Gerindra Jatim sayangkan aksi penolakan deklarasi #2019GantiPresiden di Surabaya

Merdeka.com - Sekretaris DPD Partai Gerindra Jawa Timur, Anwar Sadat menyayangkan aksi penolakan deklarasi #2019GantiPresiden oleh beberapa ormas di Surabaya. Di mana sweeping dan bentrok fisik yang terjadi antara masa pro #2019GantiPresiden dengan Ansor dan Banser.

Anwar mengatakan, deklarasi #2019GantiPresiden tak melanggar konstitusi dan merupakan hak bagi seluruh masyarakat. Untuk itu, dia mengingatkan, jangan sampai kontestasi politik membuat masyarakat diadu domba.

"Peserta aksi ganti presiden maupun Banser menurut saya sama-sama elemen penting bagi bangsa untuk menjalankan demokrasi yang lebih baik, jangan mau dibenturkan kayak gitu. Inikan sama-sama kegiatan yang legal menurut konstitusi kita,"Ungkapnya saat dihubungi merdeka.com, Senin (27/8).

Dia menambahkan, siapapun yang tidak setuju dengan gerakan #2019GantiPresiden harus melakukan dengan elegan, tidak dengan berupaya menghalang-halangi apa yang menjadi hak bagi masyarakat. Apalagi sampai melakukan sweeping dan pengepungan terhadap tokoh tertentu.

"Pihak yang menghalang-halangi kan teriak-teriak karena tidak setuju dengan gerakan #2019GantiPresiden. Boleh saja mereka juga melakukan aksi yang serupa misalnya," jelas pria yang juga sebagai anggota DPRD Jatim ini.

Sadat mengungkapkan dirinya sama sekali tidak memercayai bahwa gerakan pengepungan dan sweeping yang dilakukan Ansor dan Banser itu merupakan instruksi organisasi. Ia bahkan menegaskan bahwa yang melakukan itu adalah oknum Ansor dan Banser.

"Saya tidak bilang itu Ansor atau Banser. Saya kira itu oknum dari Ansor dan Banser. Saya gak yakin juga mereka berjalan atas nama perintah organisasi Karena saya tau organisasi mereka. saya kenal dengan BPHnya. tidak ada instruksi untuk Ansor untuk berada di pihak manapun baik di pihak yang pro maupun yang anti terhadap ganti presiden," tegasnya.

Terakhir, dia mengajak Ansor dan Banser untuk meresapi kembali kebesaran organisasinya. Sehingga, Sadat mengharapkan, dapat menjalankan roda organisasi sesuai dengan fitrahnya.

"Ansor itu sebagai organisasi lama yang sudah punya pengalaman di bidang organisasi yang komitmennya pada NKRI ini tidak diragukan lagi. Tentu tidak akan terjebak pada hal hal yang bersifat kontroversi seperti ini. Apalagi Banser. Banser itu fitrahnya adalah benteng ulama, dia harus berada di pihak dimana membentengi kepentingan Nahdliyin. Fitrahnya adalah benteng ulama," tutupnya.