Gerindra soal revisi UU KPK: Jokowi penakut kayak SBY, bakal menolak
Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi III DPR dari Partai Gerindra Desmond J Mahesa merasa tak yakin jika revisi UU KPK bakal gol. Terlebih ada ancaman dari Ketua KPK Agus Rahardjo yang akan mundur jika revisi UU KPK terus dibahas di DPR.
Desmond menyambut baik ancaman Agus ingin mundur dari Ketua KPK. Hanya saja, dia ingin ancaman itu benar-benar dilakukan oleh Agus, tidak hanya sekedar ancaman saja.
"Bagus berarti, dia punya sikap. Tapi persoalannya, kalau nanti partai pengusung betul sahkan revisi UU KPK, beliau mundur atau tidak. Sekarang kan ancam mundur, kalau nanti pengusung menang, ampres keluar, beliau mundur enggak," kata Desmond saat berbincang dengan merdeka.com, Senin (22/2).
-
Kenapa Prabowo meminta pendukungnya keluar GBK? 'Saudara sekalian, sabar, sabar, sabar, tolong dibantu. Saudara yang merasa tidak kuat berdiri bisa pelan-pelan keluar, istirahat di luar supaya yang di luar bisa gantian ke dalam,' kata Prabowo saat kampanye akbar di GBK, Sabtu (10/2).
-
Mengapa Kerto Pengalasan menyerah? Dikutip dari kanal YouTube Embara Lensa, ada yang menyebut penyerahan dirinya sebagai strategi menyusup.
-
Siapa yang diminta mundur? Adapun keenam caleg yang diminta mundur tersebut di antaranya dari Dapil 13 meliputi Batang, Pekalongan dan Pemalang, yakni Achmad Ridwan dan satu orang belum terkonfirmasi. Kemudian di Dapil 2 meliputi Kendal, Kabupaten Semarang dan Salatiga ada Diah Kartika Permatasari.Di Dapil 8 meliputi Magelang, Kota Magelang, Boyolali, yakni Eko Susilo dan Dwi Adi Agung Nugroho. Kemudian di Dapil 9 meliputi Purworejo, Wonosobo dan Temanggung ada Elisabeth Intan Kurniasari.
-
Siapa yang ingin mundur dari KPK? 'Da seingat saya malah Pak Agus sempat mau mengundurkan diri itu. Jadi untuk bertahan dalam komitmen untuk perkara SN tetap dijalankan. itu Pak Agus sempat mau mengundurkan diri,' kata dia.
-
Siapa yang menolak jadi jenderal? Bambang Widjanarko adalah Seorang Perwira KKO, kini Marinir TNI AL Dia menjadi ajudan presiden Sukarno tahun 1960-1967.
-
Siapa yang menyatakan Demokrat tidak akan rujuk? Ketua BPOPKK DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan tidak mungkin partainya memutuskan untuk rujuk kembali dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai capres-cawapres di Pilpres 2024.
Desmond mengungkap jika revisi UU KPK ini keluar sebagai insiatif DPR karena dulu pemerintah menyerah karena tekanan publik. Namun pembahasan tetap dilanjutkan karena ada deal antara DPR dan pemerintah soal UU Tax Amnesty.
Oleh sebab itu, saat ini jadi atau tidaknya pembahasan UU KPK dan Tax Amnesty ada di tangan Jokowi. Jika Jokowi tak berani, maka dua UU ini akan batal dibahas di DPR.
"Kita lihat, ampres bakal dikeluarin Jokowi tidak. Tapikan belajar dari pengalaman SBY yang penakut, Jokowi kan juga penakut kayak SBY, kalau nanti Jokowi juga takut berarti Agus tidak mundur sebagai ketua KPK," tegas dia.
Desmond mengatakan, pihaknya tidak akan menghalangi orang akan mundur dari pimpinan KPK. Dia menilai, sebagai pemimpin memang harus demikian. Asal dengan catatan, ancaman itu benar-benar untuk perbaikan sistem hukum, bukan mencari popularitas semata.
"Enggak lah (dihalangin mundur) orang mau mundur, pemimpin memang bagus kayak gitu. Ngapain kita tahan-tahan," terang dia.
Soal sikap Gerindra, Desmond tegaskan partainya menolak keras UU KPK direvisi. Termasuk soal rencana Jokowi mengeluarkan Amanat Presiden (Ampres), Gerindra menolak hal itu.
"Keluar enggak keluar kami menolak. Tapi yang luar biasa jangan-jangan Agus udah dikasih tahu Jokowi beliau menolak (keluarkan Ampres) ini namanya cari popularitas," pungkasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ganjar akan memperkuat KPK apabila terpilih menjadi presiden di Pilpres 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaTidak banyak yang dikatakan Jokowi saat diminta tanggapan terkait rasa sedih PDIP.
Baca SelengkapnyaKesaksian Tim Ganjar soal Larangan Pasang Bendera PDIP saat Kunjungan Jokowi, Kader Sampai Digeledah
Baca SelengkapnyaPimpinan tetap meminta Brigjen Asep Guntur menjadi Direktur Penyidikan dan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK.
Baca SelengkapnyaAktivis, mahasiswa, hingga publik figure melakukan aksi unjuk rasa menolak pengesahan Revisi UU Pilkada di Gedung DPR-MPR Jakarta, Kamis (22/8).
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Agus Rahardjo mengungkapkan dirinya pernah dipanggil dan diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan penanganan kasus korupsi pengadaan e-KTP
Baca SelengkapnyaPDI Perjuangan menilai demokrasi di Indonesia terbatas pada demokrasi prosedural.
Baca SelengkapnyaNana keluar dari pintu Istana Negara pukul 09.20 WIB, usai bertemu Jokowi.
Baca SelengkapnyaKetua DPP PDIP Deddy Yevry Sitorus mengkritisi Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang turun gunung mendukung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta.
Baca SelengkapnyaAlex yang merupakan pimpinan KPK dua periode ini menyebut saat itu tak bisa menghentikan kasus Setnov.
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo sebelumnya menyebut pernah dipanggil ke Istana dan diminta presiden menghentikan kasus korupsi e-KTP melibatkan mantan ketua DPR Setya Novanto.
Baca Selengkapnya