Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Gerindra minta Jokowi segera nonaktifkan Ahok agar tak buat gaduh

Gerindra minta Jokowi segera nonaktifkan Ahok agar tak buat gaduh Fadli Zon. ©dpr.go.id

Merdeka.com - Permasalahan belum dinonaktifkannya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjaja Purnama (Ahok) masih menjadi polemik di berbagai pihak. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengendus adanya indikasi penyimpangan yang dilakukan Ahok bila tidak nonaktif sebagai Gubernur DKI Jakarta. Oleh sebab itu, Fadli minta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera menonaktifkan Ahok.

Status Ahok saat ini sebagai terdakwa kasus dugaan penistaan agama. Di sisi lain, Ahok maju sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta di Pilkada 2017.

Menurut Fadli, Ahok bisa saja menyalahgunakan wewenangnya sebagai gubernur untuk kepentingan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2017.

"Ya kalau kita lihat ini membuat satu pandangan atau persepsi dia bisa memanfaatkan jabatan untuk kepentingan Pilkada," kata Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/2).

Menurutnya, kebijakan mengaktifkan kembali Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta jelas menguntungkan Kubu Ahok di Pilgub DKI. Oleh sebab itu, tegas Fadli, sebaiknya Ahok diberhentikan sementara agar tidak menimbulkan pertanyaan dari masyarakat.

"Kita juga mendengar hal semacam itu, termasuk kebijakan yang dianggap menguntungkan. Jadi seharusnya segera diberhentikan sementara, karena akan menimbulkan pertanyaan dari masyarakat," jelas Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Hal yang penting, tegas Fadli, adalah rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap keadilan di Indonesia yang terus menyebar. Karena kasus Ahok ini mengandung unsur ketidakadilan.

"Yang paling penting ketidakrasa ketidakpercayaan dan rasa ketidakadilan yang terus menyebar. Bahwa kalau menyangkut masalah orang yang dianggap dekat dengan kekuasaan maka dibela habis-habisan. Kalau orang yang tidak dekat dengan kekuasaan bahkan orang yang kritis itu dikriminalisasi, itukan tidak adil," ujarnya.

Fadli menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak adil. Karena pada beberapa kepala daerah terlibat kasus, seluruh pimpinannya diberhentikan sementara, lain halnya dengan kasus Ahok.

"Seorang terdakwa secara hukum jadi kepala daerah. Sementara pada kasus yang lain mereka diberhentikan sementara sampai itu (masalah) selesai, apa dia bersalah atau tidak," tegasnya.

Menurut Fadli, sebenarnya untuk mengatasi hal ini tidak perlu menunggu fatwa dari Mahkamah Agung (MA). Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dapat mengambil keputusan sendiri terkait penonaktifan sementara Ahok.

"Sebenarnya Mendagri bisa melakukannya tapi katanya Mendagri kan dari partai politik (Parpol) mempunyai kepentingan dengan calon juga, ya saya kira kebijakan jadi bias," pungkasnya.

(mdk/msh)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Ahok Sempat Kesal Masih Gubernur Aktif & Teman Presiden Masuk Bui
VIDEO: Ahok Sempat Kesal Masih Gubernur Aktif & Teman Presiden Masuk Bui "Saya Terlalu Sombong"

Mantan Gubernur DKI Basuki T Purnama bercerita saat ditahan kasus penistaan agama.

Baca Selengkapnya
KPK Pastikan Sudah Putus Akses Firli Bahuri Usai Diberhentikan Jokowi
KPK Pastikan Sudah Putus Akses Firli Bahuri Usai Diberhentikan Jokowi

Johanis menjelaskan Firli sudah tidak lagi memiliki wewenang seperti mengambil keputusan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Evaluasi Pj Kepala Daerah Setiap Hari: Kalau Miring-Miring, Saya Ganti
Jokowi Evaluasi Pj Kepala Daerah Setiap Hari: Kalau Miring-Miring, Saya Ganti

Presiden Jokowi akan mengevaluasi Pj kepala daerah setiap hari dan akan mengganti yang bertindak menyimpang.

Baca Selengkapnya
Disinggung Ridwan Kamil Paling Banyak Gusur, Ternyata Ahok Belum Kader PDIP Saat Jadi Gubernur Jakarta
Disinggung Ridwan Kamil Paling Banyak Gusur, Ternyata Ahok Belum Kader PDIP Saat Jadi Gubernur Jakarta

Ridwan Kamil menyinggung mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam menata kota.

Baca Selengkapnya
Hasto PDIP Ungkap Pertemuan Jokowi dan Pj Gubernur Sebelum Baliho Ganjar-Mahfud Dicopot di Bali
Hasto PDIP Ungkap Pertemuan Jokowi dan Pj Gubernur Sebelum Baliho Ganjar-Mahfud Dicopot di Bali

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pun menyinggung pertemuan Presiden Jokowi dengan para Pj Gubernur Bali sebelum pencopotan baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Baca Selengkapnya
Ahok Ungkap Jokowi Pernah Memintanya Mundur dari Pencalonan Gubernur DKI
Ahok Ungkap Jokowi Pernah Memintanya Mundur dari Pencalonan Gubernur DKI

Ahok menceritakan hanya Megawati yang mendukungnya sebagai Cagub DKI.

Baca Selengkapnya
TPN Ganjar-Mahfud Bela Ahok soal Jokowi-Gibran Tak Bisa Kerja: Itu Namanya Demokrasi
TPN Ganjar-Mahfud Bela Ahok soal Jokowi-Gibran Tak Bisa Kerja: Itu Namanya Demokrasi

Menurut Arsjad semua orang bebas dalam menyuarakan untuk mendukung siapa saja dengan cara yang berbeda-beda, termasuk Ahok.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Hasto PDIP Singgung Jokowi, Geram Baliho Ganjar-Mahfud Dicopot Sebut Abuse Of Power
VIDEO: Hasto PDIP Singgung Jokowi, Geram Baliho Ganjar-Mahfud Dicopot Sebut Abuse Of Power

Dampak dari penurunan baliho pasangan Capres-cawapres tersebut kini mendapat sorotan tajam publik

Baca Selengkapnya
VIDEO: RK Sebut Ahok 'Raja' Gusur Warga Saat Jadi Gubernur Jakarta, Ternyata ini Faktanya
VIDEO: RK Sebut Ahok 'Raja' Gusur Warga Saat Jadi Gubernur Jakarta, Ternyata ini Faktanya

Berdasarkan penelusuran merdeka.com, ketika menjadi Wagub Jakarta mendampingi Jokowi, Ahok tercatat sebagai kader Gerindra.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Ahok Tarik Urat Luruskan Ucapan Jokowi Tak Bisa Kerja: Emang Presiden Joki
VIDEO: Ahok Tarik Urat Luruskan Ucapan Jokowi Tak Bisa Kerja: Emang Presiden Joki

Ahok pun meluruskan pernyataannya soal Gibran dan Jokowi tak bisa kerja jika Prabowo memenangi Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
PDIP Tak Minta Ahok untuk Mundur dari Komisaris Utama Pertamina
PDIP Tak Minta Ahok untuk Mundur dari Komisaris Utama Pertamina

PDIP Tak Arahkan Ahok untuk Mundur dari Komisaris Utama Pertamina

Baca Selengkapnya
KPK Pertimbangkan Beri Bantuan Hukum ke Firli Bahuri Usai Diberhentikan Jokowi
KPK Pertimbangkan Beri Bantuan Hukum ke Firli Bahuri Usai Diberhentikan Jokowi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan empat pimpinan KPK akan berembuk apakah memberi bantuan hukum.

Baca Selengkapnya