Gerindra sebut pemerintah Jokowi belum mampu kelola perbedaan pendapat

Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menjelaskan gerakan 2019 ganti presiden bukanlah kampanye. Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade menilai hal ini menjadi aneh saat polisi mengadang aktivis 2019 ganti presiden saat tiba di Pekanbaru, Riau.

"Kan dibilang ini kampanye, kan lucu ya pak Jokowi bikin acara 2019 Jokowi lanjutkan atau Jokowi dua periode dimana mana, itu Kadiv Humas Mabes Polri enggak pernah bilang 'hal itu merupakan kampanye di luar jadwal' tiba-tiba 2019 ganti presiden yang disampaikan oleh KPU dan Bawaslu bahwa ini adalah kebebasan ekspresi bukan kampanye itu oleh Mabes Polri dinyatakan kampanye di luar jadwal, kan aneh gitu lho," katanya kepada merdeka.com, Selasa (29/8).

Menurutnya hal ini sederhana, bahwa kubu pemerintah sedang panik sehingga respons nya luar biasa yakni membuat pengadangan dimana-mana.

"Karena panik, responsnya luar biasa, muncul cara-cara premanisme. Ini kan soal ketidakmampuan mengelola perbedaan pendapat saja. Mereka panik, mereka mengadang," ujar Andre.

Alasan pengadangan itu disebut pihak penguasa karena berpotensi makar. Sekretaris Kabinet Pramono Anung pun menyebut respons Jokowi santai saat ditanya soal gerakan 2019 ganti presiden adalah makar.

Andre mengatakan, jika Jokowi santai mestinya larangan gerakan 2019 ganti presiden di sejumlah daerah tidak terjadi.

"Sekarang Pramono Anung bilang presiden biasa-biasa saja enggak ada masalah. Kalau presiden biasa-biasa saja enggak mungkin ada pengadangan. Kalau presiden biasa-biasa saja enggak mungkin si Ngabalin (Jubir Istana) bilang ini makar. Kalau presiden biasa-biasa saja enggak mungkin polisi terlalu mengomentari hal ini kampanye di luar jadwal. Jadi ini membantah logika narasi yang dibangun oleh Seskab Pramono Anung," tuturnya.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengungkapkan, Presiden Jokowi tidak terganggu dengan gerakan #2019GantiPresiden. Jokowi menanggapinya dengan santai.

"Beliau menanggapi ini dengan santai," kata Pramono di kantornya, Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (29/8).

Pramono membantah bahwa pemerintah tidak menghormati demokrasi, menyusul adanya peristiwa pembubaran deklarasi #2019GantiPresiden di Pekanbaru, Batam, dan Surabaya.

"Jangan kemudian tidak bermain dalam koridor demokrasi menuduh pemerintah anti-demorkasi. Padahal yang kita jalankan sepenunnya demokrasi," ucapnya.