Gerindra Setuju Komposisi Pimpinan MPR 10 Orang, PKS Sebut Membebani Anggaran Negara
Merdeka.com - Partai Gerindra setuju dengan wacana penambahan pimpinan MPR dari lima orang menjadi 10 orang. Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, tak ada masalah jika jumlah pimpinan MPR bertambah karena MPR beda dengan DPR.
"Saya kira itu enggak ada masalah, kan saya kira itu pimpinan MPR, bukan DPR. Kan beda. MPR lebih kepada upaya kita untuk menyosialisasikan empat pilar seperti UUD 45, Pancasila. Jadi kalau itu dilakukan secara bersama-sama pun enggak masalah," jelasnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (19/8).
Namun usulan ini menurutnya masih sebatas wacana. Perlu dilakukan komunikasi politik dan dapat disepakati jika diputuskan bersama.
-
Siapa yang memimpin Gerindra saat ini? Di Bawah Bayang-Bayang Masa Lalu, Kiprah Partai Gerindra Semakin Maju Dalam perjalanan politiknya, Partai Gerindra masih kerap dibayang-bayangi oleh sejarah masa lalu sang tokoh, yakni Prabowo Subianto.
-
Kenapa Golkar tidak khawatir jatah menteri mereka berkurang? Terlebih, kata Doli, antara Prabowo dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto intens berkomunikasi. Sehingga, keduanya sudah saling memahami.
-
Kenapa Gerindra tidak akan menjadi mayoritas di kabinet Prabowo-Gibran? 'Ya dari Gerindra sedikit lah (jumlahnya),' kata Dasco di Plataran Senayan, Jakarta, Senin (16/9).
-
Bagaimana Gerindra mengambil keputusan dalam Rapimnas? 'Rapat Pimpinan Nasional adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di bawah Kongres, diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina, Pak Prabowo,' ujar Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8/2024).
-
Siapa yang menentukan jumlah anggota PPK? Menurut PKPU Nomor 8 Tahun 2022, jumlah anggota PPK terdiri dari 7-9 orang yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan KPU setempat.
-
Siapa yang akan membuka Rapimnas Gerindra? Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akan membuka Rapimnas pada 30 Agustus.
Sementara itu, Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera menilai usulan ini tak sejalan dengan reformasi birokrasi. Dia menilai penambahan pimpinan MPR dapat membebani keuangan negara. Namun pendapatnya ini merupakan pendapat individu, bukan sikap resmi PKS. Sikap resmi PKS akan dikeluarkan Ketua Fraksi PKS.
"Kalau saya pribadi sampai sekarang masih menilai ini tidak sebangun dengan niat kita membangun birokrasi yang ramping. Kan reformasi birokrasi itu miskin struktur, kaya fungsi. Kalau perlu tiga sampai lima tapi fungsinya banyak, jangan dibanyakin tapi fungsinya enggak ada. Oke DPR, MPR tentang lembaga politik, tapi dalam organisasi tetap saja bisa membebani keuangan negara, bisa membuat orang jadi jabatan besar tapi fungsinya kurang," jelasnya.
Mardani tak menampik partainya akan senang jika mendapatkan kursi pimpinan di MPR. Namun menurutnya demokrasi harus tumbuh secara normal dan sehat. Harus ada pihak yang jadi penyeimbang penguasa.
"Demokrasi itu harus tumbuh secara normal dan sehat, yang menang ya monggo, running the country," ujarnya.
Bagi pihak yang kalah, lanjutnya, harus menerima kekalahan dan harus jadi penyeimbang.
"Ya udah kita jadi penyeimbang, bahasa saja oposisi, itu nanti akan sehat dan ada kontestasi. Kalau dulu itu sangat kental nuansa identitasnya, sekarang sangat kental nuansa gagasan," pungkasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
MPR menggelar Sidang Paripurna Penetapan Pimpinan Periode 2024-2029, Kamis, (3/10)
Baca SelengkapnyaPKS Usul Pimpinan DPR Diisi Seluruh Fraksi, Cak Imin: Prosesnya Agak Sulit
Baca SelengkapnyaPartai Gerindra resmi menugaskan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menjadi pimpinan MPR RI.
Baca SelengkapnyaMenurut Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco, Prabowo juga ingin membangun Indonesia bersama kawan-kawannya.
Baca SelengkapnyaHal itu, dia sampaikan merespons pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.
Baca SelengkapnyaSaid menyebut wajar bila jabatan Ketua MPR menjadi milik Partai Gerindra.
Baca SelengkapnyaGerindra tidak mendukung wacana revisi Undang-Undang MD3 soal kursi Ketua DPR.
Baca SelengkapnyaPartai Gerindra tidak yakin jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan menjadi oposisi pada pemerintah selanjutnya.
Baca SelengkapnyaDia enggan membeberkan kementerian apa yang nantinya akan dilakukan penggabungan ataupun pemisahan.
Baca SelengkapnyaNantinya, Muzani akan didampingi 8 Wakil Ketua MPR yang ditetapkan oleh masing-masing fraksi-fraksi politik di MPR.
Baca SelengkapnyaGanjar mengingatkan, sudah ada Undang-undang (UU) yang membatasi jumlah kursi menteri.
Baca SelengkapnyaNasDem melihat pernyataan Bahlil bisa mengusik kekompakan koalisi pemerintah.
Baca Selengkapnya