Gerindra Harap Revisi UU Otsus Akhiri Konflik di Papua
Merdeka.com - Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Ahmad Muzani berharap revisi UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua bisa mengakhiri berbagai persoalan di Papua.
"Kami harap Pansus Papua (revisi UU Otsus Papua) jilid dua yang sekarang dibahas di DPR, dan beberapa bulan lagi akan selesai, mudah-mudahan menjadi solusi," kata Muzani di Jakarta, Jumat (7/5) seperti dilansir Antara.
Dia berharap revisi UU tersebut dibahas secara komprehensif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang ada di Papua dan dapat segera selesai pembahasannya.
-
Bagaimana solusi penyelesaian konflik Papua? Semua itu dilakukan melalui pendekatan pengakuan hak sipil politik, ekonomi sosial budaya, memperkuat pendidikan untuk kesadaran hak, dan memperkuat kualitas SDM anak muda dengan pendidikan adat dan pendidikan nasional.
-
Apa yang dibawa KPU Papua? Ada 22 orang penumpang yang dibawa dan pesawat tadi telah berangkat pukul 22.11 WIT ke Jakarta dengan transit di Makassar.
-
Bagaimana partai Papua bantu ekonomi? Adapun sejumlah misi yang akan diemban Partai Kasih, diantaranya, memperbaiki kehidupan ekonomi keluarga, karena maju mundurnya suatu bangsa sangat tergantung kepada kehidupan keluarga itu sendiri. Kemudian, memberantas kemiskinan menuju Indonesia yang sejahtera.'Membuka lapangan pekerjaan bagi yang putus sekolah dan yang tidak bersekolah, memberikan pelatihan dan kursus,' jelasnya.
-
Apa yang menjadi masalah akar konflik Papua? Peneliti dari Yayasan Bentala Rakyat, Laksmi Adriani Savitri mengatakan bahwa salah satu akar masalah dari konflik Papua adalah dorongan modernisasi yang dipaksakan.
-
Kenapa Jokowi desak DPR selesaikan UU Perampasan Aset? 'Menurut saya, UU perampasan aset tindak pidana ini penting segera di selesaikan. Karena ini adalah sebuah mekanisme untuk pengembalian kerugian negara dan memberikan efek jera,'
-
Siapa yang Jokowi minta untuk segera selesaikan RUU Perampasan Aset? Jokowi menyebut, pemerintah telah mengajukan RUU perampasan aset kepada DPR. Kini tinggal DPR untuk menindaklanjuti RUU tersebut.
Muzani menegaskan bahwa hal terpenting bagi Gerindra adalah Papua tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan bendera Merah Putih tetap berkibar di Bumi Cenderawasih.
"Yang penting untuk Gerindra, Papua tetap menjadi bagian dari NKRI, dan Merah Putih tetap berkibar di sana. Selebihnya kita bicarakan dalam revisi UU tersebut," ujarnya.
Selain itu Muzani menilai situasi di Papua sudah sangat mengkhawatirkan karena tindakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, sama dengan gerakan separatis di seluruh dunia.
Sekjen DPP Partai Gerindra itu mencontohkan gerakan tersebut melakukan teror sehingga menyebabkan ketakutan dan kepanikan pada masyarakat dengan menghancurkan fasilitas umum seperti rumah ibadah, sekolah, rumah sakit, dan pasar.
"Kalau itu terjadi maka tujuan dari sebuah gerakan itu sudah berhasil yaitu menimbulkan ketakutan umum. Ketakutan umum artinya menciptakan ketidakpercayaan pada aparat kemudian pada pemerintah," ujarnya.
Karena itu Muzani menilai langkah pemerintah sudah tepat dengan mengoordinasikan kekuatan yang ada di TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN).
Muzani mendorong semua kekuatan yang ada pada TNI-Polri dan pemerintah daerah dapat bersatu mengakhiri persoalan di Papua.
"Pada akhirnya barangkali pendekatan yang seperti itu harus diturunkan kepada pendekatan yang lebih multikultural, dan multietnis," katanya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hal itu disampaikannya pada acara Peringatan ke-23 Hari Otonomi Khusus Papua.
Baca SelengkapnyaPuan Maharani mengikuti acara dialog parlementer bersama negara-negara organisasi Melanesian Spearhead Group (MSG).
Baca SelengkapnyaPenyebutan istilah KKB menjadi OPM memiliki dampak politis serta konsekuensi pada cara menyelesaikan.
Baca SelengkapnyaPenggantian nama KKB menjadi OPM itu berdasarkan Surat Telegram (ST) Nomor : STR/41/2024.
Baca SelengkapnyaDalam kajian Percepatan pembangunan Papua tersebut, TNI telah mendapat amanah untuk menjalankan tiga tugas.
Baca SelengkapnyaKetua Bamus Papua, Willem Frans Ansanay melihat dengan adanya DOB di Papua akan memudahkan penanganan kasus HAM.
Baca SelengkapnyaPemerintah dan aparat diharapkan dapat memastikan keamanan dan keselamatan masyarakat di Bumi Cenderawasih.
Baca SelengkapnyaMRP meminta kepada Presiden Jokowi kepala daerah pada Pilkada 2024 diisi oleh orang-orang asli Papua.
Baca SelengkapnyaKonflik di Papua terjadi karena perbedaan paham yang menyulut untuk memisahkan diri dari Indonesia.
Baca SelengkapnyaAgus mengatakan, perhatian presiden pada masalah Papua yang sudah 62 tahun tidak terselesaikan
Baca SelengkapnyaAgustinus menuturkan pemekaran wilayah tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat Papua.
Baca SelengkapnyaHal itu dikatakan Prabowo menjawab pertanyaan panelis terkait strategi yang disiapkan untuk menyelesaikan masalah HAM di Papua
Baca Selengkapnya