Gerindra mau lengserkan Jokowi cuma biar Ahok jadi gubernur
Merdeka.com - Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI ingin melengserkan Gubernur Jakarta Joko Widodo. Alasannya, Jokowi kini maju sebagai calon presiden.
PDI Perjuangan menilai langkah Gerindra ini mengada-ada. Langkah Jokowi maju sebagai presiden telah sesuai dengan aturan UU Pilpres 42 tahun 2008.
"Sekarang ini dengan majunya pak Jokowi jadi presiden. Mereka (Gerindra) juga ingin Wagubnya (Ahok) naik jadi gubernur. Tetapi kan harus dengan mekanisme yang ada dong. Sesuai aturan kan Pak Jokowi juga bisa cuti. Mungkin namanya juga usaha dan politik kan sudah biasa," ujar Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (7/4).
-
Kenapa PDIP melobi PKB untuk Pilkada Jakarta? 'Atas dasar fakta itu, kami berniat menjalin kerja sama politik dengan PKB. Waktu itu kan PDIP belum bisa mengajukan calon sendiri sebab Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 yang membolehkan kami mengajukan calon sendiri belum ada,' tambah dia.
-
Siapa yang diusulkan ke PDI Perjuangan untuk calon gubernur di Jakarta? 'Nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah. Mohon maaf, belum bisa kami sebut karena masih melakukan proses pencermatan,' kata Hasto di Posko Pemenangan, Jakarta, Senin (6/5) malam.Ia pun tak memungkiri Ahok dan Anies adalah tokoh yang diusulkan kepada PDI Perjuangan untuk diusung sebagai kepala daerah di Jakarta.
-
Siapa yang minta Prabowo-Gibran didiskualifikasi? Selain itu, kubu Ganjar-Mahfud juga meminta MK mendiskualifikasi pasangan Prabowo-Gibran sebagai peserta Pilpres 2024.
-
Kenapa PDIP baru pecat Jokowi setelah Pilpres? Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memutuskan untuk menunda pengumuman terkait pemecatan. Langkah ini diambil demi menjaga kehormatan Jokowi sebagai Presiden dan untuk menghindari munculnya spekulasi negatif yang bisa berpengaruh selama masa kontestasi politik.
-
Bagaimana PDIP pecat Jokowi? Pemecatan Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution telah diumumkan secara resmi oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) melalui Surat Keputusan dengan nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024.
-
Kenapa PDIP pecat Jokowi? Pemecatan Joko Widodo diakibatkan oleh tuduhan intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi yang dianggap demi kepentingan keluarganya. Tindakan ini dianggap mencederai prinsip-prinsip demokrasi dan etika yang seharusnya dijunjung tinggi dalam berbangsa. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai bahwa pemanfaatan instrumen negara untuk kepentingan pribadi telah menyebabkan dampak yang sistemik, merusak sistem hukum dan demokrasi di Indonesia.
Pras menegaskan saat ini koordinasi antara Jokowi dan wakilnya, Ahok telah bekerja dengan baik untuk Kota Jakarta. Untuk itu, dia meminta semua elemen mendukung Jokowi dan Ahok dalam membangun Jakarta baru.
"Blusukan dia nggak masalah kan ya, Jokowi kan cuma satu jam di kantor. Kerjaan di kantor dikerjakan pak Ahok. Jadi biarkan sajalah," kata dia.
Topik pilihan: KPU | Megawati | Bawaslu
Sebelumnya, Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi mengatakan, jika Joko Widodo kalah dalam pertarungan merebut kursi presiden RI, dia tidak boleh lagi menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta.
"Pokoknya kalau kalah, jangan balik lagi ke Jakarta. Oleh sebab itu, lebih baik mundur sebagai gubernur dari sekarang. Rakyat Jakarta sudah marah karena belum tuntas lima tahun, eh sudah mau jadi presiden. Jangan sekarang buat marah rakyat lagi dengan kalah lalu jabatan gubernur tak mau lepas," ujar dia.
Sanusi mengungkapkan, jika Jokowi tidak segera mundur dari jabatannya, pihaknya akan melakukan konsolidasi politik untuk menggulirkan hak angket demi melengserkan Jokowi dari jabatan sebagai gubernur.
"Kita kasih waktu sampai pendaftaran calon presiden dibuka KPU. Jika sudah daftar belum mundur juga, kita angket," kata dia.
(mdk/ian)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ahok menceritakan hanya Megawati yang mendukungnya sebagai Cagub DKI.
Baca SelengkapnyaAhok mengungkapkan peniadaan Pilgub merupakan wacana yang sudah lama ia ketahui.
Baca SelengkapnyaFraksi DPRD DKI Jakarta menolak wacana kebijakan gubernur dipilih langsung presiden usai Ibu Kota berpindah ke IKN, Kalimantan Timur
Baca SelengkapnyaRidwan Kamil menyinggung mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam menata kota.
Baca SelengkapnyaAhok mengatakan, Presiden Jokowi dan Cawapres Gibran Rakabuming Raka tidak bisa bekerja.
Baca SelengkapnyaAndreas pun menyinggung soal cawe-cawe Jokowi agar tetap berkuasa.
Baca SelengkapnyaAhok mengatakan penolakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mendukung capres Anies Baswedan.
Baca SelengkapnyaEros Djarot menilai sikap Jokowi terkait pencalonan Gibran sebagai cawapres Prabowo melawan hukum.
Baca SelengkapnyaMasa depan politik Jokowi menjadi sorotan setelah PDIP memutuskan melepasnya. Golkar dan Gerindra siap menerima Jokowi dengan tangan terbuka.
Baca SelengkapnyaPartai NasDem tetap mendorong adanya pemilihan umum kepala daerah di Jakarta.
Baca SelengkapnyaIsu Jokowi masuk dalam bursa ketua umum Partai Golkar semakin kencang. Jokowi akhirnya merespons isu tersebut.
Baca SelengkapnyaGerindra ingin duet Prabowo-Ganjar. Namun PDIP menolak, tetap ingin kadernya menjadi Capres di Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya