Gerindra: Keberpihakan Istana pada Ahok-Djarot terlalu kuat

Merdeka.com - PPP dan PKB belum memberikan sikap resmi dukungan kepada salah satu pasangan calon di putaran kedua Pilgub DKI Jakarta. Muncul rumor, pihak Istana mengimbau kepada partai-partai pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk bergabung mendukung pasangan Basuki T Purnama-Djarot Saiful Hidayat.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo menilai, sejak putaran pertama peran dan keberpihakan pemerintah kepada Ahok-Djarot terlalu kuat. Partai Gerindra telah mengingatkan pemerintah untuk bersikap netral.

"Dari awal ketika putaran pertama sudah melihat keberpihakan pemerintah terlalu kuat kepada pasangan nomor dua dalam pandangan kami, dan arah berkali-kali kami ingatkan supaya netral dan berkali-kali juga pemerintah mengklaim mereka netral," kata Edhy di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3).

Dugaan itu, kata dia, terlihat jelas saat terjadinya kampanye hitam yang menyerang pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Edhy mengklaim, saat pihaknya melaporkan dugaan kampanye hitam yang mengarah ke jagonya, penegak hukum seolah lamban mengambil tindakan. Hal sebaliknya terjadi jika kubu Ahok-Djarot membuat laporan.

"Dari tindakan di lapangan saja, sebagai misalnya aparat penegak hukum polisi, ketika kita melaporkan adanya black campaign dari kita itu lambat tetapi ktika kita yang dilaporkan responnya cepat sekali," tegasnya.

Edhy berharap, pemerintah tidak khawatir jika Anies-Sandiaga menang maka akan menghambat pembangunan di Jakarta yang telah dilakukan Ahok-Djarot. Sebab kalau pun terpilih, lanjutnya, Anies-Sandi pasti akan patuh dan menyesuaikan program pemerintah pusat.

"Bagaimana pun kalau Anies-Sandi menang toh akan loyal kepada pemerintah pusat. Karena tidak bisa berdiri sendiri, akan menyesuaikan setiap program pemerintah pusat," klaimnya.

Anggota Komisi VI ini menyarankan, pemerintah tidak ikut campur dalam Pilgub DKI Jakarta. Pemerintah diminta mengurusi persoalan nasional yang jauh lebih besar ketimbang dinamika politik dalam pesta demokrasi di Ibu kota.

"Dan pemerintah tidak usah ikut mengintervensi lebih baik mengurusi urusan yang lebih besar, biarkan politik berjalan sesuai dengan aturan yang sudah ada," pungkasnya.