Gerindra pilih kritik kubu Jokowi dengan kampanye positif

Merdeka.com - Partai Gerindra memilih berkampanye positif dalam menghadapi Pilpres 2019. Meskipun, kampanye negatif tak dilarang.

Anggota Dewan Pembina Gerindra, Mulyadi menilai, kampanye positif bukan berarti tak bisa mengkritik kebijakan pemerintah atau kubu Jokowi-Ma'ruf. Dengan bicara fakta, kata dia, itu sudah positif, sudut pandang lawan saja akan merespon negatif.

"Misal nilai tukar rupiah yang melemah itu fakta, dan kita tidak memojokkan pemerintah, tapi masyarakat bisa menilai bahwa melemahnya nilai rupiah sebagai fakta indikator pemerintah tidak berhasil menjaga kepercayaan pasar," jelas Mulyadi kepada merdeka.com, Senin (15/10).

Sebelumnya, rekan koalisi Gerindra yakni PKS mempersilakan kader-kadernya berkampanye negatif. Namun, Presiden PKS Sohibul Iman menekankan, kampanye negatif boleh dilakukan sebesar 20 persen saja.

Mulyadi malah melihat, kampanye negatif bisa dikatakan mengarah kepada prasangka tidak baik, meskipun hal tersebut masuk logika. Oleh karena itu, soal negatif atau positif biar masyarakat yang menilai.

"Kampanye negatif misalnya KH Ma'ruf Amin hanya dimanfaatkan untuk meraih pemilih Islam. Itu lebih pada prasangka tanpa bisa ada pembuktian yang clear," kata mantan Ketua DPD Gerindra Jabar ini.

Sohibul Iman sebelumnya mempersilakan kadernya melakukan negative campaign atau kampanye negatif di Pemilu 2019 mendatang. Hal itu disampaikan saat Konsolidasi Nasional PKS di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu (14/10).

"Saya mengatakan 80 persen kampanye kita harus positive campaign. Silakan masuk ke negative campaign cukup 20 persen," kata Sohibul.