Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Gerindra sebut verifikasi faktual parpol pemborosan uang negara

Gerindra sebut verifikasi faktual parpol pemborosan uang negara Ahmad Riza Patria. ©dpr.go.id

Merdeka.com - Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menganggap adanya proses verifikasi faktual sebagai pemborosan uang negara. Bahkan menurutnya, Presiden Jokowi seharusnya marah terhadap MK dengan adanya putusan semua partai wajib diverifikasi ulang.

"Pak Jokowi harusnya marah sama MK, ini beban berat dan pemborosan uang negara," kata Riza di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (11/1).

Riza menyebut, verifikasi parpol yang lama akan menambah biaya yang sangat besar. "Ini menambah biaya yang bukan puluhan miliar. Ini ratusan bahkan triliun. Harusnya MK memahami kondisi bangsa saat ini. Ada cara solusi untuk tidak perlu verifikasi faktual saat ini. Dan itu memberikan penghematan APBN," ujarnya.

Orang lain juga bertanya?

Riza beranggapan verifikasi faktual terhadap seluruh parpol peserta pemilu 2019 akan merubah tahapan yang sudah disusun oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Masa kampanye yang tadinya satu tahun sudah dipotong menjadi enam bulan.

Wakil Ketua komisi II DPR ini memberi beberapa opsi pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar tidak mengadakan proses verifikasi faktual. Setidaknya ada tiga opsi yang ia tawarkan.

"Ada beberapa solusi di antaranya bahwa putusan ini diberlakukan pada pemilu berikutnya. Jadi yang sekarang tidak perlu verifikasi faktual. Yang kedua, bisa diputuskan bahwa tahapan (pemilu) ini direvisi. Tahapan disesuaikan dengan sisa waktu yang ada bila memungkinkan. Tapi sejauh yang saya tahu berat bagi KPU, sulit. Yang ketiga proses verifikasi faktualnya dibuat sesederhana mungkin, yang penting substansinya tidak hilang," paparnya.

Terkait hal itu, Riza sebagai Wakil Ketua komisi II akan segera menggelar rapat dengan mengundang KPU dan pemerintah untuk memutuskan bagaimana solusi dari implikasi putusan MK terkait verifikasi faktual.

"Selasa (pekan depan) mungkin akan kita undang KPU, bersama Kemendagri dan pemerintah. Kita akan putuskan, ditindaklnjuti dengan revisi PKPU kemudian baru apakah perlu pelaksanaan verifikasi faktaul atau tidak dan lain sebagainya," tandasnya.

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Wacana Presiden Dipilih MPR: Demokrat Tak Setuju, Golkar Bilang Peluang Tertutup
Wacana Presiden Dipilih MPR: Demokrat Tak Setuju, Golkar Bilang Peluang Tertutup

Partai politik memberikan suaranya mengenai wacana Presiden dipilih MPR.

Baca Selengkapnya
Politisi PDIP Minta Politik Uang Dilegalkan, Fahri Hamzah: Parpol Kehilangan Akal Atasi Kecurangan
Politisi PDIP Minta Politik Uang Dilegalkan, Fahri Hamzah: Parpol Kehilangan Akal Atasi Kecurangan

Semakin jelas bahwa selama ini, ada pihak yang teriak-teriak curang padahal dirinya sebagai pelaku kecurangan.

Baca Selengkapnya
Gerindra Respons Tudingan Megawati soal Pengerahan Aparat di Pilgub Jateng
Gerindra Respons Tudingan Megawati soal Pengerahan Aparat di Pilgub Jateng

asco menyebut, jika ada kecurangan dibuktikan di Bawaslu.

Baca Selengkapnya
Tim Hukum Gerindra Sebut Kecurangan di Pilkada Jakarta Sangat Masif, Beberkan Bukti-Buktinya
Tim Hukum Gerindra Sebut Kecurangan di Pilkada Jakarta Sangat Masif, Beberkan Bukti-Buktinya

Munatshir mengatakan, pihaknya perlu bersikap karena perkembangan yang terjadi di pilkada Jakarta menunjukkan bahwa dugaan kecurangan terjadi sangat masif.

Baca Selengkapnya
PKB Dukung Ide Prabowo Perbaiki Sistem Politik, Gubernur Dipilih DPRD dan Pileg-Pilpres Dipisah
PKB Dukung Ide Prabowo Perbaiki Sistem Politik, Gubernur Dipilih DPRD dan Pileg-Pilpres Dipisah

Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid mendukung gagasan Presiden RI Prabowo Subianto untuk memperbaiki sistem politik di Indonesia yang dinilai berbiaya tinggi

Baca Selengkapnya
Ketua DPP PKS: Sudah Saatnya Pilkada Langsung Dievaluasi!
Ketua DPP PKS: Sudah Saatnya Pilkada Langsung Dievaluasi!

PKS menilai dana besar negara untuk perhelatan beberapa Pilkada langsung bisa dialokasikan untuk berbagai program kesejahteraan rakyat.

Baca Selengkapnya
Partai Gelora Tolak PKS Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran
Partai Gelora Tolak PKS Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menolak wacana Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Baca Selengkapnya
Jokowi Buka Suara soal Baleg DPR Bikin Aturan Baru UU Pilkada Abaikan Putusan MK
Jokowi Buka Suara soal Baleg DPR Bikin Aturan Baru UU Pilkada Abaikan Putusan MK

Presiden Jokowi buka suara mengenai rapat baleg DPR RI yang disorot karena diduga untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Pilkada

Baca Selengkapnya
Gerindra Duga KPU Gelembungkan Suara NasDem di 53 Kecamatan Jabar
Gerindra Duga KPU Gelembungkan Suara NasDem di 53 Kecamatan Jabar

Sidang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo yang bertindak sebagai ketua panel dan didampingi oleh Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.

Baca Selengkapnya
PDIP Siap Bawa Bukti Kecurangan Pilpres ke MK
PDIP Siap Bawa Bukti Kecurangan Pilpres ke MK

PDIP tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar-Mahfud dengan paslon pemenang.

Baca Selengkapnya
Jokowi Bicara RUU Perampasan Aset: Kunci Ada di DPR!
Jokowi Bicara RUU Perampasan Aset: Kunci Ada di DPR!

Jokowi menegaskan pemerintah telah mendesak agar RUU tersebut segera diketok di DPR

Baca Selengkapnya
VIDEO: Gerindra Panas Dengar Hasto PDIP Soal Kartu Truf Ketum Partai, Tantang Dibuktikan!
VIDEO: Gerindra Panas Dengar Hasto PDIP Soal Kartu Truf Ketum Partai, Tantang Dibuktikan!

Ahmad Muzani meminta agar Hasto membuktikan sosok para ketua umum tersebut

Baca Selengkapnya