Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Gerindra klaim ada partai pendukung pemerintah terpaksa dukung Perppu Ormas

Gerindra klaim ada partai pendukung pemerintah terpaksa dukung Perppu Ormas kampanye gerindra. ©2012 Merdeka.com

Merdeka.com - Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria, mengklaim sikap fraksi partai-partai pemerintah sebenarnya juga terbelah soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No.2 Tahun 2017 tentang Ormas. Hal itu terbukti dari beberapa partai pendukung pemerintah yang menerima Perppu Ormas tapi dengan catatan harus direvisi.

"Sejak dikeluarkan Perppu kita sudah tahu petanya. Yang namanya partai pendukung pemerintah apa saja yang dibuat pemerintah, mohon maaf, sekalipun kita sudah tahu tidak sesuai hati nurani partainya dia ikut aja maunya pemerintah," kata Riza di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/10).

Riza menyebut, peta dukungan partai di Perppu Ormas sama dengan pembahasan Undang-undang Pemilu. Semua partai pendukung pemerintah sebenarnya menginginkan presidential threshold sebesar 20 persen kursi di DPR.

Akan tetapi, mereka terpaksa mengikuti kemauan partai terbesar pemenang pemilu.

"Partai penguasa yang paling besar ingin menentukan sendiri agar partai menengah kecil ikut partai besar ya 20 persen (jadinya). Apa itu bukan bentuk arogansi?" tukasnya.

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PPP dan PKS Minta Diajak Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Reaksi PSI
PPP dan PKS Minta Diajak Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Reaksi PSI

PSI menanggapi, permintaan PPP dan PKS yang ingin diajak masuk pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Panas Gerindra Vs PDIP Soal PPN 12%, Muzani Anak Buah Prabowo Tegaskan Putusan Bersama
VIDEO: Panas Gerindra Vs PDIP Soal PPN 12%, Muzani Anak Buah Prabowo Tegaskan Putusan Bersama

Ahmad Muzani buka suara terkait partainya yang dianggap menyerang PDI Perjuangan terkait kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen

Baca Selengkapnya
Hasto PDIP: Beberapa Ketum Parpol Mengaku Dapat Tekanan Keras dan Kartu Trufnya Dipegang Penguasa
Hasto PDIP: Beberapa Ketum Parpol Mengaku Dapat Tekanan Keras dan Kartu Trufnya Dipegang Penguasa

Hasto Kristiyanto mengungkap pengakuan sejumlah ketua umum partai politik yang ‘kartu trufnya’ dipegang oleh penguasa.

Baca Selengkapnya
PSI Soal PPN 12 Persen: Lihat Jejak Digital, PDIP Jadi Pengusul dan Terlibat Panja UU HPP
PSI Soal PPN 12 Persen: Lihat Jejak Digital, PDIP Jadi Pengusul dan Terlibat Panja UU HPP

PSI menyesalkan sikap PDIP yang menolak kebijakan kenaikan PPN 12 persen.

Baca Selengkapnya
PDIP Tolak Kebijakan PPN 12 Persen, PAN: Lempar Batu Sembunyi Tangan
PDIP Tolak Kebijakan PPN 12 Persen, PAN: Lempar Batu Sembunyi Tangan

PAN menyesalkan sikap PDIP yang menolak kebijakan kenaikan PPN menjadi 12 persen.

Baca Selengkapnya
PPP Sanksi Kader Yang Dukung Prabowo-Gibran: Oknum Balelo, Indisipliner
PPP Sanksi Kader Yang Dukung Prabowo-Gibran: Oknum Balelo, Indisipliner

Menurut Awiek, kader itu telah melenceng dari sikap PPP yang sudah mengusung paslon nomor urut 1 Ganjar-Mahfud.

Baca Selengkapnya
Saling Serang PDIP dan Gerindra soal PPN 12 Persen
Saling Serang PDIP dan Gerindra soal PPN 12 Persen

Kedua partai besar itu saling sindir terkait kebijakan fiskal yang berlaku pada Januari 2025 mendatang.

Baca Selengkapnya
Partai Gelora Tolak PKS Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran
Partai Gelora Tolak PKS Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menolak wacana Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Baca Selengkapnya