Gerindra Tak Paksa Demokrat Tetap Dalam Koalisi Prabowo

Merdeka.com - Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade mempersilakan bila ada partai politik ingin keluar dari koalisi Adil Makmur. Andre menyebut, tak ada paksaan untuk Demokrat bertahan dalam koalisi.

"Kalau misalnya seandainya teman-teman ingin keluar itu hak teman-teman partai Demokrat ya. Yang pasti prinsip nya Gerindra tidak akan memaksa atau meminta-minta suatu partai bertahan dalam koalisi," kata Andre saat dihubungi, Selasa (7/5).

Andre tak masalah bila Demokrat ingin bergabung ke barisan Istana. Menurutnya, tak perlu menunggu hingga akhir penghitungan suara. Yang penting ada etika politik.

"Kalau sudah mendapatkan tawaran seandainya dapat tawaran kenapa tunggu tanggal 22 begitu loh, ambil saja sekarang, yang penting etika politik dipakai, anda tampak muka datang tampak muka, pulang tampak punggung begitu," jelasnya.

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi tersebut enggan menilai manuver politik Demokrat. Andre menegaskan, kepentingan BPN saat ini ialah mengawal C1 dan suara pemilu 2019.

"Itu fokus kami bukan komentar individu atau kader koalisi kalau ingin berkomentar bicara ayo di forum internal bukan di media atau medsos habis waktu kami menanggapi kader koalisi," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Divisi Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan, partainya bakal mengakhiri 'kontrak' dengan koalisi pengusung pasangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, jika pasangan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin ditetapkan sebagai pasangan calon presiden terpilih oleh KPU.

Sementara, jika Prabowo-Sandiaga yang ternyata terpilih, Demokrat bakal mengawal pemerintahan baru.

"Kalau Pak Prabowo menang, Partai Demokrat punya kewajiban moril dalam politik mengawal pemerintahan. Tetapi kalau Pak Jokowi yang diputuskan menang maka kerjasama koalisi berakhir, karena pilpres berakhir," ujarnya di kantor KPU, Jakarta, Senin (6/5).

Ferdinand menegaskan partai berlambang bintang mercy itu memiliki kedaulatan untuk menentukan sikap politik setelah penetapan pasangan calon presiden terpilih. Bisa tetap berada di luar pemerintahan, atau berada dalam pemerintahan.

KOREKSI:

Judul berita ini sudah mengalami perubahan dan koreksi karena kesalahan interpretasi. Redaksi merdeka.com memohon maaf atas kesalahan ini. Sebelumnya berita ini berjudul "Gerindra Persilakan Demokrat Keluar Sekarang Juga" dan sudah diubah menjadi "Gerindra Tak Paksa Demokrat Tetap Dalam Koalisi Prabowo". Penjelasan dan klarifikasi terkait artikel ini juga bisa dilihat dalam berita ini: BPN Hormati Hak Politik Koalisi Prabowo, Bertahan atau Keluar