Gerindra Minta Keputusan Soal Pemilu Jangan Voting

merdeka.com Sekitar 3 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, meminta pengambilan keputusan jadwal Pemilu 2024 tidak diambil secara voting. Muzani mendukung bila pemerintah musyawarah dengan partai politik di DPR untuk menentukan hari pemungutan suara.

"Yang harus dihindari untuk pelaksanaan ini saya kira adalah pengambilan suara terbanyak atau voting. Karena kita harus terus menjunjung tinggi musyawarah kebersamaan dan kegotongroyongan dalam pengambilan keputusan dan sedapat mungkin itu dilakukan dan diusahakan," ujar Muzani kepada wartawan di DPR RI, Kamis (7/10).

Muzani mengatakan, usulan untuk mempertemukan Presiden Joko Widodo dengan para pimpinan partai politik di DPR sangat bijak diambil. Supaya persiapan Pemilu 2024 dapat segera diselesaikan.

Orang lain juga bertanya?

"Kita di DPR bersama dengan pemerintah bisa segera mengambil keputusan untuk mempersiapkan tahapan pemilu. Ini adalah tahun 2021 akhir, tahun depan sudah 2022, sehingga tahapan pemilu dan tahapan baik legislatif ataupun pilpres sudah bisa dimulai," ujar Muzani.

Pertemuan Presiden Jokowi dengan para pimpinan partai politik di DPR juga agar didapatkan satu kesepahaman dan menghindari pemahaman yang masih belum sempurna.

"Untuk menghindari barang kali pemahaman yang belum sempurna menghindari beberapa hal yang barangkali harus dijelaskan langsung oleh beliau," kata Muzani.

Diberitakan, anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Arif Wibowo mengusulkan Presiden Joko Widodo sebaiknya memanggil seluruh ketua umum partai politik untuk membahas persiapan Pemilu. Supaya pemerintah dan DPR akhirnya satu suara soal hari pencoblosan.

"Saya harus akui, memang belum ada satu suara untuk itu, karena itu bersabar sedikit. Jika diperlukan menurut saya, malah perlu Presiden mengundang ketua umum partai politik," kata Arif di DPR RI, Rabu (6/10).

Pertemuan antara Presiden Jokowi dan para ketua umum partai politik diperlukan untuk membicarakan hal pokok mengenai pelaksanaan Pemilu 2024 dan Pilkada serentak 2024. Menurutnya, selain hari pencoblosan perlu juga dibahas isu pelantikan dan masa akhir jabatan serentak.

"Itu perlu dirumuskan, misalnya kewajiban pelantikan serentak dan akhir masa jabatan yang serentak, nah itu bagaimana penyesuaiannya dengan Pemilu kita. Sementara kan sudah kita putuskan sejak lama bahwa tidak ada perubahan UU Pemilu dan UU Pilkada," kata Wasekjen PDIP ini.

(mdk/lia)