Gerindra: Penanganan Pandemi dan Persiapan Pemilu 2024 Dua Ranah Berbeda
Merdeka.com - Survei Litbang Kompas mencatat kekhawatiran publik penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi akan terganggu karena persiapan menjelang Pemilu 2024. Sebesar 44 persen menyatakan khawatir penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi terganggu dengan agenda persiapan pemilu.
Menanggapi hasil survei ini, Waketum Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, penanganan pandemi dan persiapan pemilu merupakan dua ranah yang berbeda. Menurutnya, tidak ada masalah persiapan pemilu tetap berjalan.
"Itu dua ranah yang berbeda. Yang mau siap-siap pemilu ya silakan saja, tapi enggak boleh melupakan," ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/1).
-
Bagaimana Sekretaris Kabinet mendukung kerja kabinet? Dikutip dalam laman resmi setkab.go.id, Sekretariat Kabinet akan memberi dukungan manajemen melalui beberapa hal. Di antaranya sebagai berikut, Pemberian rekomendasi yang tepat, cepat, dan aman atas penyelenggaraan pemerintahan; Pemberian dukungan kerja kabinet yang efektif, efisien, dan responsif; dan Peningkatan kualitas pelayanan administrasi, sumber daya manusia dan sarana/prasarana dilingkungan Sekretariat Kabinet.
-
Siapa yang memimpin kabinet saat pemilu? Pemilu pertama di Indonesia dilaksanakan pada masa kabinet Burhanuddin Harahap.
-
Siapa yang mengapresiasi kinerja Kejagung? Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mengungkap sejumlah kasus dugaan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara bernilai fantastis.
-
Apa strategi Kementan untuk meningkatkan produktivitas? Mentan mengatakan penanaman 1000 hektare adalah strategi pemerintah dalam menjaga dan meningkatkan produktivitas.
-
Siapa yang diharap DPR bekerja maksimal? 'Pilkada serentak ini pastinya tidak kalah ‘panas’ dari Pemilu kemarin. Dan salah satu ruang pertarungan ide itu adanya di ruang digital, media sosial. Nah peran Polri di sini yaitu memastikan agar tidak adanya hoaks yang dapat memecah belah masyarakat. Konten-konten ujaran kebencian dan fitnah juga harus dipantau. Jangan sampai ada pihak yang sengaja menggiring dan menyesatkan masyarakat. Saya yakin polisi bisa 100% menjaga kondusifitas keamanan sepanjang Pilkada,' ujar Sahroni dalam keterangan (11/9).
-
Bagaimana cara meningkatkan produktivitas? Meningkatkan produktivitas bisa dilakukan dengan berbagai cara, baik melalui manajemen waktu yang lebih baik, teknik kerja yang lebih efisien, maupun peningkatan kondisi fisik dan mental.
Menurutnya, eksekutif bisa memaksimalkan kerjanya. Begitu juga bagi pejabat di legislatif. Justru dengan memaksimalkan kerjanya di tahun 2022 bisa menjadi modal untuk Pemilu 2024.
"Ada yang di eksekutif dimaksimalkan saja, begitu juga dengan legislatif. Termasuk calon-calonnya," ujarnya.
"Kalau dia ada di eksekutif saat ini tentu relevansinya dengan 2024 ya tunjukkan saja kerja-kerja yang maksimal, malah bisa positif kalau begitu," tegas Habiburokhman.
Survei Litbang Kompas
Diberitakan, sebagian besar publik khawatir penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi di tahun 2022 akan terganggu dengan agenda persiapan Pemilu 2024. Sebabnya, 2022 merupakan tahun politik persiapan menuju Pemilu 2024.
Hal itu terekam dalam hasil survei Litbang Kompas yang dirilis pada Senin (10/1). Sebanyak 44,4 persen menyatakan khawatir penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi terganggu dengan agenda persiapan pemilu.
Nomor dua yang dikhawatirkan oleh publik adalah keamanan dan stabilitas politik makin rentan terganggu menjelang Pemilu 2024. Hal itu disuarakan responden sebesar 36,1 persen.
Pada urutan ketiga, sebesar 16,8 persen responden khawatir terjadi keterbelahan sosial (pemilih) semakin menguat menjelang Pemilu 2024. Sementara jawaban lain 0,3 persen, dan tidak tahu 2,4 persen.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Potensi kerawanan Pilkada 2024 tinggi dikarenakan persaingan yang sangat tinggi antarcalon kepala daerah.
Baca SelengkapnyaWacana Pilkada serentak 2024 dipercepat terus bergulir. Awalnya Pilkada dijadwalkan digelar November 2024. Namun, ada usulan agar dimajukan menjadi September.
Baca SelengkapnyaKendati demikian, pemerintah menilai beberapa daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan saat itu sudah tidak relevan.
Baca SelengkapnyaHadi mengatakan, pemerintah pusat telah memberikan dana kepada pemerintah daerah agar digunakan kepentingan pilkada.
Baca SelengkapnyaDPR RI bersama KPU, Bawaslu dan Pemerintah akan melakukan rapat dengar pendapat untuk mengantisipasi bila kotak kosong menang dalam Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaKomisi II DPR RI mulai memanggil penjabat (Pj) gubernur, bupati, dan wali kota seluruh daerah dalam rangka meningkatkan kesiapan pelaksanaan Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaBelum ada arahan khusus dari DPP Partai Gerindra mengenai Pilkada DKI Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaWaketum Partai Gerindra Habiburokhman mengklaim bahwa hampir 95 persen politisi sudah move on dari Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaTim ini bertugas merumuskan kebijakan strategis pemerintahan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaKPK berbeda sikap dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) berkaitan dengan penanganan kasus korupsi di masa Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPengawasan media sosial menjadi salah satu hal yang didalami oleh Bawaslu.
Baca SelengkapnyaDia mengaku siap menambah anggaran Rp17 triliun jika pemilihan presiden (pilpres) harus dua putaran.
Baca Selengkapnya