Dapat Ketua DPR
Gerindra Tidak Tertarik Revisi UU MD3, Tak Masalah PDIP Dapat Ketua DPR

Gerindra tidak mendukung wacana revisi Undang-Undang MD3 soal kursi Ketua DPR.

Baca Selengkapnya
Gerindra Duga KPU Gelembungkan Suara NasDem di 53 Kecamatan Jabar
Gerindra Duga KPU Gelembungkan Suara NasDem di 53 Kecamatan Jabar

Sidang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo yang bertindak sebagai ketua panel dan didampingi oleh Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.

Baca Selengkapnya
Gerindra Sebut KPU Gelembungkan Suara NasDem di 53 Kecamatan Dapil Jawa Barat IX
Gerindra Sebut KPU Gelembungkan Suara NasDem di 53 Kecamatan Dapil Jawa Barat IX

Akibatnya suara bagi Gerindra berkurang, sehingga tidak mendapatkan kursi di DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat IX.

Baca Selengkapnya
Fraksi Gerindra Kritik Putusan Ambang Batas Pilkada: Hak Kita Susun UU Dibegal MK
Fraksi Gerindra Kritik Putusan Ambang Batas Pilkada: Hak Kita Susun UU Dibegal MK

Gerindra menyebut MK berupaya membegal hak DPR sebagai pembuat Undang-Undang.

Baca Selengkapnya
Rakyat Susah Cari Kerja, Rieke Pitaloka Tegas Tolak Program Pensiun Tambahan Bagi Para Pekerja
Rakyat Susah Cari Kerja, Rieke Pitaloka Tegas Tolak Program Pensiun Tambahan Bagi Para Pekerja

Dia menolak keras adanya rencana penambahan program pensiun

Baca Selengkapnya
Tak Bakal Revisi UU MD3, Golkar Tegas Ikuti Aturan Suara Terbanyak Jadi Ketua DPR
Tak Bakal Revisi UU MD3, Golkar Tegas Ikuti Aturan Suara Terbanyak Jadi Ketua DPR

Firman menjelaskan, bahwa UU MD3 itu awalnya dimasukkan dalam Prolegnas prioritas karena mempertimbangkan UU IKN.

Baca Selengkapnya
UU MD3 Masuk Prolegnas 2024, Revisi untuk Beri Jalan Golkar Ambil Jatah Ketua DPR?
UU MD3 Masuk Prolegnas 2024, Revisi untuk Beri Jalan Golkar Ambil Jatah Ketua DPR?

UU MD3 Masuk Prolegnas 2024, Revisi untuk Beri Jalan Golkar Ambil Jatah Ketua DPR?

Baca Selengkapnya
PDIP Setuju RUU Kementerian Negara Asalkan Penuhi Syarat Ini
PDIP Setuju RUU Kementerian Negara Asalkan Penuhi Syarat Ini

Padahal, sebelumnya jumlah kabinet dibatasi hanya 34 menteri.

Baca Selengkapnya
PDIP Tak Setuju Revisi UU Pilkada Dibawa ke Rapat Paripurna untuk Disahkan, Ini Alasannya
PDIP Tak Setuju Revisi UU Pilkada Dibawa ke Rapat Paripurna untuk Disahkan, Ini Alasannya

Baleg DPR RI menggelar rapat kerja dengan pemerintah untuk membahas tentang revisi UU Pilkada.

Baca Selengkapnya
Yenny Wahid Kutip Ucapan Gus Dur: DPR Seperti Taman Kanak-Kanak
Yenny Wahid Kutip Ucapan Gus Dur: DPR Seperti Taman Kanak-Kanak

Yenny Wahid turut menolak RUU Pilkada. Dia memprotes sikap DPR merevisi UU Pilkada lewat sebuah postingan di akun Instagram @yennywahid.

Baca Selengkapnya
Gugat Hasil Pileg 2024 ke MK, Gerindra Duga KPU Tambah Suara PDIP, PKS, dan PKB di Dapil Aceh I
Gugat Hasil Pileg 2024 ke MK, Gerindra Duga KPU Tambah Suara PDIP, PKS, dan PKB di Dapil Aceh I

Gerindra mengeklaim terjadi penambahan suara ke tiga partai politik lain di dapil Aceh I yaitu ke PDI Perjuangan (PDIP), PKS, dan PKB.

Baca Selengkapnya