Gerindra pertanyakan anggaran Rp 35 triliun untuk gaji 13 dan THR

Merdeka.com - Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mempertanyakan dana gaji ke 13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang besar anggarannya mencapai 35 Triliun. Menurutnya besaran dana tersebut itu terkesan politis.

"Iya kenaikannya besar dan politis kita tentu senang kalau uangnya ada dam sumbernya jelas dan harus diperjelas sumbernya dari mana, kalau dari utang kasihan dong anak cucu kita," kata Riza di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (1/6).

Dia mengatakan selama ini pemerintah selalu berkoar-koar tidak memiliki anggaran yang cukup untuk menunjang beberapa hal termasuk pembangunan gedung baru DPR. Karena itu ia meminta asal usul dana itu jelaskan ke publik.

"Nah sementara di sisi lain pemerintah selalu menyampaikan tidak ada uang defisit anggaran dan lain-lain. Pemerintah juga tidak akan melakukan moratorium," ujarnya.

"Tidak mau mengangkat tenaga honorer K II karena tidak ada anggaran disebut. Tapi kok di sisi lain kok punya anggaran hampir 36 Triliun untuk kepentingan THR dan penambahan pensiun," tambah Riza.

Wakil Ketua Komisi II DPR ini mengaku senang dengan adanya tambahan dana THR dan juga pensiunan. Tetapi dia mengaku heran selama empat tahun Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin baru kali ini ia menambahkan dana THR dan pensiun.

"Harusnya setiap tahun jangan cuman memasuki tahun politik nah itu tidak bijaksana. Pemerintah harus bijaksana kalau membuat kebijakan jangan hanya pencitraan tapi harus adil, harus dibagi setiap tahun setiap bulan. Ini kan enggak setiap bulan," ucapnya.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menganggarkan sekitar Rp 35 triliun untuk membayar gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun pensiunan PNS.

"Dana sekitar Rp 35 triliun," kata Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, Marwanto Harjowiryono dalam pesan singkatnya kepada Liputan6.com, Jakarta, Rabu (23/5).