Gerindra: Jokowi Harus Ingat, Dulu Anies Perjuangkan Rumah DP Rp 0 Tapi Dicibir
Merdeka.com - Ketua DPP Partai Gerindra Nizar Zahro mengkritisi rencana Presiden Joko Widodo untuk menyediakan pembangunan rumah berskema DP 0 persen bagi 945.000 Aparatur Sipil Negara (ASN), 247.000 Prajurit TNI, dan 360.000 anggota Polri. Menurutnya, rencana itu jelas merupakan strategi Jokowi untuk memanfaatkan anggaran pemerintah dalam rangka program populis.
"Ini juga ada Pak Joko Widodo dalam kapasitas sebagai Presiden ada kesan tergesa-gesa dengan program ini, andaikan disampaikan dalam kapasitasnya sebagai calon dan direncanakan untuk tahun yang akan datang apabila terpilih mungkin saya tidak boleh mengkritisinya," kata Nizar lewat keterangan tertulisnya, Selasa (13/11).
Dia menambahkan, pemerintah juga harus hati-hati mengelola anggaran agar jangan sampai demi kepentingan pencitraan semua diobral. Sebab, kata dia, cara mengobral anggaran untuk kepentingan kampaye bisa membahayakan anggaran negara, dan menyulitkan pemerintahan berikutnya.
-
Siapa yang diingatkan Jokowi soal pengelolaan anggaran? Jokowi mengingatkan Pemda agar program-program harus berorientasi kepada hasil, sehingga ada return ekonomi.
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Kapan Jokowi menyampaikan pesan tentang pengelolaan anggaran? Jokowi menyampaikan alasan mengapa semua negara memiliki ketakutan terhadap hal-hal tersebut.'Karena begitu bunga pinjaman naik sedikit saja, beban fiskal itu akan sangat, sangat besar,' jelasnya.
-
Kenapa Prabowo-Gibran harus hati-hati pakai APBN? Imaduddin mengingatkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus berupaya bisa menyelesaikan utang yang diwariskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Mengapa DPR ingatkan OJK untuk hati-hati? Menurut kami, rencana pencabutan moratorium ini harus dilakukan secara hati-hati dengan berbagai pertimbangan yang komprehensif.
-
Apa yang ditekankan Jokowi soal UU Perampasan Aset? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
"Jokowi juga harus mengingat sejarah bagaimana dulu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperjuangkan program DP 0 persen (untuk berpenghasilan rendah bukan untuk PNS) sebagian kabinet Jokowi ikut mencibirnya. Apa sekarang tidak malu meng-copy paste program yang dulu diragukan," ujarnya.
Dia melanjutkan, ASN, TNI dan Polri adalah elemen yang tergolong berekonomi menengah ke atas. Nizar memandang, belum ada seorang pegawai negeri sipil yang belum mempunyai rumah layak huni.
Nizar mengaku bukan tidak setuju bila pemerintah perhatian kepada ASN, TNI dan Polri. Tetapi masih ada elemen lain yang perlu diperhatikan sebagaimana program Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta yang menurutnya disasar untuk orang kurang mampu.
"Saya yakin justru mereka (PNS) akan menolak program ini. Oleh karena itu Pemerintah harus benar-benar berhati-hati dalam mengelola anggaran, jangan karena syahwat politik lalu semua dianggap boleh dilakukan," tandas legislator DPR RI fraksi Gerindra tersebut.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anies menjelaskan, tujuan kebijakan itu untuk memberikan kesempatan warga DKI Jakarta memiliki tempat tinggal.
Baca SelengkapnyaIndef mengingatkan agar Prabowo-Gibran harus berupaya bisa menyelesaikan utang yang diwariskan oleh Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaAnies menilai aturan baru yang dibuat punya dampak langsung ke warga Jakarta.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hashim Djojohadikusumo menyindir mantan Gubernur Jakarta yang hanya mengumbar janji membuat perumahan layak bagi warga.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan dan Cak Imin mengkaji rumah down payment (DP) nol rupiah dibawa ke tingkat nasional.
Baca SelengkapnyaCalon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mengakui rumah DP Rp0 program Anies Baswedan tidak mudah untuk dijalankan.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta pemerintah pusat dan daerah tidak membuat banyak program.
Baca SelengkapnyaKebijakan penggratisan PBB rumah dengan NJOP di bawah Rp2 miliar diberlakukan oleh Anies Baswedan
Baca SelengkapnyaAnies meminta warga mewaspadai adanya godaan berupa uang hingga Bansos bersyarat
Baca SelengkapnyaAnies merasa tak perlu memberikan penilaian terkait Pemprov DKI.
Baca SelengkapnyaDana ini akan digunakan oleh Kementerian dan Lembaga serta pemerintah daerah.
Baca SelengkapnyaSekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra menanggapi soal ucapan Presiden. Meskipun Presiden tak menyebut spesifik daerah yang dimaksud.
Baca Selengkapnya