Gerindra sebut Jokowi banyak janji dan utamakan kepentingan asing

Merdeka.com - Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla hari ini genap satu tahun. Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mencatat masih banyaknya kekurangan maupun kelemahan Jokowi sebagai Presiden.

Pertama, dia menilai Jokowi terlalu mudah mengumbar janji, nyatanya setelah satu tahun janji-janji yang dibuat Jokowi hanya sebatas janji manis belaka.

"Umpamanya janji buat lapangan kerja yang luas, dolar akan turun sampai Rp 11 ribu, pertumbuhan ekonomi 11 persen. Saya rasa ini kelemahan Jokowi yang harus disudahi di tahun kedua," kata Riza dalam rilis survei Poltracking di Hotel Sofyan Betawi, Jakarta, Selasa (20/10).

Kedua, dia menilai Jokowi masih terlalu sering melakukan pencitraan. Ketiga, dia menyebut Jokowi merupakan salah satu sosok pemimpin yang terlalu menyepelekan masalah. Sayang, dia tak merinci masalah mana yang dianggap sepele oleh mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

"Seorang pemimpin itu harus mengindentifikasi masalah dan mencari solusinya tidak menggampangkan masalah. Biasanya yang suka menggampangkan masalah yang kemampuannya terbatas," simpulnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR ini juga menilai Jokowi sangat lambat dalam menangani kabut asap dampak kebakaran hutan yang terjadi di beberapa daerah di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Padahal, kabut asap merupakan tragedi musiman yang seharusnya sudah bisa diantisipasi dari jauh-jauh hari.

"Seharusnya sudah bisa diantisipasi dan cari solusi," ujarnya.

Jokowi, sambung dia, juga tak mampu meredam kegaduhan yang terjadi di internal pemerintahan. Terbukti, antar menteri malah saling sikut. Padahal, sebagai seorang kepala negara sangatlah mudah untuk menyentil pembantunya yang membuat kegaduhan.

"Kegaduhan di internal itu jadi berdampak luas, pertama kepercayaan publik berkurang, kedua berdampak pada investor," kayanya.

Tak hanya itu, dia juga menilai Jokowi merupakan sosok pemimpin yang lebih mementingkan kepentingan asing. Dia mencontohkan, Jokowi membuka lebar para buruh dari China untuk bekerja di Indonesia ditengah banyaknya pribumi yang tak memiliki pekerjaan.

"Lebih banyak mementingkan kepentingan asing. Termasuk serbuan buruh RRC. Semoga kontrak Freeport tidak diperpanjang," tandasnya. (mdk/dan)