Gerindra sepakat tak perlu ada demo susulan, asal kasus Ahok tuntas
Merdeka.com - Gabungan ormas keagamaan berencana menggelar aksi demonstrasi susulan pada (25/11) mendatang. Aksi tersebut akan digelar apabila Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki T Purnama tidak segera diadili atas kasus dugaan penistaan agama.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap, unjuk rasa susulan itu tidak terjadi karena proses hukum kasus Ahok telah berjalan.
Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid sepakat, agar tidak terjadi pengerahan massa pada 25 November mendatang. Dia meminta agar pemerintah dan Polri harus menunjukkan langkah konkrit dalam upaya penegakan hukum kasus Ahok.
-
Siapa yang bilang Ahok dukung Ganjar gak ngaruh? 'Itu menurut saya too little too late, atau bahkan enggak ngaruh sama sekali,' ujar Habiburokhman di Media Center TKN, Jakarta Selatan, Senin (5/2).
-
Bagaimana Ahok dukung Ganjar? Menjelang hari pencoblosan, sejumlah pejabat negara makin terang-terangan memberikan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden. Baru-baru ini, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mundur dari jabatannya. Pemicu utamanya karena Ahok ingin mengkampanyekan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
-
Kenapa Ahok dukung Ganjar? Pemicu utamanya karena Ahok ingin mengkampanyekan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
-
Apa kata Habiburokhman tentang Ahok dukung Ganjar? 'Itu menurut saya too little too late, atau bahkan enggak ngaruh sama sekali,' ujar Habiburokhman di Media Center TKN, Jakarta Selatan, Senin (5/2).
-
Kapan pemilu susulan di Demak? Pada Sabtu (24/2) kemarin, pemilu susulan digelar di lokasi terdampak banjir besar Demak.
-
Apa tuntutan utama aksi demo? Reza Rahadian ikut turun ke jalan dan berorasi di depan gedung DPR RI untuk menolak RUU Pilkada dan mendukung putusan Mahkamah Konstitusi.
"Harusnya tidak perlu ada demo lagi, jika Presiden dan Polri memberikan pernyataan yang jelas tegas disertai langkah-langkah yang meyakinkan," kata Sodik saat dihubungi merdeka.com, Jumat (11/11).
Pemerintah menjanjikan kasus Ahok bisa dituntaskan dalam jangka waktu 2 minggu. Sodik beranggapan pemerintah dan polri harus berusaha mengusut kasus Ahok sesuai dengan jadwal yang dijanjikan.
"Ya makanya Pemerintah harus berusaha penuhi jadwal itu. Ini soal keadilan hukum, soal kesamaan manusia Indonesia di depan hukum," tegasnya.
Wakil Ketua Komisi VIII ini menilai Kapolri Jenderal Tito Karnavian terlihat gamang dan mendapat beban dalam mengusut kasus Ahok. Sodik merasa Tito menjadi kurang aspiratif dan cenderung melindungi Ahok atas kasus yang menjeratnya.
"Pemerintah khususnya Polri terkesan gamang. Tito yang pinter bersih dan cemerlang itu terasa lain seperti ada beban. Beda dengan Panglima TNI. Panglima lebih tegas aspiratif dan menjaga NKRI. Kapolri banyak mutar-mutar kurang aspiratif dan lebih menjaga 1 orang Ahok," klaimnya.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap, aksi unjuk rasa susulan pada 25 November 2016 tidak terjadi. Menurut Jokowi, tuntutan pengunjuk rasa agar Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) diproses hukum terkait dugaan penistaan agama Islam sudah dipenuhi.
"Kita mengharapkan agar sudah tidak ada demo-demo lagi karena proses hukum sudah, proses hukum sudah dilakukan," ujar Jokowi di Markas Korps Brimob Jalan Pasir Gunung Selatan, Cimanggis, Depok, Provinsi Jawa Barat, Jumat (11/11).
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Said menyebut PDIP tinggal menunggu waktu yang tepat untuk mengumumkan nama yang akan diusung di Pilgub Jakarta.
Baca SelengkapnyaAktivis, mahasiswa, hingga publik figure melakukan aksi unjuk rasa menolak pengesahan Revisi UU Pilkada di Gedung DPR-MPR Jakarta, Kamis (22/8).
Baca SelengkapnyaDasco mengaku siapa pun lawan Ridwan Kamil di Jakarta tidak ada masalah.
Baca SelengkapnyaAhok pun meluruskan pernyataannya soal Gibran dan Jokowi tak bisa kerja jika Prabowo memenangi Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaPara demonstran menyoroti putusan MK, upaya revisi UU Pilkada, Bawaslu, hingga statement Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadiala terkait raja Jawa.
Baca SelengkapnyaSetelah sempat demo di DPR, Joko Anwar juga ikut berunjuk rasa di depan Gedung MK.
Baca SelengkapnyaAhok bakal fokus memenangkan Ganjar-Mahfud di Jakarta.
Baca SelengkapnyaGerindra menilai hak angket itu tidak perlu dilakukan apalagi baru sebatas wacana.
Baca SelengkapnyaPemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dapat melakukan tindak lanjut terhadap APK, apabila ada rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Baca SelengkapnyaAhok mengundurkan diri karena ingin fokus mengampanyekan pasangan capres dan cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
Baca SelengkapnyaMenurut Habiburokhman, masalah tersebut tidak masuk akal
Baca SelengkapnyaPDIP akan tetap mendaftarkan Anies Baswedan sebagai calon gubernur di Pilkada Jakarta 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Baca Selengkapnya