Gerindra Sebut Usaha Warga di Pantura Banyak Bangkrut Karena Tol Trans Jawa

Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono menyebut pemerintah tidak memikirkan dampak negatif ekonomi terhadap aktivitas masyarakat di Jalan Daendels, Pantura akibat adanya jalan Tol Trans Jawa yang terkoneksi dari Merak sampai Surabaya.

"Seperti usahawan dan pegiat ekonomi kerakyatan di sepanjang Jalan Daendels. Mereka tidak lagi kecipratan rezeki tahunan dari arus mudik. Ataupun aktivitas tranportasi sehari hari yang melalui jalan raya di sepanjang Pantura," kata Arief kepada merdeka.com, Jumat (7/12).

Arief menambahkan, data kajian Bank Indonesia perwakilan Cirebon menunjukkan bahwa dalam kurun waktu kurang 2 tahun beberapa bidang usaha di jalur Pantura telah mengalami penurunan bahkan kebangkrutan, semenjak dibukanya ruas jalan Tol Cikampek-Palimanan (Cipali).

Arief memaparkan, hampir 70 persen restoran tutup, 30 persen warung kecil mengalami penurunan pendapatan dan 70 persen SPBU mengalami penurunan omset. Sehingga banyak terjadi PHK yang menyebabkan pengangguran serta peningkatan kemiskinan masyarakat di jalur Pantura.

"Dan akan juga berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi masyarakat di jalur Pantura yang melewati Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur manakala jalan tol Trans Jawa telah beroperasi secara penuh," tuturnya.

"Dengan munculnya jalan tol Trans Jawa akan terjadi perubahan pola pertumbuhan kawasan, baik secara alami maupun terpaksa. Bangkrutnya beberapa bidang usaha sepanjang Jalur Pantura," sambung Arief.

Dia menuturkan, pembangunan jalan tol Trans Jawa saat ini lebih banyak dibangun, dikelola oleh perusahaan asing dan swasta nasional BUMN yang memiliki penguasaan penuh selama puluhan tahun untuk memungut biaya tarif tol yang tak banyak memberikan manfaat bagi masyarakat di Pantura.

Kemudian, pemberian izin usaha rest area di jalan tol Trans Jawa juga kuasai oleh pengelola jalan tol. Sehingga, kata Arief kawasan sekitar akses jalan tol akan mudah dikuasai oleh para pemodal skala besar yang bermotifkan keuntungan.

"Keuntungan para pemodal rest area terjadi di mana pemakai jalan tol tidak bisa sembarangan berhenti, kecuali darurat atau keluar dari jalan tol yang terdekat. Mereka hanya diperbolehkan berhenti di area istirahat yang jadi usaha bisnis bagai pemodal besar dan bukan pengusaha pengusaha kecil menengah yang ada di jalur pantura selama ini," paparnya.

Berbeda, kata dia, dengan koridor jalan raya di Pantura yang meliputi beberapa kota dan kabupaten di dalam wilayah adminstratif Provinsi Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

"Koridor ini selama beberapa dekade telah tumbuh perekonomian masyarakat dengan sangat pesat dengan berporoskan jalan Daendels," ucapnya.

Untuk menyikapi masalah itu, kata Arief, Prabowo-Sandiaga dalam seratus hari pemerintahannya bakal menanggulangi kebangkrutan ekonomi masyarakat di koridor Jalan Raya Pantura. Meliputi beberapa kota dan kabupaten di dalam wilayah adminstratif Provinsi Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur menjadi prioritas utama.

"Pertama dengan melakukan kebijakan terhadap perubahan atau revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). RTRW yang diperbaharui seyogyanya mengubah pola perkembangan linier menjadi terpusat (nucleated). Pusat pertumbuhan ini, atau juga sering dikenal sebagai growth center, dibuat dengan mempertimbangkan akses keluar dan masuk jalan tol trans Jawa," paparnya.

Kemudian, pusat pertumbuhan yang direncanakan di kota-kota koridor pantura harus bersifat mixed use. Artinya semua kegiatan ekonomi masyarakat baik kecil, menengah, maupun besar harus bisa terakomodasi. Terlebih, bila pertumbuhan diperuntukkan bagi kawasan industri.

"Selain kawasan bisnis dan industri, harus pula direncanakan kawasan permukiman yang juga bersifat bauran, untuk berbagai derajat ekonomi masyarakat," katanya.

Kedua, kata dia, Prabowo-Sandi bakal memfokuskan pembukaan dan pelebaran jalan-jalan di koridor pantura guna mengurai kemacetan. Jalan-jalan itu pun akan diberi penerangan yang baik untuk keamanan pengguna jalan koridor Pantura.

"Sehingga akan menarik bagi penguna jalan untuk lebih memilih jalan melalui jalan koridor Pantura dibandingkan jalan tol Trans Jawa yang harga tarifnya sangat mahal dan tidak banyak memberikan efek penambahan nilai ekonomi bagi masyarakat yang selama ini melakukan usaha bisnis di koridor Pantura," ujarnya.

Terakhir, Prabowo-Sandi akan mengeluarkan peraturan pusat untuk pemerintah daerah. Yang intinya, peraturan itu agar kawasan sekitar akses jalan tol tak terlanjur dikuasai oleh para pemodal skala besar yang bermotifkan keuntungan.

"Jalan tol Trans Jawa seyogianya dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat secara adil untuk meraih kemakmuran," tandas dia.