Gerindra: PPHN Masuk Amandemen UUD 1945 Supaya Pekerjaan Pemerintah Tidak Sia-Sia

Merdeka.com - Partai Gerindra melalui Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani menilai usulan memasukkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam Amandemen terbatas UUD 1945 adalah suatu pilihan yang bagus untuk memastikan keberlanjutan pembangunan pemerintah.

"Dari kajian kita kan kalau PPHN saya kira sebagai sebuah pilihan agar ada keberlanjutan pembangunan dari pemerintahan satu ke pemerintahan lain saya kira itu sebuah maksud yang bagus," kata Muzani kepada wartawan, Rabu (18/8).

Sehingga, Muzani memandang jika Amandemen UUD 1945 dilakukan hanya untuk memasukkan PPHN adalah langkah baik untuk menjaga keberlanjutan pembangunan. Sehingga apa yang sudah dilakukan pemerintah sebelumnya tidak berubah begitu saja.

"Supaya pembangunan itu tidak muspro (pekerjaan sia-sia), ketika satu pemerintahan berakhir telah masa kekuasaannya. Karena itu PPHN sebagai upaya untuk menjamin keberlanjutan kesinambungan pembangunan itu," ujarnya.

Namun demikian, Muzani mengatakan partainya hingga kini masih melakukan kajian-kajian terhadap rencana Amandemen tersebut. Agar ketika pembahasan dimulai tidak melebar ke isu lainnya, di luar PPHN seperti yang dikhawatirkan terkait masa tiga periode presiden.

"Tetapi saya kira yang menjadi kekhawatiran banyak masyarakat juga terus kita perhatikan supaya perubahan UUD 1945 itu tidak ke mana-mana. Karena itu Fraksi Gerindra terus melakukan kajian, pendalaman atas semua itu," katanya.

"Selama ini kan yang menjadi kebutuhan adalah perubahan UUD 1945 yang menyangkut tentang PPHN itu," tambahnya.

Sebelumnya, wacana soal amandemen UUD1945 telah disinggung Bamsoet saat pidato di Sidang Tahunan MPR 2021, Senin (16/8) lalu. Dia menyebut amandemen konstitusi hanya akan terbatas dan hanya fokus pada pokok-pokok haluan negara (PPHN), tidak akan melebar pada perubahan pasal lain.

"Perubahan terbatas tidak memungkinkan untuk membuka kotak Pandora, eksesif terhadap perubahan pasal-pasal lainnya," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (16/8).

Pasalnya, Bamsoet menyebut, PPHN diperlukan untuk memastikan potret wajah Indonesia 50-100 tahun mendatang.

"50-100 tahun yang akan datang, yang penuh dengan dinamika perkembangan nasional, regional dan global sebagai akibat revolusi industri, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi," ungkapnya..

Keberadaan PPHN, lanjutnya, tidak akan mengurangi kewenangan pemerintah untuk menyusun cetak biru pembangunan nasional baik dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

"PPHN akan menjadi payung ideologi dan konstitusional dalam penyusunan SPPN, RPJP, dan RPJM yang lebih bersifat teknokratis. Dengan PPHN, maka rencana strategis pemerintah yang bersifat visioner akan dijamin pelaksanaannya secara berkelanjutan tidak terbatas oleh periodisasi pemerintahan yang bersifat electoral," tandasnya.