Gerindra Nilai Setahun Pemerintahan Jokowi Tak Maksimal Karena Pandemi Covid-19
Merdeka.com - Periode kedua Presiden Joko Widodo akan memasuki satu tahun pada 20 Oktober 2020. Anggota Fraksi Gerindra DPR RI Wihadi Wiyanto menilai pemerintahan dari barometer ekonomi maupun hukum.
Sebab, baru berjalan beberapa bulan, Jokowi sudah menghadapi pandemi Covid-19. Wihadi menilai, karena pandemi ini pemerintahan Jokowi tidak bisa bekerja maksimal.
"Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf satu tahun ini, memang tidak bisa maksimal karena baru berjalan beberapa bulan sudah kena pandemi Covid-19. Sehingga memang tidak bisa dipakai untuk barometer perkembangan baik ekonomi maupun penegakan hukumnya," kata Wihadi kepada wartawan, Senin (19/10).
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Kenapa Jokowi tidak ikut campur dalam kabinet? 'Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024,' kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Apa tren terbaru di kabinet Jokowi? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
-
Kenapa Gibran tidak menjawab pengaruh Jokowi di Bali? 'Iya itu biar warga yang menilai yah,' imbuhnya.
-
Apa dampak pandemi Covid-19? Pandemi Covid-19 mengubah tatanan kesehatan dan ekonomi di Indonesia dan dunia. Penanganan khusus untuk menjaga keseimbangan dampak kesehatan akibat Covid-19 serta memulihkan ekonomi harus dijalankan.
-
Bagaimana tanggapan Jokowi soal Kabinet Prabowo? Jokowi mengaku tak memberi masukan kepada Prabowo soal penambahan kementerian. 'Kabinet yang akan datang ditanyakan dong kepada presiden terpilih. Tanyakan kepada presiden terpilih. Tanyakan pada presiden terpilih,' kata Jokowi kepada wartawan di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Depok, Jawa Barat, Selasa (7/5).
Anggota Komisi III DPR RI ini mengatakan, misalnya dalam hal penegakan hukum, aparat bakal sangat hati-hati bertindak karena situasi pandemi Covid-19 ini.
Hanya saja Wihadi menilai dalam waktu satu tahun pemerintahan Jokowi ini masih banyak yang perlu diperbaiki. Namun, dia menyebut sepenuhnya bukan karena kesalahan Presiden Jokowi.
"Jadi kalau saya lihat dalam waktu satu tahun ini masih banyak yang harus diperbaiki tapi bukan semata kesalahan presiden dan pemerintahan saat ini karena memang situasi pandemi yang melanda dari bulan Maret," pungkasnya.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Per Agustus 2024, posisi utang Indonesia berada di angka Rp8.461,93 triliun, setara dengan 38,49 persen dari PDB.
Baca SelengkapnyaHabiburokhman membandingkan pemerintahan saat orde baru dengan Jokowi.
Baca SelengkapnyaTarget tingkat kemiskinan diiturunkan pada periode kedua Jokowi dalam RPJMN 2020-2024.
Baca SelengkapnyaRapor merah yang disampaikan Ganjar bukan merujuk terhadap kinerja dirinya yang menjabat sebagai Menko Polhukam
Baca SelengkapnyaPenanganan angka kemiskian di era Jokowi diklaim lebih baik dibandingkan negara lain.
Baca SelengkapnyaTingginya kepuasan masyarakat ini menjadi bukti bahwa kerja keras pemerintah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Baca SelengkapnyaKondisi demokrasi Indonesia menjadi sorotan di era Presiden Jokowi
Baca SelengkapnyaTarget 8 persen baru bisa terwujud selama Prabowo menjabat sebagai presiden 5 tahun.
Baca SelengkapnyaGanjar menyebut jeblok dan memberikan rapor lima kepada Jokowi soal penegakan hukum dan HAM.
Baca Selengkapnyamargin of error yang diterapkan sebesar ±2,9%, pada tingkat kepercayaan 95%
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Wayan menilai sosok Jokowi sudah mulai berubah.
Baca SelengkapnyaCapres nomor urut tiga Ganjar Pranowo memberikan rapor 5 kepada pemerintah Presiden Jokowi dalam hal penegakan hukum dan HAM.
Baca Selengkapnya