Gerindra-PDIP belum kembalikan Pakta Integritas soal caleg eks koruptor ke Bawaslu
Merdeka.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Fritz Edward Siregar mengungkapkan hingga saat ini terdapat dua partai politik yang belum mengembalikan form pakta integritas yang diberikan oleh Bawaslu. Dua partai itu adalah PDIP dan Partai Gerindra.
"Kan yang belum mengembalikan (form pakta integritas) adalah dari PDIP dari Gerindra," ujar Fritz, di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat (27/7).
Fritz pun menyayangkan tindakan dari partai penguasa dan oposisi itu. Sebab menurut dia, ketika Bawaslu mendatangi kedua partai tersebut, mereka pun telah sepakat.
-
Siapa yang mengancam integritas Pemilu? Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Alfitra Salamm, mengungkapkan keprihatinannya terkait ancaman uang dalam pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia dalam acara yang diselenggarakan DKPP RI.
-
Siapa yang bertanggung jawab untuk integritas pemilu di Indonesia? Dalam konteks penyelenggaraan pemilu di Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga utama yang berperan dalam memastikan integritas pemilu.
-
Apa yang dimaksud dengan integritas pemilu? Integritas pemilu merujuk pada keadaan di mana proses pemilihan umum dilaksanakan dengan penuh kejujuran, keadilan, dan tanpa adanya intervensi yang merugikan.
-
Siapa saja yang terlibat dalam pengawasan pemilu di Indonesia? Dalam konteks Indonesia, aktor-aktor seperti KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), partai politik, dan lembaga swadaya masyarakat memiliki peran dalam memastikan pemilu berjalan dengan baik dan adil.
-
Siapa yang terlibat dalam Pemilu? Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu mekanisme fundamental dalam sistem demokrasi yang memungkinkan warga negara untuk secara langsung atau tidak langsung memilih para pemimpin dan wakilnya.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
"Di dalam pertemuan mereka sudah sepakat, tetapi ternyata belum mengembalikan," katanya.
Sebelumnya, Bawaslu telah melakukan sosialisasi pengawasan Pencalonan Pileg dan Pilpres 2019 serta membawa pakta integritas untuk diteken oleh setiap parpol peserta pemilu 2019. Tidak terkecuali, dengan PDIP dan Partai Gerindra.
Berikut isi salah satu poin dalam Pakta Integritas tersebut:
"Tidak mencalonkan anggota DPR, DPRD, DPD atau Presiden dan Wakil Presiden yang melakukan atau: Korupsi, Narkotika dan Obat-obatan terlarang, Terorisme, Kejahatan Seksual".
Diketahui, dalam temuan Bawaslu, terdapat 199 bakal calon legislatif (bacaleg) mantan narapidana korupsi yang mendaftar untuk pemilu legislatif 2019.
Berikut nama parpol dan jumlah bacaleg mantan napi korupsi yang tersebar untuk bacaleg DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota:
- Gerindra: 27
- Golkar: 25
- Nasdem: 17
- Berkarya: 16
- Hanura: 15
- PDIP: 13
- Demokrat: 12
- Perindo: 12
- PAN: 12
- PBB: 11
- PKB: 8
- PPP: 7
- PKPI: 7
- Garuda: 6
- PKS: 5
- Partai Sira: 1
- PSI: 0
- Partai Aceh: 0
- Partai Daerah Aceh: 0
- Partai Nanggroe Aceh: 0
Tidak dijelaskan partainya: 5
Total: 199.
Reporter: Yunizafira Putri
Sumber: Liputan6.com
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Prabowo menjelaskan, ada belasan ribu orang yang mendaftar menjadi caleg. Maka, dia menganggap wajar jika ada yang salah saat verifikasi.
Baca SelengkapnyaPartai Gerindra membuka komunikasi dengan PKS dan juga partai lain.
Baca SelengkapnyaGerindra membuka lebar pintu bagi siapapun yang ingin mendukung Prabowo di Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaGiring mengklaim PSI dipersulit dalam verifikasi parpol peserta Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPDIP mengingatkan Gibran untuk segera mengembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA).
Baca SelengkapnyaPara tokoh PDIP ini disidang karena memberikan sinyal dukungan kepada Prabowo
Baca SelengkapnyaBawaslu masih menunggu pengajuan sengketa dari parpol apabila merasa rugi karena didiskualifikasi.
Baca SelengkapnyaMenurut Hasto, sebagai kader punya tanggung jawab dalam menjaga kemurnian suara rakyat.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman mempersilakan keluarga Presiden Jokowi bergabung
Baca SelengkapnyaWaketum Gerindra Habiburokhman mengungkap, belum ada anggota DPR yang berkeliling meminta tanda tangan anggota dewan untuk hak angket.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan partainya enggan berandai-andai soal kadernya Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan jika Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sudah menjadi kader Partai Golkar.
Baca Selengkapnya