Gerindra Gabung Jokowi, NasDem Khawatir Tak Ada Kritik ke Pemerintah
Merdeka.com - Ketua DPP NasDem Irma Suryani Chaniago khawatir jika Partai Gerindra masuk ke dalam Koalisi Indonesia Kerja jilid II Joko Widodo-Maruf Amin, maka akan menjadi parlemen jalanan. Hal tersebut diungkapkan Irma berdasarkan kondisi Indonesia saat ini.
"Kita bisa lihat contoh nyata di depan kita adalah demo mahasiswa dan rakyat kemarin. Kalau semua parpol berada dalam satu kubu yang namanya koalisi pemerintah, maka kemudian siapa yang akan melakukan check and balance? Ini akan menjadi parlemen jalanan nanti kalau semuanya ada di pemerintah," katanya dalam diskusi di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (12/10).
Namun, menurutnya, masuk atau tidaknya Gerindra ke dalam kabinet pemerintahan tergantung keputusan Jokowi-Maruf. Meski sejatinya, dia menilai, Jokowi-Maruf juga harus berdiskusi lebih jauh kepada partai koalisi jika ingin membawa Gerindra ke dalam koalisi.
-
Siapa yang akan menjembatani Jokowi dan PDIP? 'Pak Prabowo yang akan bisa menjembatani kembali, merajut kembali hubungan Pak Jokowi dengan PDIP. Kita tahulah, dalam hati mereka masing-masing sebenarnya sih sangat mungkin ketemu. Kenapa? Ya Pak Jokowi juga kan besar di PDI-P dan PDI-P juga kan pernah ikut dibesarkan Pak Jokowi,' kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/3).
-
Apa yang bisa dilakukan Jokowi untuk kabinet Prabowo? Tak hanya memberikan pendapat, mantan Wali Kota Solo tersebut juga bisa memberikan usulan nama untuk kabinet mendatang.
-
Siapa yang usulkan Jokowi jadi pemimpin? Usulan tersebut merupakan aspirasi dan pendapat dari sejumlah pihak.
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Siapa yang menilai Jokowi layak jadi Wantimpres? Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) layak untuk menjadi bagian dari Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
-
Kenapa Jokowi minta Parmusi jaga kondusifitas Pemilu? 'Bapak presiden memberikan pesan agar supaya Parmusi juga ikut menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan dalam rangka menyambut tahun politik 2024 agar pemilu dapat dilaksanakan secara aman damai jujur adil tepat pada tanggal 14 Februari yang akan datang,'
"Jadi begini, untuk bisa masuk menjadi bagian dari koalisi, tentunya itu presiden pasti akan berbicara dengan partai-partai koalisi. Soal kemudian apakah Gerindra masuk atau tidak, itu juga akan diputuskan oleh kawan-kawan koalisi secara bersama-sama. Yang pasti itu juga merupakan kebijakan presiden yang akan presiden komunikasikan dengan partai-partai politik," ujarnya.
Irma menjelaskan, sistem demokrasi di Indonesia akan lebih baik jika ada partai yang oposisi. Setidaknya, partai oposisi tersebut bisa menyeimbangkan pemerintahan Jokowi-Maruf selama lima tahun ke depan.
"Bagi NasDem, untuk bisa membangun Indonesia ke depan menjadi lebih baik itu harus ada check and balance. Harus ada kontrol. Maka kemudian NasDem selalu berpikir bahwa ada check and balance yang dilakukan oleh partai oposisi," terangnya.
Meski demikian, jika nantinya Jokowi membawa memberikan kursi menteri kepada Gerindra, dia menyatakan Nasdem mau tak mau akan menerimanya. Sebab, menurut dia, Nasdem mendukung Jokowi tanpa syarat.
"NasDem selalu ingin menyampaikan Nasdem mendukung Pak Jokowi itu tanpa syarat dan mahar," tutupnya.
Reporter: Fachrur RozieSumber: Liputan6.com
Jangan Lewatkan:
Ikuti Polling Gerindra Pilih Koalisi atau Oposisi? Klik di Sini!
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sebenarnya isu Demokrat bergabung ke koalisi pemerintah bisa dirunut dari peristiwa-peristiwa politik sebelumnya.
Baca SelengkapnyaIrma Suryani mengkritik tajam sikap PDIP depan Hasto Kristiyanto terkait Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaSelain Gerindra, hampir semua partai besar merapat ke Pemerintahan Jokowi seperti PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PAN, PPP, dan Demokrat.
Baca SelengkapnyaPlus satu yang dimaksud bukan partai, melainkan Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, bisa saja saat berada di luar pemerintahan PDIP akan memberikan masukan yang bagus untuk penguasa.
Baca SelengkapnyaNasDem tetap menjadi bagian dari koalisi di pemerintahan Prabowo meski kader NasDem tidak ada di kabinet.
Baca SelengkapnyaMenurut Irma, jika PDIP masih di dalam pemerintahan, maka diibaratkan seperti kura-kura
Baca SelengkapnyaPolitisi Gerindra, Maruarar Sirait membantah jika turunnya Joko Widodo (Jokowi) tidak akan berdampak apa-apa.
Baca SelengkapnyaIdrus menuturkan, Bahlil bakal membuka komunikasi dengan seluruh stakeholder partai bila ingin mengakomodasi jabatan Jokowi di internal partai beringin.
Baca SelengkapnyaDia pun menyampaikan bahwa dalam internal Partai Golkar ada tahapannya.
Baca SelengkapnyaPDIP dan PKS punya pengalaman menunjukan kekuatan di parlemen asal konsisten tetap menjadi oposisi dan tidak terlibat dalam pembicaraan bagi-bagi jatah menteri.
Baca Selengkapnya