Gerindra sebut Jokowi genjot infrastruktur untuk dulang suara Pemilu 2019

merdeka.com Sekitar 7 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Survei Polmark Indonesia menunjukkan publik puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, selama tiga tahun terakhir. Dalam survei itu publik menilai Jokowi-Jusuf Kalla, berhasil membangun infrastruktur di tanah air.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengakui kinerja Jokowi-Jusuf Kalla di bidang pembangunan infrastruktur mulai terasa. Namun, itu sekedar strategi mendulang suara untuk Pilpres 2019.

"Kami melihat bahwa apa yang dilakukan Jokowi di sisi lain baik, tapi semua dikejar untuk pemilu Presiden 2019," kata Ahmad Muzani di Restoran Batik Kuring, Kawasan SCBD, Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Minggu (22/10).

Orang lain juga bertanya?

Muzani melihat, masih banyak ketimpangan yang terjadi di masa pemerintahan Jokowi-JK. Misalnya ketimpangan ekonomi dan sosial. Selain itu, hutang pemerintah naik menjadi Rp 3.866,45 triliun dari Rp 3.825,79 triliun pada Agustus 2017.

"Kami bukan bermaksud mencari sisi kelemahan pemerintahan Pak Jokowi, tetapi ini bagian dari proses check and balance," ucapnya.

CEO Polmark Indonesia, Eep Saefullah mengungkapkan, publik yang merasa puas dengan kerja Jokowi-Jusuf Kalla sebesar 57,6 persen. Sementara reponden yang merasa sangat puas sebanyak 9,9 persen.

"Responden yang merasa tidak tahu 5,3 persen, sangat tidak puas 1,8 persen, dan tidak puas 25,4 persen," jelasnya.

Kepuasan publik ini sejalan dengan prestasi yang ditorehkan Jokowi-JK. Misalnya saja, sebesar 51,3 persen responden menilai Jokowi-JK berhasil membangun infrastruktur, dan 6,3 persen responden menilai Jokowi berhasil menyejahterakan rakyat.

"Korupsi berkurang 4,9 persen. Ini Jokowi adalah Presiden yang diingat rakyat karena infrastruktur," sambungnya.

Kendati demikian, di tengah kepemimpinan Jokowi-JK, publik masih melihat adanya persoalan bangsa. Yakni persoalan kemiskinan, kebutuhan pokok yang terus meningkat, dan korupsi merajalela.

"Responden yang menilai masyarakat masih berada di garis kemiskinan 27,7 persen, harga kebutuhan terus meningkat 19,8 persen, korupsi merajalela 14,2 persen," jelasnya.

Survei ini dilakukan pada 19-20 September 2017 menggunakan metode multistage random sampling. Survei ini juga melibatkan 2.250 responden dari 32 provinsi, selain Papua dan Papua Barat. Margin of error kurang lebih 2,1 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

"Papua dan Papua barat tidak disertakan karena ada persoalan teknis waktu dan biaya," tegasnya.

(mdk/gil)