Gerindra minta Jokowi jewer partai pemerintah yang dukung angket KPK

Merdeka.com - Partai Gerindra mengkritik sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terkesan lembek dalam menyikapi bergulirnya Pansus KPK di DPR. Jokowi hingga kini belum menyatakan sikap tegas apakah mendukung atau menolak angket KPK.

Wasekjen Gerindra Andre Rosiade mendesak agar Presiden Jokowi bersikap atas hal ini. Menurut dia, sejak era Jokowi, lembaga anti rasuah terus mendapatkan serangan dari berbagai pihak. Diawali dari gonjang-ganjing Budi Gunawan sebagai calon Kapolri waktu itu.

"Sekarang gonjang-ganjing hak angket KPK dimotori partai pendukung pemerintah, pendukung Presiden, kan beda dengan komitmen Presiden sendiri," tegas Andre dalam pesan singkatnya, Kamis (15/6).

Komitmen Presiden dimaksud, ungkap Andre, yakni janji meningkatkan dan menambah penyidik KPK pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Presiden juga pernah berjanji akan menambah anggaran KPK.

Namun janji tersebut, menurutnya tinggal janji, karena hingga kini janji itu belum juga direalisasikan Jokowi. Yang ada, partai pendukung Jokowi justru terkesan ramai-ramai melemahkan KPK.

"Tidak bisa sekadar bilang KPK perlu diperkuat, KPK harus independen, Presiden juga perlu bersikap tegas. Sebab dalam kenyataannya KPK nyata-nyata mulai digerogoti, dilemahkan," urai Andre.

Ditambahkan, keberadaan KPK saat ini sangat dibutuhkan masyarakat, di tengah menurunnya kepercayaan terhadap Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI. Partai pendukung pemerintah yang seharusnya sejalan dengan Presiden justru berbeda sikap.

"Ini sudah tiga tahun jalan pemerintahan Jokowi. Jangan hanya diam, jangan lagi berlindung di balik kata intervensi politik, ini soal harapan rakyat bahkan KPK harus tetap ada dan diperkuat," ucapnya.

Andre menyinggung era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Melalui Setgab, Presiden terus melakukan koordinasi dengan partai pendukung pemerintah dalam mengeluarkan setiap kebijakan. Hal yang sama sebenarnya bisa dilakukan Presiden dengan memanggil partai yang berseberangan dengan sikap tegas Presiden.

"Dulu jaman SBY ada Setgab, masa sekarang Presiden Jokowi enggak bisa manggil partai pendukungnya. Kalau tidak sejalan kan bisa dijewer," kata dia.

Amanah yang diberikan rakyat Indonesia melalui Pilpres 2014, selayaknya dijalankan dengan baik. Kecuali jika Presiden memang menyetujui adanya pelemahan KPK dengan tidak mengambil sikap tegas.

"Presiden itu kan Kepala Pemerintahan, Kepala Negara, beliau memegang mandat rakyat. Presiden jangan ragu, segera tindak partai pendukungnya, kecuali memang secara diam-diam Presiden Jokowi menyetujui pelemahan KPK. Diamnya Jokowi ini bisa diartikan dalam hati kecilnya setuju KPK dilemahkan," tutup Andre. (mdk/rnd)