Gerindra nilai pemerintah tak perlu buat unit kerja Pancasila

merdeka.com Sekitar 7 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Pemerintah berencana membentuk Unit Kerja Presiden Pemantapan Ideologi Pancasila (UKPPIP) yang langsung dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Unit kerja ini dibentuk untuk mengawal implementasi Pancasila agar tidak menjadi slogan belaka.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menilai unit pemantapan Pancasila tidak perlu dibentuk. Sebab, untuk mengawal pelaksanaan Pancasila bisa dilakukan kesbangpol di Kementerian Dalam Negeri.

"Apa masih perlu buat organisasi baru unit di pemerintahan yang sudah sudah gendut organisasinya. Unit pemantapan pancasila untuk mengawal implementasi pancasila kan bisa dilakukan oleh kesbangpol di Departemen Dalam Negeri enggak perlu tuh buat unit pemantapan pancasila," kata Arief saat dihubungi merdeka.com, Rabu (21/12).

Orang lain juga bertanya?

Arief menyadari nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila mulai terkikis sehingga rasa persatuan bangsa mulai berkurang. "Persoalan mulai terkikis nilai nilai Pancasila terutama gotong royong dan rasa persatuan itu kurang ada lagi kan. Penyebabnya Joko Widodo sendiri yang enggak pede dalam mengambil tindakan tindakan yang berbasis pada trisakti dan nawacita," tegasnya.

Dicontohkannya, paket ekonomi Jokowi yang dinilai pro liberal dengan membuka lebar pintu bagi asing untuk berinvestasi di Indonesia. Termasuk juga kebijakan bebas visa bagi warga negara asing.

"Dengan memperbolehkan menggunakan tenaga kerja asing untuk pekerjaan unskill hingga pekerjaan yang butuh skill," terangnya.

Ditambahkan lagi, sejumlah proyek infrastruktur yang ditawarkan kepada pihak asing. Langkah ini terkesan tidak memberi ruang bagi perusahaan domestik menggarap proyek infrastruktur nasional.

"Lalu obral murah Indonesia dan dengan bangga menawarkan berbagai proyek pada asing tanpa memikirkan sebuah penting kedaulatan negara dan kedaulatan ekonomi nasional," klaim Arief.

Oleh sebab itu, Arief menyimpulkan sebenarnya persoalan nilai-nilai luhur Pancasila yang tidak melekat di masyarakat bukan diselesaikan dengan cara membuat unit kerja tetapi dengan ketegasan Jokowi untuk menindak warga yang melanggar. (mdk/eko)