Gerindra Minta Perppu Penundaan Pilkada Antisipasi Kekosongan Kepala Daerah

Merdeka.com - Anggota Komisi II Fraksi Gerindra Sodik Mudjahid menilai, dalam Perppu penundaan Pilkada 2020, harus mengatur force majure tanggal penyelenggaraan. Menurutnya, pemerintah bisa mengatur jadwal penyelenggaraan secara rigid, namun bisa diubah dengan pasal jika ada force majure, pemerintah, KPU dan DPR bisa menetapkan tanggal.

"Undang-undang harus memberikan ruang jika ada major force sehingga tidak seperti sekarang, ketika ada penundaan harus ubah UU," ujar Sodik kepada wartawan, Kamis (20/4).

Sodik mengatakan, dalam Perppu penundaan Pilkada juga perlu diatur antisipasi bagaimana perpanjangan kekosongan jabatan kepala daerah. Misalnya, perpanjangan masa kepala daerah dijabat oleh Plt.

"UU juga harus memberikan ruang antisipasi jika ada penundaan seperti perpanjangan Plt kepala daerah," ucapnya.

Fraksi Gerindra setuju dengan penundaan Pilkada sebagai dampak pandemi Covid-19. Menurut Sodik, perlu ada pertimbangan komprehensif terkait waktu pengganti.

Sodik menyebut, perlu dipertimbangkan bagaimana kesiapan KPU, keamanan dan kesiapan masyarakat. Kesiapan anggaran pemerintah pusat dan daerah.

Hingga, pertimbangan kondisi calon kepala daerah yang sudah terlanjur mengeluarkan dana untuk sosialisasi.

Menurut Sodik, jika memang dampak pandemi sudah aman dan kembali normal, tidak perlu Pilkada ditunda terlalu lama.

"Jika kondisi lain sudah aman dan siap maka mundur jangan terlalu lama," ucapnya.