Gerindra sebut verifikasi faktual parpol pemborosan uang negara
Merdeka.com - Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menganggap adanya proses verifikasi faktual sebagai pemborosan uang negara. Bahkan menurutnya, Presiden Jokowi seharusnya marah terhadap MK dengan adanya putusan semua partai wajib diverifikasi ulang.
"Pak Jokowi harusnya marah sama MK, ini beban berat dan pemborosan uang negara," kata Riza di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (11/1).
Riza menyebut, verifikasi parpol yang lama akan menambah biaya yang sangat besar. "Ini menambah biaya yang bukan puluhan miliar. Ini ratusan bahkan triliun. Harusnya MK memahami kondisi bangsa saat ini. Ada cara solusi untuk tidak perlu verifikasi faktual saat ini. Dan itu memberikan penghematan APBN," ujarnya.
-
Kenapa PDIP akan gugat hasil Pilpres ke MK? PDIP tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar-Mahfud dengan paslon pemenang. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Henry Yosodiningrat mengungkapkan, PDI Perjuangan siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi (MK) di antaranya seorang kepala kepolisian daerah (kapolda) terkait gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dia mengatakan, dalam gugatan ke MK, pihaknya tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar-Mahfud dengan paslon pemenang yang diumumkan KPU, tetapi akan fokus pada kecurangan yang terstrukur sistematis masif (TSM).
-
Apa isi putusan MK terkait Pilpres? MK menolak seluruh permohonan kubu 01 dan 03. Meski begitu ada tiga hakim yang memberi pendapat berbeda.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Apa fokus gugatan PDIP ke MK? Dia mengatakan, dalam gugatan ke MK, pihaknya tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar-Mahfud dengan paslon pemenang yang diumumkan KPU, tetapi akan fokus pada kecurangan yang terstrukur sistematis masif (TSM).
-
Kenapa Ganjar gugat hasil Pilpres ke MK? 'Tim akan segera mendaftarkan itu, dan mudah-mudahan ini akan membuka tabir, dan tentu saja harapan kita MK-lah yang nanti mengadili ini dengan baik, dan bisa mengembalikan marwah demokrasi kita agar sesuai dengan harapan dan aturan,' kata Ganjar dalam konferensi pers di Posko Pemenangan, Kamis (21/3).
-
Mengapa Bivitri menganggap MK mengkerangkeng pencari keadilan gugatan Pilpres? Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Bivitri Susanti menilai hukum acara sengketa Pilpres 2024 terkesan mengkerangkeng agar kebenaran substansif tidak terkuak.
Riza beranggapan verifikasi faktual terhadap seluruh parpol peserta pemilu 2019 akan merubah tahapan yang sudah disusun oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Masa kampanye yang tadinya satu tahun sudah dipotong menjadi enam bulan.
Wakil Ketua komisi II DPR ini memberi beberapa opsi pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar tidak mengadakan proses verifikasi faktual. Setidaknya ada tiga opsi yang ia tawarkan.
"Ada beberapa solusi di antaranya bahwa putusan ini diberlakukan pada pemilu berikutnya. Jadi yang sekarang tidak perlu verifikasi faktual. Yang kedua, bisa diputuskan bahwa tahapan (pemilu) ini direvisi. Tahapan disesuaikan dengan sisa waktu yang ada bila memungkinkan. Tapi sejauh yang saya tahu berat bagi KPU, sulit. Yang ketiga proses verifikasi faktualnya dibuat sesederhana mungkin, yang penting substansinya tidak hilang," paparnya.
Terkait hal itu, Riza sebagai Wakil Ketua komisi II akan segera menggelar rapat dengan mengundang KPU dan pemerintah untuk memutuskan bagaimana solusi dari implikasi putusan MK terkait verifikasi faktual.
"Selasa (pekan depan) mungkin akan kita undang KPU, bersama Kemendagri dan pemerintah. Kita akan putuskan, ditindaklnjuti dengan revisi PKPU kemudian baru apakah perlu pelaksanaan verifikasi faktaul atau tidak dan lain sebagainya," tandasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Partai politik memberikan suaranya mengenai wacana Presiden dipilih MPR.
Baca SelengkapnyaSemakin jelas bahwa selama ini, ada pihak yang teriak-teriak curang padahal dirinya sebagai pelaku kecurangan.
Baca Selengkapnyaasco menyebut, jika ada kecurangan dibuktikan di Bawaslu.
Baca SelengkapnyaMunatshir mengatakan, pihaknya perlu bersikap karena perkembangan yang terjadi di pilkada Jakarta menunjukkan bahwa dugaan kecurangan terjadi sangat masif.
Baca SelengkapnyaKetua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid mendukung gagasan Presiden RI Prabowo Subianto untuk memperbaiki sistem politik di Indonesia yang dinilai berbiaya tinggi
Baca SelengkapnyaPKS menilai dana besar negara untuk perhelatan beberapa Pilkada langsung bisa dialokasikan untuk berbagai program kesejahteraan rakyat.
Baca SelengkapnyaPartai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menolak wacana Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi buka suara mengenai rapat baleg DPR RI yang disorot karena diduga untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Pilkada
Baca SelengkapnyaSidang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo yang bertindak sebagai ketua panel dan didampingi oleh Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Baca SelengkapnyaPDIP tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar-Mahfud dengan paslon pemenang.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan pemerintah telah mendesak agar RUU tersebut segera diketok di DPR
Baca SelengkapnyaAhmad Muzani meminta agar Hasto membuktikan sosok para ketua umum tersebut
Baca Selengkapnya