Gerindra nilai dua tahun kepemimpinan Jokowi-JK jauh dari nawacita

Merdeka.com - Kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla akan genap 2 tahun pada 20 Oktober mendatang. Sejumlah pihak pun menyampaikan kritik dan pujian atas kinerja Jokowi-JK selama 2 tahun belakangan ini.

Waketum Gerindra Fadli Zon mengatakan, cita-cita Jokowi-JK yang disampaikan saat kampanye Pilpres 2014 lalu masih jauh dari kata memuaskan. Fadli menilai pencapaian hampir di semua bidang pemerintahan belum menunjukkan hasil yang maksimal.

"Apa yang jadi cita-cita untuk merealisasikan, janji kampanye masih jauh. Hampir di semua bidang," kata Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/10).

Disektor ekonomi, katanya, masyarakat masih kesulitan mencari pekerjaan, daya beli juga minim, harga kebutuhan bahan pokok masih tinggi.

"Kalau di sisi ekonomi, sebagian masyarakat merasakan kalau ekonomi makin sulit, harga naik, daya beli masyarakat rendah, sulit untuk cari pekerjaan," terangnya.

Selain itu, bidang politik juga tak luput dari penilaian Fadli. Fadli menyebut kehidupan politik relatif kurang sehat karena kisruh ditataran parpol terbilang cukup banyak. Iklim demokrasi, lanjut Fadli, juga kerap diwarnai intervensi dan keinginan penguasa, atau kelompok tertentu.

"Di bidang politik, masih didominasi oleh keinginan untuk melakukan satu penguasaan. Termasuk kelompok atau parpol. Kehidupan politik kita relatif kurang sehat karena beberapa parpol dipecah belah. Ada jejak dari intervensi pemerintah sehingga kehidupan demokrasi kita mah diwarnai demokrasi yang diintevensi keinginan kekuasaan," jelas dia.

Lebih lanjut, Fadli berpendapat hukum menjadi kian tak jelas. Ini dikarenakan realitas yang terjadi bahwa hukum menjadi tumpul ke atas tapi tajam bagi rakyat miskin. Dia menyimpulkan deskiriminasi hukum masih terjadi Indonesia.

"Di bidang hukum, secara singkat saya lihat hukum kita semakin tak jelas, hukum jadi sangat tumpul ke atas, tajam ke bawah. Diskriminasi hukum terjadi dimana-mana. Korupsi besar terjadi dimana-mana," tegas Fadli.

Dicontohkannya, keikutsertaan Jokowi dalam operasi pemberantasan pungli (OPP) di Kementerian Perhubungan beberapa waktu lalu. Fadli menilai Jokowi seharusnya tidak sampai turun ke lapangan karena praktik pungli itu hanya kasus kecil.

"BPK menyampaikan ada kerugian negara tapi tidak diusut. Tapi petty corruption dikejar. Contoh, yang dilakukan presiden di OTT. Menurut saya itu peristiwa memalukan, itu kan cukup polsek saja. Presiden ketinggian. Mungkin kapolsek juga sudah ketinggian," pungkasnya.