Gerindra Nilai Tak Ada yang Salah dari Pertemuan Nadiem dan Megawati

Merdeka.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menyambangi kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa kemarin (20/4).

Pertemuan itu terjadi di tengah berhembusnya isu reshuffle kabinet. Nadiem mengaku hanya membicarakan mengenai pelajaran Pancasila yang dihilangkan dari mata pelajaran wajib. Pertemuan dengan Megawati karena selaku Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman melihat tidak ada yang salah dari pertemuan keduanya. Meski dilakukan di tengah isu reshuffle yang sedang hangat. Menurutnya, sebagai tokoh publik yang masih junior, wajar jika Nadiem mengunjungi Megawati untuk berdiskusi membahas isu-isu terkini. Khususnya mengenai pelajaran Pancasila.

"Itu hal biasa namanya silaturahim, apa lagi pada sesepuh atau orang yang lebih tua, jadi wajar saja," kata Habiburokhman saat dihubungi merdeka.com, Rabu (21/4).

Anggota DPR RI asal Lampung ini menuturkan, pertemuan antara Nadiem dan Megawati semakin dinilai wajar karena dilakukan di bulan Ramadan. Menurutnya, tidak perlu mengaitkan pertemuan Mendikbud dan Mantan Presiden RI ke-5 itu dengan isu reshuffle.

"Di bulan ramadan sebaiknya lepaskan lah pikiran-pikiran negatif itu, lepaskan konteks atau sorotan-sorotan masyarakat terkait isu reshuffle ini," pintanya.

Seperti diketahui, Nadiem mengunggah momen hangatnya bersa Megawati di akun instagram resminya @nadiemmakarim pada Selasa malam kemarin (20/4).

Unggahan tersebut dibanjiri komentar dari warganet. Bahkan banyak ditemukan komentar yang mengaitkan pertemuan Nadiem dengan rencana Presiden yang akan melakukan reshuffle menterinya dalam waktu dekat.

"Seharusnya jangan terlalu dipersoalkan ya, biasa saja lah pertemuan keduanya itu," tegasnya

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mengatakan, pertemuan itu membahas revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan yang sempat menimbulkan kegaduhan.

Seperti yang diketahui, banyak masyarakat yang protes karena dalam PP tersebut tidak menyertakan mata pelajaran Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran wajib. Basarah mengaku sangat menyayangkan PP yang diteken Presiden Jokowi pada 30 Maret 2021 lalu itu. Seharusnya, kata dia, pelajaran Pancasila tidak dihilangkan dalam Mata Pelajaran wajib.

"Kita bertemu untuk membahas mata pelajaran Pancasila yang dihapus dari mata peljaran wajib di kurikulum. Kita tahu, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum sehingga semua pembentukan peraturan perundang-undangan harus bersumber dari Pancasila. Tidak boleh menyimpang apalagi bertentangan dengan Pancasila," kata Ahmad Basarah dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/4).