Gerindra kaji wacana angket PKPU larangan eks koruptor jadi caleg

Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon belum memutuskan akan mendukung Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terutama yang terkait pasal pelarangan mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif (caleg). Dia mengaku masih akan mengkaji wacana tersebut.

"Saya kira kita lihat lah kita kaji dulu ya. Seperti tadi saya kira masih bisa dikomunikasikan bisa dilakukan hal-hal yang lain terkait hal ini," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/7).

Menurut Fadli, PKPU harus berdasarkan Undang-Undang Pemilu. Dalam Undang-Undang tersebut sudah ada aturan tentang hak asasi manusia dimana setiap orang berhak dipilih dan memilih.

"Namun semangat ini kan harus dituangkan dan harus ada dasar umbrella (payung) itu dalam soal UU-nya," ungkapnya.

"Walaupun saya kira semangat dari KPU untuk menetapkan itu saya kira perlu dihargai tinggal bagaimana mempunyai dasar yang kokoh terutama UU dan konstitusinya bahwa setiap orang berhak memilih dan dipilih," ucapnya.

Diketahui, anggota Komisi II dari Fraksi PPP Ahmad Baidowi menilai aturan PKPU yang melarang mantan narapidana korupsi maju menjadi calon legislatif melanggar beberapa UU. Atas terbitnya aturan itu, Komisi II mempertimbangkan penggunaan hak angket kepada KPU.

"Memang semangatnya kita tangkap bagus, tapiribusinya banyak norma yang dilanggar UU KPU UU," kata Awiek sapaan Baidowi saat dihubungi merdeka.com, Minggu (1/7).

"Kami lagi bahas di Komisi II langkah apa yang akan dilakukan terhadap sikap KPU tersebut apakah akan dilakukan hak angket kepada KPU," sambungnya.